Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)
May Lany Putri Carrlyn Hondro
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Sosialiasi Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Nadya G. S. Tampubolon; May Lany Putri Carrlyn Hondro; Astri Glorya Pasaribu; Moch. Rafli Wahyu Dwi Saputra; Taqiyyah Rihhadatul Aisyah Diast Sukarta; Muhammad Muhandis Akbar
VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vsj.v6i1.233

Abstract

Abstrak Fenomena yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini adalah fenomena keprihatinan terhadap meningkatnya konten penyiaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan, etika, dan moral, yang dapat merugikan pada anak-anak dan   remaja. UU No. 32/2002 yang bertentangan Penyiaran, khususnya Pasal 48 ayat (4) huruf e, memerlukan penafsiran yang jelas agar dapat melindungi hak konstitusional yang diatur didalam UUD NRI 1945. Pengujian Pasal 48 ayat (4) huruf e UU No. 32/2002 tentang Penyiaran terhadap Pasal 28B (2), Pasal 28C, dan Pasal 28F UUD NRI 1945 mengangkat isu hukum tentang ketidakjelasan perlindungan terhadap anak dan remaja dari konten penyiaran yang tidak sesuai. Persoalan hukum utama adalah apakah ketidakjelasan dalam Pasal 48 ayat (4) huruf e dapat menyebabkan kerugian konstitusional bagi anak-anak dan remaja, serta bagaimana undang-undang tersebut dapat diperjelas untuk memberikan perlindungan yang efektif.  Sosialisasi mengenai pentingnya penafsiran yang jelas dari pasal-pasal yang ada dalam UU No. 32/2002 sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan lembaga penyiaran tentang perlindungan hak-hak anak dan remaja.  Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah analisis hukum terhadap ketentuan yang ada dan pelaksanaan sosialisasi di beberapa sekolah menengah atas.  Sosialisasi ini dilakukan dengan bermitra dengan Karang taruna dusun guyangan dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). Hasil sosialisasi menunjukkan peningkatan pemahaman di kalangan peserta tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak dan remaja dalam konten penyiaran. Peserta juga menjadi lebih kritis dalam menyikapi konten yang disiarkan oleh media. Sosialisasi ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya penafsiran yang jelas dari Undang-Undang Penyiaran untuk melindungi hak-hak konstitusional anak dan remaja. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung penegakan hukum dan perlindungan HAM.
Sengketa Paten dan Upaya Penyelesaiannya : Analisis Hukum Indonesia dalam Sengketa Apple vs Massimo May Lany Putri Carrlyn Hondro; Safira Arta Azzahra; Nadhira Wahyu Adityarani
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i1.5425

Abstract

Patent rights are a part of Intellectual Property Rights (IPR) that provide legal protection for inventions in the field of technology. With the rapid development of the times and technological advancements, the protection of patent rights has become an increasingly crucial issue. This is due to the growing number of patent infringements, particularly in the digital and medical device sectors, which often involve major global technology companies. One such case is the patent dispute between Apple Inc. and Masimo Corporation. The patent conflict between Apple and Masimo serves as a concrete example of how disputes over the ownership of technology can lead to complex legal issues, while also demonstrating how legal systems in developed countries respond to alleged patent infringements relatively effectively. On the other hand, Indonesia, as a developing country, still faces various challenges in resolving patent disputes, ranging from policy aspects and law enforcement processes to the capacity of existing institutions. This study aims to evaluate the extent to which Indonesia's patent legal system has been able to meet the demands of the times. Through the analysis of the Apple vs. Masimo case, this paper seeks to examine how Indonesia’s patent dispute resolution system can be strengthened to address global dynamics.
Co-Authors Astri Glorya Pasaribu Moch. Rafli Wahyu Dwi Saputra Muhammad Muhandis Akbar Nadhira Wahyu Adityarani Nadya G. S. Tampubolon Safira Arta Azzahra Taqiyyah Rihhadatul Aisyah Diast Sukarta