Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.879
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Jurnal Darma Agung Al-Mubin: Islamic Scientific Journal Buletin Poltanesa EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah Journal of Islamic Economics Lariba DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society
Ahmad Faisal
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PERKEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA (POSTIVISASI HUKUM WAKAF) Ahmad Faisal
EKSYA : Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 1 (2021): JURNAL EKSYA: JURNAL EKONOMI SYARIAH
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.558 KB)

Abstract

Abstrak Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang berlandaskan pada paradigma positivistik, Untuk mengetahui perjalanan hukum Islam di Indonesia, maka salah satunya dapat dilihat dari perkembangan positivisasi hukum Islam khususnya hukum wakaf dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Saat ini wakaf belum dikelola secara optimal. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap ibadah wakaf ini. Oleh karena itu perlu memberikan gambaran terhadap sejarah perkembangan zakat yang dikaji dari aspek hukum perwakafan yang undangkan maupun yang ditetapkan pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research dengan pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku yang berkaitan dengan wakaf melalui studi kepustakaan.Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif. Pada masa pemerintah kolonial Belanda, peraturan wakaf yang dikeluarkan memiliki semangat untuk menertibkan administrasi tanah wakaf di bawah naungan bupati atau pejabat yang berwenang. Setelah Indonesia merdeka, keluarnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria mengamanatkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Amanat ini kemudian diwujudkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Positivisasi hukum perwakafan berlanjut dengan lahirnya lahir Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dari kedua produk hukum ini, terjadi pergeseran objek wakaf dari tanah milik meluas menjadi benda milik. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf lahir sebagai implikasi dinamika sosial yang berkembang beriringan dengan itu juga lahir fatwa DSN MUI yang turut memberi dukungan. Penambahan objek wakaf terutama uang menjadi harapan berkembangnya wakaf dan wujud perhatian pemerintah yang serius.
DISKONTINUITAS HUKUM ADAT DAN POTENSI PENERAPAN HUKUM ISLAM DALAM PEWARISAN (Studi Kasus di Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman) Ahmad Faisal
JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i2.3090

Abstract

Masyarakat Nagari Cubadak bersuku Mandailing namun mengambil sistem hukum adat Minangkabau. Sistem hukum adat ini juga berpengaruh terhadap pewarisan. Berdasarkan hukum yang berlaku, pewarisan dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu harta pusaka tinggi yang dibagi berdasarkan garis kekerabatan matrilineal dan harta pencaharian yang dibagi berdasarkan hukum Islam. Pada kenyataan pada pewarisan harta pusaka tinggi terdapat kasus yang bertentangan dengan konsep sistem hukum adat yang diakui. Berdasarkan kenyataan itu, peneliti meneliti apakah sistem hukum adat telah mengalami diskontinuitas? dan apakah dengan kondisi ini berpotensi pada penerapan hukum Islam?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan melakukan pendekatan pustaka yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi diskontinuitas pewarisan harta pusaka tinggi di Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman. Faktor penyebabnya sebagian besar adalah faktor ekonomi dengan melakukan penjualan harta pusaka tinggi. Pelakunya termasuk laki-laki sebagai pelaksana kuasa atas harta pusaka yang seharusnya sebagai penjaga harta pusaka. Diskontinuitas pewarisan harta pusaka tinggi ini berpotensi terhadap penerapan hukum Islam dalam pewarisan. Penyebabnya uang pembeliannya banyak yang berasal dari harta pencaharian yang diwariskan menurut ketentuan hukum Islam. Selain itu, faktor interaksi dengan masyarakat lain dan kesadaran terhadap hukum Islam juga menjadi penguatan potensi penerapan hukum Islam.
HUBUNGAN ISLAM DENGAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Ahmad Fasial
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 17, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v17i2.3177

Abstract

HUBUNGAN HUKUM DENGAN KEKUASAAN DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA Ahmad Faisal
EKSYA : Jurnal Ekonomi Syariah Vol 3 No 2 (2022): JURNAL EKSYA: JURNAL EKONOMI SYARIAH
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/eksya.v3i2.1020

