Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.94
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI ASA Proceeding of International Conference on Humanity Education and Society
Holid, Muhammad
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PSIKOLOGI ANAK DI DESA SULEK TLOGOSARI BONDOWOSO Ifawat Asri MAwaddah; Taufik; Muhammad Holid
ASA Vol 1 No 1 (2019): Februari
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keluarga adalah suatu unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak, sehingga kedudukan keluarga dalam perkembangan psikologi anak sangatlah dominan.Hal ini menunjukkan bahwa adanya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan baik itu sebagai suami dan sebagai istri, begitu pula pemenuhan hak dan kewajiban antara suami - istri sebagai orang tua dengan anak yang berada dalam kehidupan keluarga tersebut. Bagi anak keluarga merupakan lembaga primer yang tidak dapat diganti dengan kelembagaan yang lain. Tujuan penelitian ini adaah Mendeskripsikan faktor penyebab perceraian suami istri di Desa Sulek Tlogosari Bondowoso dan Mendeskripsikan dampak perceraian orang tua terhadap psikologi anak di Desa Sulek Tlogosari Bondowoso Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif deskriptif. Dengan jenis Studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan kondesasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi data sumber, metode, dan teori. Kesimpulan Penelitian ini adalah faktor penyebab perceraian suami istri di Desa Sulek Tlogosari Bondowoso adalah Kekerasan verbal, Ekonomi, Perselingkuhan, Kelalaian (tanggung jawab), Faktor Perselisihan campur tangan mertua. Sedangkan dampak perceraian orang tua terhadap psikologi anak di Desa Sulek Tlogosari Bondowoso adalah Marah (Range) atau (Qalb), Sakit-sakitan (Psikomatis) atau (Nafs), Kesedihan (Sorrow) atau (Qalb), dan Tidak Percaya diri (Hipotimia) atau (Qalb).
Implementasi Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Kembang Tlogosari Bondowoso ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Holid, Muhammad
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.12841

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengurai fenomena yang terjadi di Masyarakat Desa Kembang kecamatan Tlogosari kabupaten bondowoso tetang Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Dengan metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian normative fenomenologis studi kasus (Case Study). penentuan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, Menggunakan teknik analisis data Miles Hubberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi data yang dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk penyajian data dipastikan keabsahan datanya dengan menggunakan trianggulasi data dan trianggulasi sumber dan metode. Hasil dari penelitian implementasi pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Kembang Tlogosari Bondowoso ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menggambarkan bahwa bahwa pendekatan yang holistik dan sejalan dengan nilai-nilai hukum yang berlaku sangat penting. Penetapan hak asuh yang adil berdasarkan ajaran KHI menegaskan perlunya melibatkan kedua orang tua dalam tanggung jawab pemenuhan hak anak, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kombinasi kedua kerangka hukum ini memberikan dasar yang kuat untuk menjamin hak-hak anak pasca perceraian di tingkat desa. Meski demikian, tantangan pemenuhan hak anak pasca perceraian tetap ada. Diperlukan kerja sama aktif antara masyarakat, pemerintah desa, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Dukungan emosional, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan harus diberikan secara merata, memastikan bahwa anak-anak di Desa Kembang Tlogosari dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan hak-hak mereka yang diakui secara hukum. Kesimpulannya, implementasi pemenuhan hak anak pasca perceraian memerlukan kolaborasi dan keterlibatan semua pihak dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak, guna memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di tingkat desa.
RELASI GENDER DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: TELAAH KRITIS TERHADAP DOMINASI PATRIARKI Vianita, Putri; Qodrilr, Miftahul; Holid, Muhammad; Alam, Dody Wahono Suryo
International Conference on Humanity Education and Society (ICHES) Vol. 4 No. 1 (2025): The 4rd International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)
Publisher : FORPIM PTKIS ZONA TAPAL KUDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islamic family law is a part of the Sharia that regulates the relationship between men and women within the institution of marriage. However, patriarchal bias remains embedded in its construction, particularly in provisions related to marriage guardianship (wali), divorce (ṭalāq), and polygamy, which may limit women's rights. This issue arises from interpretations of religious texts that are shaped by classical socio-cultural contexts rather than the core values of Islam. This article aims to address two main questions: to what extent has patriarchal dominance influenced the formulation of Islamic family law, and what gender-equitable interpretive alternatives can be proposed? This study employs a qualitative approach using literature review methods, focusing on primary sources from classical fiqh and feminist interpretations of Islamic texts. The analysis is carried out through the lenses of gender studies, hermeneutics, and maqāṣid al-sharī‘ah. The findings highlight the urgency of reinterpreting Islamic family law texts to ensure contextual relevance and inclusivity of women's lived experiences. Such reinterpretation is essential for achieving substantive justice and maintaining the relevance of Islamic values in the face of dynamic social change.
PEREMPUAN DAN PERNIKAHAN USIA DINI: Studi Tentang Kemerdekaan Perempuan dan Belenggu Pernikaan Usia Dini Soviah, Amrotus; Holid, Muhammad
ASA Vol 4 No 1 (2022): FEBRUARI
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v4i1.40

