Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Unram Law Review Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram
Lalu Saipudin
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Marital Rape in a Comparative Perspective of Indonesian Criminal Law and Islamic Criminal Law Laely Wulandari; Lalu Saipudin
Unram Law Review Vol 5 No 1 (2021): Unram Law Review (Ulrev)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v5i1.139

Abstract

The aim of this research is to know how the regulation of marital rape in Indonesian Criminal Law and Islamic Law. Marital rape or also known as rape in marriage still belong to such a debatable and taboo topic, but in fact it has happened a lot in society. In Indonesian Criminal Law, marital rape is not regulated in the Criminal Code. The Law on the Elimination of Domestic Violence regulates this as a complaint offense by calling the crime of sexual violence. In Islamic Law, marital rape is regulated in a good way by terms of husband and wife intercourse, among others in Surah An-Nisa Verse 19 which prohibits having to do with coercion. Refers to these results of the comparison, similarities are found in both Indonesian Criminal Law and Islamic Criminal Law that said marital rape is prohibited. The differentials in the form of complaint offense between these laws. Islamic Criminal Law does not explain clearly about the complaints offense as known on Indonesian Criminal Law. Yet this law comprehensibly prohibiting the marital rape itself. For the further regulations of criminal law policies, it should take the principles of discrimination into account and the good boundaries regarding marital rapes, criminal liability, criminal threats and formal criminal arrangements either.
Legal Protection for Investors against Fraud by Market Manipulation in the Indonesian Capital Market Rahman, Yogi Muhammad; Lalu Saipudin; AH. Asari Taufiqurrohman; Anik Kunantiyorini; Taufiq
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v12i3.1416

Abstract

Fraudulent acts through market manipulation in the capital market can lead to investors receiving false information in their investment decisions, resulting in unprotected investor funds and unsustainable capital market industry operations. This article employs a normative legal method. Market price manipulation in the capital market falls under the category of fraud in the capital market as it is done with the intention of self-gain and deception, creating a semblance not based on actual material facts to influence others to buy, sell, or hold securities. Protection for investors can be achieved through two approaches: preventive measures by mandating all issuers to adhere to the principle of full disclosure supervised by the Financial Services Authority, and criminal measures where perpetrators of fraud in the capital market can face sanctions of up to 10 years imprisonment or fines of Rp 15 billion following Article 104 of the Capital Market Law. However, existing regulations are still insufficient in protecting the legal interests of investors from fraudulent activities in the capital market due to several factors including the ineffectiveness of the Capital Market Law, weak law enforcement, lack of legal protection mechanisms for investors who suffer losses due to market manipulation, and sanctions deemed ineffective.
PENGATURAN KONSEP LEMBAGA PLEA BARGAINING DALAM PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Megawati Iskandar Putri; Ufran; Lalu Saipudin
Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v2i1.4035

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa ide dasar plea bargaining, untuk mengetahui bagaimana pengaturan konsep plea bargaining di berbagai negara, dan untuk mengetahui apa urgensi pengaturan konsep plea bargaining dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan ide dasar plea bargaining, yaitu untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana, memperkuat asas dominus litis jaksa, dan memberikan keuntungan bagi terdakwa, korban, dan aparat penegak hukum. Lalu, setelah menjabarkan perbandingan plea bargaining di Amerika Serikat, Kanada, India, dan Indonesia terdapat perbedaan pengaturan konsep plea bargaining di berbagai negara ini. Plea bargaining yang menawarkan penyederhanaan dan efisiensi proses peradilan dengan menghadirkan praktik negosiasi antara penuntut umum dengan terdakwa di luar persidangan setelah dicermati telah sesuai dengan urgensi pembaharuan KUHAP ditinjau dari alasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan politik hukum.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELEPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor 351/Pid.b/2023/PN.Mlg) syakira, syakira mala prajasa; Laely Wulandari; Lalu Saipudin
Parhesia Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang dibangun Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang melakukan penggelapan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Bahan hukum yang digunakan yakni primer, sekunder, dan tersier dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian adanya ketidaksesuaian pertimbangan hukum dengan amar putusan. Sehingga, adanya kekeliruan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 351/Pid.B/2023/PN.Mlg yang seharusnya Terdakwa sebagai notaris mengacu pada pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan bukan pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan biasa. Sebagaimana penguasaan barang yang digelapkan terjadi dalam hubungan kerja yang berkaitan dengan jabatannya.
PENGATURAN KONSEP LEMBAGA PLEA BARGAINING DALAM PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Megawati Iskandar Putri; Ufran; Lalu Saipudin
Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v2i1.4035

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa ide dasar plea bargaining, untuk mengetahui bagaimana pengaturan konsep plea bargaining di berbagai negara, dan untuk mengetahui apa urgensi pengaturan konsep plea bargaining dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan ide dasar plea bargaining, yaitu untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana, memperkuat asas dominus litis jaksa, dan memberikan keuntungan bagi terdakwa, korban, dan aparat penegak hukum. Lalu, setelah menjabarkan perbandingan plea bargaining di Amerika Serikat, Kanada, India, dan Indonesia terdapat perbedaan pengaturan konsep plea bargaining di berbagai negara ini. Plea bargaining yang menawarkan penyederhanaan dan efisiensi proses peradilan dengan menghadirkan praktik negosiasi antara penuntut umum dengan terdakwa di luar persidangan setelah dicermati telah sesuai dengan urgensi pembaharuan KUHAP ditinjau dari alasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan politik hukum.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELEPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor 351/Pid.b/2023/PN.Mlg) syakira, syakira mala prajasa; Laely Wulandari; Lalu Saipudin
Parhesia Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang dibangun Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang melakukan penggelapan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Bahan hukum yang digunakan yakni primer, sekunder, dan tersier dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian adanya ketidaksesuaian pertimbangan hukum dengan amar putusan. Sehingga, adanya kekeliruan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 351/Pid.B/2023/PN.Mlg yang seharusnya Terdakwa sebagai notaris mengacu pada pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan bukan pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan biasa. Sebagaimana penguasaan barang yang digelapkan terjadi dalam hubungan kerja yang berkaitan dengan jabatannya.
Co-Authors AH. Asari Taufiqurrohman Anik Kunantiyorini Laely Wulandari Laely Wulandari Megawati Iskandar Putri Rahman, Yogi Muhammad syakira, syakira mala prajasa Taufiq Ufran