Abstract

The existence of amil as zakat collectors shows the need for the role of power in the management of zakat in Indonesia. Freedom to carry out religious obligations for its adherents in Indonesia does not necessarily release the government's responsibility in managing zakat so that the government then makes positive legal regulations related to zakat. In the perspective of legal philosophy, these rules must be obeyed because they are made by authorities that are coercive and contain sanctions if someone violates them. Starting from this, the author wants to see how the legal relationship with power in the management of zakat in Indonesia. This research is a normative juridical research that uses library materials as a source of study. Data obtained by collecting data through literature study. The positive zakat law made by the authorities in the management of zakat in Indonesia is useful for Muslims in carrying out their religious obligations so that the objectives of the zakat law sharia can be achieved. The law of zakat, which was originally a living law in the life of Indonesian society, is useful for the authorities or government in achieving the goals of their government. In essence, the legal principles of zakat originating from Allah SWT cannot be upheld without the power and authority to manage zakat without legal rules as well as a form of tyranny for the Indonesian people. In the management of zakat in Indonesia, the expected pattern of legal and power relations is that the ruler must comply with applicable laws and even be expected to complement each other in accordance with their respective functions so that the goals of power in Indonesia and law can be achieved, namely for human happiness.
Implementation of policies regarding zakat as a deduction of taxable income: A case study in regencies and city in southern Tapanuli Ahmad, Faisal; Hsb, Zuhdi; Kholijah, Siti
Journal of Islamic Economics Lariba Vol. 10 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jielariba.vol10.iss2.art2

Abstract

IntroductionZakat plays a crucial role in improving the welfare of the Muslim community in Indonesia. However, Indonesian Muslims face a dual obligation: to pay both zakat and taxes. To alleviate this burden, the government implemented a policy that allows zakat to be deducted from taxable income. This policy aims to encourage zakat payers (muzakki) to distribute their zakat through official institutions such as BAZNAS. Nevertheless, zakat collection by BAZNAS in southern Tapanuli remains relatively low, necessitating an examination of the policy’s effectiveness. ObjectivesThis study aimed to evaluate the effectiveness of the zakat as a deduction of taxable income in southern Tapanuli and identify the factors affecting zakat collection through official institutions. MethodThis study employed a qualitative descriptive approach using empirical methods. Data were gathered from regulations related to zakat as a deduction of taxable income, and from observations of the performance of institutions managing zakat and taxes.ResultsThis study shows that while zakat can be applied as a deduction of taxable income, its implementation has not yet been optimal. Factors impacting the ineffectiveness of this policy include limited legal impact on payment obligations, administrative complexity, insufficient synergy between zakat and tax offices, lack of public outreach, and societal preference for directly paying zakat to recipients (mustahiq).ImplicationsThe study suggests the need to increase public outreach and synergy among institutions and simplify administrative processes to optimize zakat collection as a tax deduction. These improvements are expected to encourage broader participation in zakat distribution through official channels.Originality/NoveltyThis study contributes to the literature on the effectiveness of zakat as a tax deduction in Indonesia, particularly in southern Tapanuli. It offers insights into the challenges and opportunities of implementing this policy at the regional level.
GENDER AND FAMILY WELFARE; ISLAMIC PERSPECTIVE ON THE TRANSFORMATION OF WOMEN’S ROLES IN THE ERA OF GLOBALIZATION Arif Nasution, Marlian; Rahmat, Paisal; Faisal, Ahmad
Al-Mubin Jurnal Ilmiah Islam
Publisher : Department of Research and Community Service at the Ummul Quro Al-Islami Bogor Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51192/almubin.v8i1.1688

Abstract

In the new trend of the transformation of women's roles from the 19th century to the present, a number of issues have emerged within religious communities, causing women to face ethical and psychological dilemmas. Therefore, this study aims to describe gender and family welfare; the Islamic perspective on the transformation of women's roles in the era of globalization. This research applies the library research method with a philosophical approach and analyzes the data using an interdisciplinary perspective. The findings of the study are as follows: First, through education and the development of communication technology, both women and men have equal opportunities to access information, which allows for equality between women and men, both inside and outside the household. Second, spiritually, socially, economically, and politically, Islam, through various verses in the Qur'an, has allowed women to become modern individuals by engaging in activities just like other human beings. Third, family empowerment can be achieved by building the principle of Tawhid; making the Qur'an the guide for family life; using the criteria of faith and piety as measures of success; fostering friendly, polite, and gentle behavior within the family; and nurturing a balance between modernity and spirituality in the family. In principle, all families desire modernization, happiness, and faith. In realizing a modern family full of happiness, a woman occupies a key position
Building Legal Identity: MUI South Tapanuli’s Advocacy for the Growth of Islamic Criminal Law in Indonesia Rita, Rita Defriza; Ade Arga Wahyudi; Ahmad Faisal
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 22 No 2 (2024): DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/diktum.v22i2.11435

