Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal JURISTIC (JuJUR) Jurnal Fundamental Justice Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (JPM ITTC ) Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Juridische: Jurnal Penelitian Hukum
Nadhira Wahyu Adityarani
UPN Veteran Jawa Timur
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Sebagai Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia Nadhira Wahyu Adityarani
Jurnal Fundamental Justice Volume 1 No 1 Maret 2020
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.669 KB) | DOI: 10.30812/fundamental.v1i1.631

Abstract

Perempuan diberi berkah oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengandung. Kemudian Negara sebagai pelaksana, pengendali, pelindung diberi tugas untuk dapat menerapkan hukum yang adil bagi warga negaranya yang tertuang dalam UUD 1945 sebagai dasar konstitusi Negara, salah satunya yaitu adanya pengakuan persamaan hak warga Negara yang berarti antara laki-laki dengan perempuan tidak ada perbedaan. Prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan, hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan pun telah diaturdalam peraturan nasional maupun konvensi internasional. Hak pekerja perempuan tersebut antara lain: hak-hak pekerja perempuan dapat digolongkan menjadi empat bagian, yaitu: (1) hak-hak pekerja perempuan di bidang reproduksi; (2) hak-hak pekerja perempuan di bidang kesehatan dan keselamatankerja; (3) hak-hak pekerja perempuan di bidang kehormatan perempuan; (4) hak-hak pekerja perempuan dibidang sistem pengupahan. Salah satu hak pekerja perempuan di bidang reproduksi adalah hak cuti melahirkan, yang mana pekerja perempuan diberikan waktu cuti selama 1,5 bulan sebelum melahirakn dan 1,5 bulan setelah melahirkan atau jika ditotal selama 3 tahun. Hal ini diatur jelas dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang juga berprinsip memberikan perlindungan pada para pekerja, baik pekerja laki-laki maupun perempuan, artinya UU Ketenagakerjaan mengedepankan non diskriminasi terhadapa hak pekerja perempuan dan dan diatur dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Tentu adanya berbagai peraturan ini untuk melindungi hak-hak pekerja perempuan untuk dapat berjalan, meskipun pada kenyataannnya telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi internasional, tetapi sampai saat ini belum semua hak pekerja perempuan tersebut dapat dipenuhi.
Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia Lanang Sakti; Nadhira Wahyu Adityarani
Jurnal Fundamental Justice Volume 1 No 2 September 2020
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.768 KB) | DOI: 10.30812/fundamental.v1i2.900

Abstract

Salah satu produk syariah yang ditawarkan kepada masyarakat adalah prinsip sewa-menyewa atau ijarah yang termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah. Prinsip ijarah yang ditawarkan kepada masyarakat didasarkan pada sebuah perjanjian (akad). Transaksi muamalah melalui ijarah mengalami perkembangan dan terobosan baru dalam dunia perbankan modern, seperti ijarah operational lease dan ijarah berbentuk fnancial lease yang biasanya diterapkan dalam sistem perbankan syariah, sekarang telah mengalami perkembangan dengan diterapkannya ijarah dalam sistem pasar modal syariah yang berbentuk sukuk atau obligasi Syariah, sehingga perlu ada kajian lebih lanjut terkait bagaimana tinjauan hukum penerapan akad ijarah dan inovasi dari akad ijarah dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan sistem perekonomian tidak hanya dalam sistem perbankan syariah saja melainkan dalam sistem pasar modal syariah, akad ijarah ini digunakan. Penerapan ini menciptakan inovasi dalam prinsip-prinsip ijarah, seperti akad ijarah muntahiah bit tamlik, sukuk ijarah dan sukuk ijarah SBSN
Kewenangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia Lanang Sakti; Nadhira Wahyu Adityarani
Jurnal Fundamental Justice Volume 2 No 1 Maret 2021
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.009 KB) | DOI: 10.30812/fundamental.v2i1.1059

