Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tanggung Jawab Korporasi Pertambangan Terhadap Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja : Studi Kasus Banjir Bandang Akibat Aktifitas Pertambangan PT Dairi Prima Mineral di Desa Bongkaras Putri Nurismawati; Rahayudi; Nick Rae Hidayat
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2025): April - Juni
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini mengkaji tanggung jawab hukum korporasi pertambangan terhadap kerusakan lingkungan dalam UU/Perpu Cipta Kerja, melalui studi kasus banjir bandang yang mengakibatkan kerugian atas areal persawahan seluas 43 hektar di Desa Bongkaras, Kabupaten Dairi yang diakibatkan oleh kelalaian PT Dairi Prima Mineral dalam menutup lubang bor selama masa eksplorasi. Para penggugat dalam perkara ini merupakan “Masyarakat yang Terkena Dampak Langsung” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. PERPU No. 2 Tahun 2022, yang mensyaratkan bahwa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis literatur, perundang-undangan, dan putusan pengadilan guna mengetahui apa tanggung jawab hukum korporasi pertambangan terhadap lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terkait kelalaian operasional pertambangan.
Perlindungan Hukum dalam Sengketa Perdata: Studi Terhadap Kegagalan Penetapan Sita Jaminan dan Putusan serta-Merta dalam Putusan No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.: Legal Protection in Civil Disputes: A Study of the Failure of Determination of Seizure of Guarantee and Immediate Decision in Decision No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. Dalen Darbec Anew; Dominique Aryo Pramudito; Patrick Simorangkir; Rahayudi; Vitto Andhika Putra
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 1 (2025): Kajian Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i1.458

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dalam sengketa perdata dengan fokus pada kegagalan penetapan sita jaminan dan putusan serta-merta dalam perkara No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. Studi ini berupaya menjelaskan alasan hukum yang mendasari tidak dikabulkannya kedua permohonan tersebut, serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak penggugat selama proses peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis putusan pengadilan, serta studi literatur terhadap doktrin hukum dan yurisprudensi yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif untuk menilai konsistensi pertimbangan hakim dengan asas-asas hukum acara perdata dan tujuan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan penetapan sita jaminan berpotensi melemahkan eksekusi putusan, terutama jika objek sengketa dialihkan oleh tergugat selama proses pemeriksaan. Sementara itu, tidak dikabulkannya permohonan putusan serta-merta dapat menunda perlindungan bagi penggugat yang menghadapi kerugian mendesak dan tidak dapat dipulihkan melalui kompensasi finansial. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan penerapan sita jaminan dan putusan serta-merta dalam perkara-perkara tertentu untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pihak yang dirugikan