Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kebijakan Pidana Mati: Pro dan Kontra dalam Penegakan Hukum Indonesia Hafija Safarina; Zainab; Astri Wulansari
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2025): MEI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/0wzt1161

Abstract

Pidana mati merupakan bentuk hukuman tertua yang dijatuhkan dengan menghilangkan nyawa pelaku kejahatan berat dan telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia sejak masa kerajaan hingga era modern. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia mengalami perkembangan, mulai dari metode tradisional hingga eksekusi dengan regu tembak sesuai peraturan perundang-undangan. Penerapan hukuman ini menimbulkan perdebatan tajam antara pihak yang mendukung, yang menilai pidana mati sebagai efek jera dan alat pencegah kejahatan luar biasa, dan pihak yang menolak dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia serta risiko ketidakadilan. Dalam KUHP baru, pidana mati diposisikan sebagai hukuman khusus dan alternatif, diterapkan secara selektif untuk kejahatan berat seperti makar, pembunuhan berencana, korupsi dalam kondisi tertentu, genosida, serta tindak pidana narkotika dan eksploitasi anak. Isu pro dan kontra pidana mati terus berkembang di tengah masyarakat, akademisi, dan komunitas internasional, seiring meningkatnya tekanan untuk menghapuskan hukuman ini demi penghormatan terhadap hak hidup dan prinsip rehabilitasi pelaku kejahatan
Penafsiran QS Ali Imran: 159 dan Asy-Syura: 38 tentang Musyawarah dan Sistem Pengambilan Zulfian Achmad Noviandi; Hafija Safarina; Muhammad Rizaldy Firdaus
Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/nr92z179

Abstract

Musyawarah (deliberation) is a fundamental principle in Islam emphasized in the Qur’an as a collective decision-making process that ensures justice and wisdom. This study aims to analyze the interpretation of QS Ali Imran:159 and QS Asy-Syura:38 regarding musyawarah and its application in contemporary Islamic governance. Using qualitative library research, the study reviews classical and modern tafsir literature to explore how musyawarah fosters ethical, inclusive, and effective decision-making. Findings reveal that musyawarah serves not only as a dialogue method but also as a manifestation of faith, promoting social cohesion and accountability. The research highlights the continued relevance of musyawarah for addressing modern socio-political challenges in Muslim communities. The study concludes that musyawarah remains essential for just governance, balancing rational, spiritual, and social dimensions in Islamic leadership.