Abstract

Pengadilan Agama telah diperluas kewenangannya yaitu seiring dengan perubahan Undang-Undang mengenai Peradilan Agama, yang mana perubahan ini kewenangan Pengadilan Agama berhak memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Ekonomi syariah. Selain itu, kewenangan inipun dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penyelesaian sengketa dalam bidang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama ini mengalami kendala dalam perjalannya. Sebagai contoh, jika Perbankan Syariah mengalami pailit maka kewenangan absolut Pengadilan Agama tidak dapat diterapkan, mengingat Perbankan Syariah adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Contoh lain, dalam hal para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), yang putusan arbitrase tersebut baru dapat dieksekusi setelah di daftarkan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka kewenangan absolut Pengadilan Agama tidak dapat diterapkan.
KEPASTIAN HUKUM HAK WARIS ANAK LUAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Muhamad Rizky Ariyanto; Nathaza Diny Utari; Astried Hiriera A; Mochamad Soleh; Nadhira Wahyu Adityarani
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pada negara hukum bahwa setiap tindakan pemerintah dan masyarakat harus berlandaskan hukum yang berlaku begitupun dalam melakukan perkawinan haruslah dilakukan secara sah menurut agama dan negara agar nantinya mendapatkan kepastian hukum terutama untuk seorang anak yang akan dilahirkan. Anak luar perkawinan adalah anak yang lahir di luar pernikahan sah, dan seringkali menghadapi berbagai masalah terkait pengakuan serta hak warisnya. Berdasarkan adanya Undang-Undang Perkawinan yang memberikan keterangan bahwa anak luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan anak tersebut, baik secara material maupun moral. Artikel ini mengkaji bagaimana hukum perdata mengatur pembagian hak waris anak luar perkawinan, baik yang diakui maupun yang tidak diakui dengan tujuan memberikan keadilan dan perlindungan hukum yang lebih baik tanpa adanya diskriminasi. Artikel ini menggunakan proses penelitian normatif dengan pengumpulan data secara kualitatif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal, buku, ataupun bahan bacaan lainnya.
Tantangan Perlindungan Hukum Desain Industri dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia Ellizabeth, Donna Loedi; Febrianti, Jufanka Zola Eka; Syifa, Yulia Putri; Adityarani, Nadhira Wahyu
Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47233/jpmittc.v4i1.2924

Abstract

The enforcement of legal protection for industrial designs in Indonesia continues to face various challenges, both in terms of legal substance and implementation mechanisms. This study aims to analyze in depth the forms of challenges in the legal protection of industrial designs and to examine the dispute resolution system currently applied in Indonesia. The research method used is a normative juridical approach, with data collected through literature studies and analysis of relevant cases. The findings indicate that the main challenges in the enforcement of industrial design law include weak sanction enforcement against violators, low public awareness of the importance of design registration, complex administrative procedures, and the limited capacity of competent dispute resolution institutions. Moreover, under the Indonesian legal system, industrial design protection is granted through exclusive rights after registration; however, the implementation of these rights remains suboptimal. Industrial design disputes can be resolved through litigation or alternative dispute resolution mechanisms such as mediation, which are more efficient and oriented toward peaceful solutions. The conclusion of this study emphasizes the importance of reforming the legal protection system and strengthening institutional capacity to provide legal certainty for industrial design rights holders and to establish an equitable and effective dispute resolution system.
Relevansi Nusyuz Suami Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan 2472/Pdt.G/2023/PA.Lmg dan 257/Pdt.G/2020/PA.Mtr) Adityarani, Nadhira Wahyu; S, Nathania Permata
Jurnal JURISTIC Vol 6, No 02 (2025): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v6i02.6504

Abstract

This study examines the concept of husband's nusyuz in Islamic family law and its relevance as a valid reason for divorce in Religious Courts. While nusyuz has often been associated exclusively with wives, contemporary approaches suggest that husbands can also commit nusyuz when they neglect their household obligations, such as failing to provide maintenance, committing violence, or abandoning their wives without just cause. This study uses a normative-empirical legal method with a statutory, conceptual, and sociological approach. The study focuses on the analysis of two court decisions, namely Decision Number 2472/Pdt.G/2023/PA.Lmg and Decision Number 257/Pdt.G/2020/PA.Mtr, which indicate that a husband's actions that violate his wife's rights have been recognized as grounds for divorce even though they are not explicitly stated as nusyuz. The results of this study confirm that husband's nusyuz can be used as a legal basis in a divorce suit by a wife, in accordance with the provisions of Article 39 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 and Article 116 of the Compilation of Islamic Law. This finding also contributes to a renewed perspective on Islamic family law, focusing on fairer and more equal treatment.
Sengketa Paten dan Upaya Penyelesaiannya : Analisis Hukum Indonesia dalam Sengketa Apple vs Massimo May Lany Putri Carrlyn Hondro; Safira Arta Azzahra; Nadhira Wahyu Adityarani
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i1.5425