Abstract

The discourse on the implementation of Islamic Criminal Law in Indonesia has been a subject of dynamic development, particularly as Islamic values gradually influence national legal frameworks. Against this background, this study aims to explore the perspectives of the Indonesian Ulama Council (MUI) in South Tapanuli regarding the application of Islamic Criminal Law and its relevance to the Islamic Criminal Law academic program. Employing a descriptive qualitative approach, the research captures and analyzes the views of MUI administrators across four regencies and one city in South Tapanuli, using interviews and documentation studies to reveal their perceptions. The findings demonstrate that although Islamic Criminal Law has not yet been fully codified into Indonesia’s positive law, it increasingly serves as a foundational reference in the evolution of the country's criminal legal system. The MUI of South Tapanuli unanimously supports the continuation and strengthening of the Islamic Criminal Law study program, emphasizing its strategic role in bridging Islamic legal principles with societal legal awareness. The study implies that academic institutions and policymakers must collaboratively promote integrative models that harmonize Islamic legal education with national legal development. The novelty of this research lies in its empirical focus on regional ulama perspectives as a grassroots reflection of the socio-legal integration process, offering a rare insight into the localized dynamics of Islamic law adaptation in Indonesia
An Islamic Criminal Law Review of Sasi Violations in Iha Village Rita, Rita Defriza; Ahmad Faisal; Ade Arga Wahyudi
Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society Vol 6 No 1 (2025): Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society
Publisher : IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/aliftah.v6i1.14692

Abstract

This study examines the sasi system as a customary legal mechanism within the community of Desa Iha, Maluku, and analyzes the nature of its violations through the lens of Islamic criminal law. Sasi is a local tradition aimed at preserving natural resources through collective prohibitions agreed upon by the community. Using a descriptive-qualitative approach, the research employed observation, in-depth interviews, and document analysis. The findings reveal that violations of sasi continue to occur, including theft, hoarding, and premature harvesting of protected crops. Customary sanctions such as fines and confiscation serve both preventive and corrective functions, aligning with the Islamic concept of ta‘zīr punishments. From the perspective of maqāṣid al-sharī‘ah, these violations may also be categorized as fasād fī al-arḍ (corruption on earth), as they damage both social order and ecological balance. Thus, integrating customary law and Islamic criminal principles presents a strategic approach to strengthening resource management systems grounded in justice and sustainability
HUBUNGAN HUKUM DENGAN KEKUASAAN DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA Ahmad Faisal
EKSYA : Jurnal Ekonomi Syariah Vol 3 No 2 (2022): JURNAL EKSYA: JURNAL EKONOMI SYARIAH
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/eksya.v3i2.1020

Abstract

The existence of amil as zakat collectors shows the need for the role of power in the management of zakat in Indonesia. Freedom to carry out religious obligations for its adherents in Indonesia does not necessarily release the government's responsibility in managing zakat so that the government then makes positive legal regulations related to zakat. In the perspective of legal philosophy, these rules must be obeyed because they are made by authorities that are coercive and contain sanctions if someone violates them. Starting from this, the author wants to see how the legal relationship with power in the management of zakat in Indonesia. This research is a normative juridical research that uses library materials as a source of study. Data obtained by collecting data through literature study. The positive zakat law made by the authorities in the management of zakat in Indonesia is useful for Muslims in carrying out their religious obligations so that the objectives of the zakat law sharia can be achieved. The law of zakat, which was originally a living law in the life of Indonesian society, is useful for the authorities or government in achieving the goals of their government. In essence, the legal principles of zakat originating from Allah SWT cannot be upheld without the power and authority to manage zakat without legal rules as well as a form of tyranny for the Indonesian people. In the management of zakat in Indonesia, the expected pattern of legal and power relations is that the ruler must comply with applicable laws and even be expected to complement each other in accordance with their respective functions so that the goals of power in Indonesia and law can be achieved, namely for human happiness.
Prohibition of Marriage Within Villages in a Review of Customary and Islamic Law Ahmad Faisal
Poltanesa Vol 26 No 1 (2025): June 2025
Publisher : P3KM Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51967/tanesa.v26i1.3314

Abstract

In Islam, the term mahram means a person who is forbidden to marry. Although Islam has determined it, in jorong Bandar Mas nagari Cubadak Pasaman district, there is a tradition of prohibiting marriage relations for reasons outside the provisions of shara', namely, a man is prohibited from marrying a woman who is still in the same village with the man. Therefore, the author is interested in conducting research with the type of qualitative research that aims to understand the prohibition of marriage in one village. The results showed that one village marriage in the version of the Bandar Mas jorong community is a pantang marriage. Kawin pantang in Minangkabau custom can be understood as a marriage that is prohibited by custom or a marriage that cannot be carried out or held based on the values agreed upon in custom. In Islamic law, women who cannot be married are called mahrams. Linguistically, the term mahram comes from the word haram, which means forbidden or not allowed. The prohibition of marriage in the same village is not known in Islam. Regarding the prohibition of marriage in the same village, a common ground can be found between the two. Customary law can be considered to strengthen Islamic law. Marriage with someone other than a relative will strengthen the offspring, as reported by the Companions and the opinion of Imam Ghazali.
Co-Authors Ade Arga Wahyudi Marlian Arif Nasution Paisal Rahmat Rita, Rita Defriza Siti Kholijah Zuhdi Hasibuan