Abstract

Penelitian ini tidak akan selesai ketika berhadapan dengan konteks kebiasaan masyarakat yang membelenggu dan membudayakan praktek penikahan usia dini. Kebiasaan tersebut harus di atasi dengan evaluasi program pemerintah yang berdaya guna dan tepat sasaran. Penelitian ini menganalisis tentang pentingnya pendidikan perempuan sebagai motor pencetak generasi penerus bangsa, kesejahteraan keluarga dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dikaji sebagai bahan evaluasi program kebijakan pemerintah terkait kebijakan pembangunan perempuan dan pernikahan usia dini. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara maupun agama memberi hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki. Praktek pernikahan usia dini bagi perempuan memiliki beberapa konsekuensi yang harus dihindari yaitu pelanggaran hukum, pendidikan, resiko penelantaran anak, kesehatan reproduksi, kesehatan psikologis dan sosial. Dalam kompleksitas kehidupan pendidikan menjadi penting karena pendidikan memberi manusia bekal kehidupan dan manusia dapat menyederhanakan permasalahan kehidupan. Maka dari itu, perempuan harus berpendidikan agar memiliki keluarga sejahtera dan mencetak anak pembangun bangsa.
LEGALITAS SURAT KUASA ISTIMEWA DALAM PENGUCAPAN IKRAR TALAK DI PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA Holid, Muhammad; Manab, Abd.; Karimah, Alifatul
ASA Vol 4 No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v4i2.45

Abstract

Proceedings in the Religious Courts can be carried out directly or indirectly. Directly, it means that the litigants come to the court themselves to take care of their interests until they are finished. If the proceedings are indirect, then the litigating party can represent the case to the recipient of the power of attorney. The method taken is to make a special power of attorney in which the power of attorney authorizes the recipient of the power of attorney to take legal action regarding the case faced by the power of attorney. A special power of attorney can be in the form of an authentic deed or a private deed. The power of attorney can take various legal actions to represent the interests of the attorney in the case at hand in accordance with the special power of attorney that has been made. Special Power of Attorney is a power of attorney made to carry out certain very important legal actions which can only be carried out by the power of attorney himself and may not be authorized to another person even though using a special power of attorney. Based on Article 123 of HIR that a special power of attorney can only be given in the form of a valid letter. R. Soesilo interpreted it in the form of an authentic deed (notary deed). In addition, for those who think that a special power of attorney must be in the form of an authentic deed, in practice there are still differences of opinion as to whether it must be made before a notary or can be made before another official. As the example of practice in the Religious Courts that I described above, there are those who argue that a special power of attorney that will be used to carry out legal actions before a trial can be made enough before the clerk of the Court. Based on the explanation above, the writer is interested in formulating the problem as follows: How is the legality of a special power of attorney in pronouncing the divorce pledge? and How is the legality of the legalization and waarmeking of a power of attorney under the hand in pronouncing the divorce pledge?
PANDANGAN ASGHAR ALI ENGINEER TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH BAGI MANTAN ISTERI Habibi, Erfan; Holid, Muhammad
ASA Vol 5 No 1 (2023): FEBRUARI
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v5i1.67