Abstract

Patent rights are a part of Intellectual Property Rights (IPR) that provide legal protection for inventions in the field of technology. With the rapid development of the times and technological advancements, the protection of patent rights has become an increasingly crucial issue. This is due to the growing number of patent infringements, particularly in the digital and medical device sectors, which often involve major global technology companies. One such case is the patent dispute between Apple Inc. and Masimo Corporation. The patent conflict between Apple and Masimo serves as a concrete example of how disputes over the ownership of technology can lead to complex legal issues, while also demonstrating how legal systems in developed countries respond to alleged patent infringements relatively effectively. On the other hand, Indonesia, as a developing country, still faces various challenges in resolving patent disputes, ranging from policy aspects and law enforcement processes to the capacity of existing institutions. This study aims to evaluate the extent to which Indonesia's patent legal system has been able to meet the demands of the times. Through the analysis of the Apple vs. Masimo case, this paper seeks to examine how Indonesia’s patent dispute resolution system can be strengthened to address global dynamics.
Analisis Faktor Nasabah Non Muslim Memilih Perbankan Syariah di Indonesia Wahyu Adityarani, Nadhira
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbankan syariah di Indonesia, meskipun didominasi oleh nasabah Muslim, semakin menarik minat nasabah non-Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi alasan di balik keputusan nasabah non-Muslim dalam memilih layanan perbankan syariah. Menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang mempengaruhi keputusan tersebut. Selain itu, kualitas layanan yang baik dan inovasi produk yang ditawarkan oleh bank syariah turut berkontribusi pada keputusan nasabah. Dari perspektif etika, prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan tanggung jawab sosial dianggap lebih selaras dengan nilai-nilai personal beberapa nasabah non-Muslim dibandingkan dengan model perbankan konvensional. Faktor sosial dan budaya, termasuk pengaruh integrasi sosial dan dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah, juga mempengaruhi pilihan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah non-Muslim memilih perbankan syariah tidak hanya berdasarkan pertimbangan agama, tetapi juga karena keuntungan finansial, layanan berkualitas, dan prinsip etika yang dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai mereka. Temuan ini memberikan wawasan berharga bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang strategi pemasaran dan pengembangan produk untuk menarik dan mempertahankan nasabah dari berbagai latar belakang.
Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia(Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich) Ahmad Auri Aji Zarianto; Nadhira Wahyu Adityarani
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengkaji biografi dan teori living law Eugen Ehrlich serta eksistensi dari teori tersebut pada masyarakat Indonesia. Penulisan makalah ini didasarkan pada Mazhab Sociological Jurisprudence. Eugen Ehrlich sebagai penggagas dari mazhab tersebut, memberikan pemikiran sosiologi hukumnya yang ia namakan dengan living law. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual digunakan penulis dalam makalah ini, dimana jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder yang bersumber pada UUD 45, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, serta kamus. Hasilnya, Eugen Ehrlich adalah seorang ahli hukum dan sosiologi berkebangsaan Austria, yang merupakan penggagas sociological jurisprudence, telah memberikan buah pemikiran sosiologi hukumnya, yaitu teori living law. Teori ini meyakini bahwa hukum yang hidup di masyarakat merupakan hukum yang mendominasi kehidupan masyarakat, meskipun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum. Eksistensi dari teori tersebut pada masyarakat Indonesia, terlihat pada konstitusi negara Indonesia, yaitu Pasal 18B ayat (2) UUD 45, serta pada beberapa undang-undang, diantaranya pada Pasal 3 UUPA, dan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, serta adanya pluralisme pada hukum waris, meliputi hukum Islam, hukum adat, dan BW.
Co-Authors Ahmad Auri Aji Zarianto Astried Hiriera A Ellizabeth, Donna Loedi Febrianti, Jufanka Zola Eka Lanang Sakti May Lany Putri Carrlyn Hondro Mochamad Soleh Muhamad Rizky Ariyanto Nathaza Diny Utari S, Nathania Permata Safira Arta Azzahra Syifa, Yulia Putri