syakira, syakira mala prajasa
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELEPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor 351/Pid.b/2023/PN.Mlg) syakira, syakira mala prajasa; Laely Wulandari; Lalu Saipudin
Parhesia Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang dibangun Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang melakukan penggelapan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Bahan hukum yang digunakan yakni primer, sekunder, dan tersier dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian adanya ketidaksesuaian pertimbangan hukum dengan amar putusan. Sehingga, adanya kekeliruan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 351/Pid.B/2023/PN.Mlg yang seharusnya Terdakwa sebagai notaris mengacu pada pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan bukan pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan biasa. Sebagaimana penguasaan barang yang digelapkan terjadi dalam hubungan kerja yang berkaitan dengan jabatannya.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELEPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor 351/Pid.b/2023/PN.Mlg) syakira, syakira mala prajasa; Laely Wulandari; Lalu Saipudin
Parhesia Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang dibangun Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang melakukan penggelapan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Bahan hukum yang digunakan yakni primer, sekunder, dan tersier dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian adanya ketidaksesuaian pertimbangan hukum dengan amar putusan. Sehingga, adanya kekeliruan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 351/Pid.B/2023/PN.Mlg yang seharusnya Terdakwa sebagai notaris mengacu pada pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan bukan pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan biasa. Sebagaimana penguasaan barang yang digelapkan terjadi dalam hubungan kerja yang berkaitan dengan jabatannya.