Abstract

When there is a divorce between husband and wife, it creates obligations that must be obeyed by a husband and wife, and these obligations include a former husband who is obliged to provide a gift that must be given to the former wife who has been divorced, the gift is in accordance with the economic conditions of the former husband (according to his ability), The provision of nafkah is as a comfort during the 'iddah period, in Islamic Law the provision of nafkah is only during the 'iddah period, this is different from Asghar's opinion, according to him the provision of nafkah for divorced ex-wives, not only during the 'iddah period, but until remarriage or death. To answer these problems, the authors use theories based on the Qur'an, hadith, to see the verses relating to the provision of maintenance for ex-wives, then use maslahah and gender equality, to see the benefits and for the benefit of providing maintenance for the ex-wife. The criteria for women who are entitled to ongoing maintenance from their ex-husbands are for women who are unable to maintain themselves (poor), because they are very old, have no family or relatives, because it is far from a sense of justice if a woman who has been divorced returns to her parents or to her relatives. Asghar thinks that there are two key words in Surah al-Baqarah (2): 241, which relate to the provision of maintenance for ex-wives: Mata'ah and Ma'ru>f, the Qur'an says that they must not only be released in a good way (Ma'ru>f) but provisions (Mata'ah) are also provided in a good way as well, Asghar Ali Engineer's thinking has relevance to Law No. IX. I year 1974 article 41c This of course also has implications for KHI which only provides maintenance for ex-wives only until the 'iddah period, and the provision of maintenance for divorced ex-wives can be given but by looking at these criteria and also looking at whether the divorce is in accordance with shara', what is the economic status of the ex-wife and also the ex-husband, and also whether there are dependent children on him, and also whether there are children dependent on him.
TAJDIDUN NIKAH UNTUK LEGALITAS BUKU NIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH Khoirin Andi, Ahmad; Holid, Muhammad
ASA Vol 5 No 2 (2023): AGUSTUS
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v5i2.71

Abstract

According to Positive Law, pursuant to newest Law that is [Code/Law] Number 16 Year 2019 about Change of Law Number 1 Year 1974 is connubial of marriage age definition have been turned into 19 year between men age and also woman. (iii) Resistance and constraint in face of nuptials phenomenon is early evaluated from existing invitation aspect that order legislation of marriage only made by complement value after books concept of fiqh traditional. This is one of the cause less maximal it application Legislation Of contemporary Law Family Moslem in field because of by legislation content there are some which interfere in or minimize disagree with philosophic value, and yuridis of sosiologis going into effect in society majority. As for effort conducted for the meminimalisir of nuptials early that is; grow awareness at society for the importance of education at children exself and the rising generation, cultivation of education of religion for every child, and also is same activity of party with KUA District
HAK ASASI MANUSIA DALAM KAJIAN GENDER ANALISIS BIBLIOMETRIK TENTANG KESETARAAN DAN DISKRIMINASI Holid, Muhammad
ASA Vol 6 No 1 (2024): FEBRUARI
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v6i1.84

Abstract

This research method provides a comprehensive bibliometric analysis of the human rights research landscape in gender studies, specifically focusing on the topics of equality and discrimination. Using data collection, analysis and visualization techniques, this research aims to identify key research themes, trends, influential authors and publications, as well as knowledge gaps within the field. This analysis uses VOSviewer software for network visualization, which allows mapping of thematic groups and interconnections. These findings offer valuable insights to inform policy decisions, guide future research, and encourage interdisciplinary collaboration in achieving gender equality and the advancement of human rights.
POLA RELASI GENDER DI KALANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA: STUDI KASUS KELUARGA PEKERJA MADURA DI MALAYSIA Bahdatul Nur Laili; Holid, Muhammad; Wahono Suryo Alam, Dody
ASA Vol 6 No 2 (2024): AGUSTUS
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v6i2.109

