Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Jurnal Hukum Ekualitas
Tarmudi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Politik Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Antara Kepentingan Negara dan Hak Masyarakat Adat Sugianto; Tarmudi; Ahmad Royhan Bustomi; Derrel Azhar Sugianto; Fardan Zidane Juniawan
Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 1 (2025): Agustus
Publisher : STAI Bumi Silampari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37092/hutanasyah.v4i1.1191

Abstract

Natural resource management in Indonesia is a complex phenomenon characterized by the state's efforts to drive economic growth while simultaneously protecting the rights of indigenous legal communities that have long preserved environmental balance. The constitutional basis provided by Articles 33 and 18B of the 1945 Constitution affirms the state's authority to optimize natural wealth for the prosperity of the people, while accommodating local autonomy and recognizing customary rights. This analysis was conducted using a normative legal approach combined with qualitative and anthropological perspectives to examine legal documents ranging from Law No. 5 of 1960, Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 1997, and Law No. 32 of 2009, to the recent updates through Law No. 32 of 2024, Law No. 17 of 2019, Law No. 3 of 2020, and Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2014, in addition to reviewing the Draft Law on Indigenous Legal Communities (RUU MHA). The evaluation results reveal a fundamental difference between the national regulatory framework and the implementation of customary legal norms, which leads to inconsistent natural resource management practices and uneven distribution of benefits. These findings underscore the importance of reformulating regulations through the active involvement of various stakeholders and the thorough integration of indigenous legal communities' roles at every stage of policy formulation to create a more inclusive, equitable, and sustainable natural resource governance.
Sinkronisasi Politik Hukum Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Nurul Ilaina; Yasmin Putri Sa’idah; Tarmudi; Sugianto; Rohana
Jurnal Hukum Ekualitas Vol 1 No 2 (2025): Jul-Des 2025
Publisher : PT. Kaka Media Visi Sistematis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56607/2gn75p52

Abstract

Artikel ini mengulas tentang keselarasan politik perlindungan hukum anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Perlindungan anak adalah kewajiban konstitusi yang diperkuat oleh berbagai peraturan nasional dan internasional, termasuk Konvensi Hak Anak. Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi hukum lewat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menekankan pada keadilan restoratif serta perlindungan optimal bagi anak yang berurusan dengan hukum. Akan tetapi, pelaksanaan perlindungan anak tetap mengalami kendala, seperti minimnya pemahaman petugas, adanya tumpang tindih regulasi, dan koordinasi antar lembaga yang belum efektif. Selain itu, terdapat masalah penyelarasan antara hukum negara dan hukum agama, terutama dalam kasus perwalian anak. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan studi pustaka untuk mengevaluasi konsep, teori, dan tantangan terkait sinkronisasi politik hukum perlindungan anak, serta menekankan Signifikansi harmonisasi regulasi demi mewujudkan sistem peradilan yang adil, berperikemanusiaan, dan mendukung kepentingan terbaik anak.   
Co-Authors Ahmad Royhan Bustomi Derrel Azhar Sugianto Fardan Zidane Juniawan Nurul Ilaina Rohana Sugianto Yasmin Putri Sa’idah