Garuda - Garba Rujukan Digital

Building Legal Identity: MUI South Tapanuli’s Advocacy for the Growth of Islamic Criminal Law in Indonesia Rita, Rita Defriza; Ade Arga Wahyudi; Ahmad Faisal
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 22 No 2 (2024): DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/diktum.v22i2.11435

The discourse on the implementation of Islamic Criminal Law in Indonesia has been a subject of dynamic development, particularly as Islamic values gradually influence national legal frameworks. Against this background, this study aims to explore the perspectives of the Indonesian Ulama Council (MUI) in South Tapanuli regarding the application of Islamic Criminal Law and its relevance to the Islamic Criminal Law academic program. Employing a descriptive qualitative approach, the research captures and analyzes the views of MUI administrators across four regencies and one city in South Tapanuli, using interviews and documentation studies to reveal their perceptions. The findings demonstrate that although Islamic Criminal Law has not yet been fully codified into Indonesia’s positive law, it increasingly serves as a foundational reference in the evolution of the country's criminal legal system. The MUI of South Tapanuli unanimously supports the continuation and strengthening of the Islamic Criminal Law study program, emphasizing its strategic role in bridging Islamic legal principles with societal legal awareness. The study implies that academic institutions and policymakers must collaboratively promote integrative models that harmonize Islamic legal education with national legal development. The novelty of this research lies in its empirical focus on regional ulama perspectives as a grassroots reflection of the socio-legal integration process, offering a rare insight into the localized dynamics of Islamic law adaptation in Indonesia

An Islamic Criminal Law Review of Sasi Violations in Iha Village Rita, Rita Defriza; Ahmad Faisal; Ade Arga Wahyudi
Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society Vol 6 No 1 (2025): Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society
Publisher : IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/aliftah.v6i1.14692

This study examines the sasi system as a customary legal mechanism within the community of Desa Iha, Maluku, and analyzes the nature of its violations through the lens of Islamic criminal law. Sasi is a local tradition aimed at preserving natural resources through collective prohibitions agreed upon by the community. Using a descriptive-qualitative approach, the research employed observation, in-depth interviews, and document analysis. The findings reveal that violations of sasi continue to occur, including theft, hoarding, and premature harvesting of protected crops. Customary sanctions such as fines and confiscation serve both preventive and corrective functions, aligning with the Islamic concept of ta‘zīr punishments. From the perspective of maqāṣid al-sharī‘ah, these violations may also be categorized as fasād fī al-arḍ (corruption on earth), as they damage both social order and ecological balance. Thus, integrating customary law and Islamic criminal principles presents a strategic approach to strengthening resource management systems grounded in justice and sustainability

PERKEMBANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI PADA PERKARA PERDATA DIMASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN Rita, Rita Defriza; Nisa, Ardina Khoirun
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2022): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v3i1.746

Perkara perdata adalah perkara yang terjadi antar satu pihak dengan pihak yang lainnya pada hubungan keperdataan. Permasalahan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya yang tidak bisa diselesaikan oleh para pihak yang berperkara dalam hubungan keperdataan, untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya maka perkara dapat diajukan melaluia pengadilan. Dimasa pandemi covid-19 persidangan biasanyan dilaksanakan secara konvensional /offline, namun beralih dilakukan dalam bentuk persidangan secara online untuk menghindari penyebaran covid-19. Pandemi bukan penghalang dalam melakukan persidangan secara virtual dapat membantu para pencari keadilan dalam proses kepastian hukum. Ditahun 2020 hingga saat ini Pengadilan Agama Panyabungan kembali melaksankan persidangan secara konvensional atau offline dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan mengurangi jumlah peserta persidangan. Alat bukti pada peradilan perdata dimasa covid-19 yang sering dipakai dalam persidangan pada proses pembuktian seperti, alat bukti tertulis yaitu (akta autentik, akta di bawah tangan, dan surat biasa), bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, dan bukti sumpah. Penggunaan alat-alat bukti pada perkara perdata di Pengadilan Agama Panyabungan dimasa pandemi covid-19 di persidangan melalui E-Litigasi/ Ecourt dalam hal alat bukti tertulis yaitu dalam bentuk akta autentik karna lebih mudah untuk dilaksanakan proses pembuktiannya. Dilaksanakan ecourt dan pembuktian berfokus pada alat bukti dokumen elektronik dalam rangka penegakan hukum. Jenis data elektronik berupa tulisan, fhoto, gambar, dan suara merupakan informasi secara elektronik, sementara bentuk informasi elektronik yaitu gambar, tulisan, fhoto, dan suara yang disimpan dalam flash disk dan bisa dibuka menggunakan perangkat komputer merupakan dokumen elektronik. Sedangkan alat bukti dengan keterangan saksi terjadi kesulitan pembuktian diakibatkan kurangnya pengetahuan para saksi dalam penggunaan informatika dan elektronik pada peradilan melalui E-court.

PERKEMBANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI PADA PERKARA PERDATA DIMASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN Rita, Rita Defriza; Nisa, Ardina Khoirun
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2022): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v3i1.746

Perkara perdata adalah perkara yang terjadi antar satu pihak dengan pihak yang lainnya pada hubungan keperdataan. Permasalahan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya yang tidak bisa diselesaikan oleh para pihak yang berperkara dalam hubungan keperdataan, untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya maka perkara dapat diajukan melaluia pengadilan. Dimasa pandemi covid-19 persidangan biasanyan dilaksanakan secara konvensional /offline, namun beralih dilakukan dalam bentuk persidangan secara online untuk menghindari penyebaran covid-19. Pandemi bukan penghalang dalam melakukan persidangan secara virtual dapat membantu para pencari keadilan dalam proses kepastian hukum. Ditahun 2020 hingga saat ini Pengadilan Agama Panyabungan kembali melaksankan persidangan secara konvensional atau offline dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan mengurangi jumlah peserta persidangan. Alat bukti pada peradilan perdata dimasa covid-19 yang sering dipakai dalam persidangan pada proses pembuktian seperti, alat bukti tertulis yaitu (akta autentik, akta di bawah tangan, dan surat biasa), bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, dan bukti sumpah. Penggunaan alat-alat bukti pada perkara perdata di Pengadilan Agama Panyabungan dimasa pandemi covid-19 di persidangan melalui E-Litigasi/ Ecourt dalam hal alat bukti tertulis yaitu dalam bentuk akta autentik karna lebih mudah untuk dilaksanakan proses pembuktiannya. Dilaksanakan ecourt dan pembuktian berfokus pada alat bukti dokumen elektronik dalam rangka penegakan hukum. Jenis data elektronik berupa tulisan, fhoto, gambar, dan suara merupakan informasi secara elektronik, sementara bentuk informasi elektronik yaitu gambar, tulisan, fhoto, dan suara yang disimpan dalam flash disk dan bisa dibuka menggunakan perangkat komputer merupakan dokumen elektronik. Sedangkan alat bukti dengan keterangan saksi terjadi kesulitan pembuktian diakibatkan kurangnya pengetahuan para saksi dalam penggunaan informatika dan elektronik pada peradilan melalui E-court.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search