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas tentang relasi gender dalam konteks keluarga di mana istri memiliki peran ganda sebagai pekerja dan ibu rumah tangga. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendalami dinamika hubungan suami istri dalam kondisi tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap tiga pasangan suami istri yang bekerja di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal memainkan peran sentral dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah peran ganda istri. Pasangan suami istri menunjukkan kemampuan untuk saling mendukung dan berkolaborasi dalam menghadapi tantangan, seperti keterbatasan waktu bersama akibat jadwal kerja yang berbeda. Kesetaraan gender tercermin dalam bagaimana pasangan menghargai dan mendukung peran masing-masing, tanpa terpengaruh oleh pendapatan atau karier istri yang lebih baik. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dalam dunia kerja dan pengakuan terhadap peran ganda istri dalam keluarga adalah aspek penting dalam mencapai kesetaraan gender. Implikasi dari penelitian ini juga merangsang pemikiran tentang inklusivitas gender dalam hubungan suami istri, yang dapat berdampak pada norma sosial yang lebih inklusif dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerjasama dan dukungan dalam keluarga.Top of Form Kata Kunci : Relasi Gender, Pekerja Migran Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia   Abstract This research discusses gender relations within the context of families where wives have dual roles as both workers and homemakers. The study employs a qualitative approach using a case study method to delve into the dynamics of husband-wife relationships under these conditions. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies of three couples where both spouses work at Malaysia. The research findings indicate that interpersonal communication plays a central role in maintaining household harmony amidst the wife's dual roles. Husband-wife pairs demonstrate the ability to support and collaborate with each other in facing challenges, such as limited time together due to differing work schedules. Gender equality is reflected in how couples value and support each other's roles, irrespective of the wife's higher income or career achievements. The conclusion of this study emphasizes that empowering women in the workplace and recognizing the wife's dual role in the family are crucial aspects in achieving gender equality. The implications of this research also stimulate thinking about gender inclusivity within husband-wife relationships, which can influence more inclusive social norms and societal awareness of the importance of cooperation and support within families. Keywords: Gender Relations, International Migrant Workers, Indonesian Migrant Workers
HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN: STUDI KASUS KASUS MURTADNYA SEORANG IBU DI LOMBOK TIMUR BONDOWOSO Holid, Muhammad
ASA Vol 6 No 2 (2024): AGUSTUS
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v6i2.110

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji kedudukan hak asuh anak setelah perceraian akibat salah satu orang tua murtad, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Fokus utama penelitian ini adalah: Pertama, menentukan kedudukan hak asuh anak setelah perceraian karena murtad. Kedua, menelaah pola pemberian hak asuh dalam kasus peralihan agama. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, yang mencakup penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Bondowoso dan Pengadilan Agama Lombuk Timur serta kajian pustaka mengenai hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak tidak selalu diberikan kepada ibu, dan hukum positif memberikan ketentuan yang lebih luas dibandingkan hukum Islam. Penelitian membedakan peraturan dalam ketentuan perceraian, usia pemeliharaan anak, dan pihak yang berhak mengasuh anak. Dalam hukum Islam, hak asuh ibu bisa gugur jika ada faktor yang merugikan anak, termasuk jika ibu pindah agama. Pola pemberian hak asuh anak dalam perceraian akibat peralihan agama adalah: (a) syarat Islam sebagai prioritas utama, dan (b) jika tidak terpenuhi, syarat akhlak dan kemampuan mengasuh diperhatikan. Majelis hakim akan mengevaluasi kondisi orang tua untuk menentukan yang terbaik bagi anak, meskipun hak asuh diberikan pada orang tua yang murtad. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembentukan dan pembaruan hukum, serta membantu hakim dalam ijtihad dan penemuan hukum, khususnya terkait hak asuh anak. Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Perceraian.   Abstract This research examines the position of child custody after divorce due to one parent apostasy, both according to positive law and Islamic law. The main focus of this research is: First, determining the position of child custody after divorce due to apostasy. Second, examine the pattern of granting custody in cases of religious conversion. The research method used is a normative-empirical approach, which includes field research at the Bondowoso District Court and the East Lombuk Religious Court as well as a literature review regarding positive law and Islamic law. The research results show that child custody is not always given to the mother, and positive law provides broader provisions than Islamic law. Research differentiates regulations in divorce provisions, child maintenance age, and parties who have the right to care for children. In Islamic law, a mother's custody rights can be terminated if there are factors that harm the child, including if the mother changes religion. The pattern of granting child custody in a divorce resulting from a change of religion is: (a) Islamic requirements as the main priority, and (b) if these are not met, moral requirements and parenting abilities are taken into account. The panel of judges will evaluate the condition of the parents to determine what is best for the child, even if custody is given to the apostate parent. It is hoped that this research can become a reference in the formation and reform of law, as well as assist judges in ijtihad and legal discovery, especially regarding child custody. Keywords: Child Custody, Divorce.
Co-Authors Bahdatul Nur Laili Dian Puspita Sari Dody Wahono Suryo Alam Fathurrozi, Adi HABIBI, ERFAN Ifawat Asri MAwaddah Karimah, Alifatul Khoirin Andi, Ahmad Manab, Abd. Qodrilr, Miftahul Soviah, Amrotus Taufik Vianita, Putri