Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Kutei PESHUM
M.Rochman
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penegak Hukum Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP dan RUU KUHAP di Indonesia M.Rochman; Rony Wirachman; M.Iham Adepio
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 24 No 1 (2025)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v25i1.41431

Abstract

Dinamika masyarakat terkadang berubah dengan sangat cepat sifatnya yang kompleks yang disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kebutuhan perubahan masyarakat yang juga termasuk dalam pengaturan tindakan publik, kemudian salah satu peraturan tersebut adalah hukum acara pidana yang juga disesuaikan dengan perkembangan saat ini, dalam hal ini Rancangan KUHAP memerlukan optimalisasi tugas dan wewenang para penegak hukum. Padahal peraturannya sudah diterapkan tapi masih ada hambatan seperti luasnya Kewenangan yang dimiliki belum ditetapkan secara efektif dan belum dilaksanakan tugas serta penegakan hukumnya dioptimalkan, belum adanya pengaturan mengenai pendidikan dan pelatihan, tumpang tindih dalam pelaksanaannya, tidak jelasnya siapa saja bagian spesifik dalam setiap tugas dan wewenang yang diatur dalam pasal 6 dan 61 tentang penyidikan dan penyidikan. Belajar Hal ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana perubahan UU KUHAP-hukum no. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang ada dengan Rancangan KUHP khususnya Pasal 6 dan Pasal 61. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang fokus mempelajari norma atau aturan hukum yang berlaku dalam sistem hukum suatu negara atau masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU KUHAP berpotensi meningkatkan tugas dan wewenang penegak hukum dengan memberikan pedoman yang lebih jelas.
Perlindungan Hukum Terhadap Pengepul Sawit Dari Penjualan Barang Hasil Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polsek Sukaraja Seluma Mohan Saksena; M.Rochman; Himawan Ahmed Sanusi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i1.12636

Abstract

Perdagangan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di wilayah Polsek Sukaraja, Kabupaten Seluma, memiliki peran penting bagi perekonomian masyarakat, namun meningkatnya kasus pencurian sawit menimbulkan persoalan hukum baru terkait dugaan penadahan oleh pengepul sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan hambatan perlindungan hukum bagi pengepul sawit terhadap penjualan hasil curian dengan menggunakan metode hukum empiris dan pendekatan sosio-legal. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan penyidik dan pengepul sawit serta studi kepustakaan, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diberikan apabila pengepul dapat membuktikan tidak adanya itikad buruk, namun pelaksanaannya terkendala oleh transaksi informal tanpa bukti tertulis, kesulitan pembuktian niat baik, serta keterbatasan pengepul dalam mengenali asal-usul sawit yang sah.
Co-Authors Himawan Ahmed Sanusi M.Iham Adepio Mohan Saksena Rony Wirachman