Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Secara Kolekti: Studi Kasus di Polres Bengkulu Tengah: Investigation of Premeditated Murder as a Collective Crime: A Case Study at the Central Bengkulu Police Station Ela Darma Pertiwi; Alauddin; Rosmanila
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jhki.v6i1.1506

Abstract

This article analyzes the investigation process of premeditated murder committed collectively within the jurisdiction of the Central Bengkulu Police Department. The study employs an empirical legal method with a socio-legal approach, relying on interviews with investigators, perpetrators, and victims’ families, as well as an examination of official documents. The findings reveal significant obstacles, including the perpetrators fleeing across regional boundaries, strong solidarity among the offenders, and the destruction of evidence. Investigators adopted cross-sectoral strategies and utilized forensic technology to overcome these challenges. This study emphasizes the importance of inter-agency coordination and an integrative approach in handling collective crimes.
Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Fhariz Muhammad Akbar; Rosmanila; Uswatun Hasanah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1915

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan pendekatan socio-legal, yang menggabungkan analisis norma hukum dan realitas sosial di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejaksaan berperan aktif dalam proses penuntutan mulai dari penerimaan berkas penyidikan hingga penyusunan dakwaan dan strategi pembuktian di persidangan. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan alat bukti, tekanan dari pihak luar, serta keterlambatan hasil audit dari lembaga terkait yang menghambat efektivitas penuntutan. Selain itu, faktor struktural dan budaya di masyarakat turut mempengaruhi proses pemberantasan korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan peran kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di daerah, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas proses penuntutan dalam rangka memberantas korupsi secara lebih optimal.
Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu Vevi Eko Saputra; Rosmanila; Ependi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1937

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah sosial dan hukum paling kompleks di dunia yang berdampak pada kesehatan, psikologis, dan stabilitas sosial ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan program rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh BNN Provinsi Bengkulu, termasuk efektivitas implementasi kebijakan, mekanisme pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat, serta kesesuaiannya dengan praktik internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi dilaksanakan melalui tiga tahap utama, yaitu rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca-rehabilitasi, dengan dua model perawatan: rawat inap dan rawat jalan. Meskipun capaian program menunjukkan hasil positif, efektivitasnya masih menghadapi hambatan berupa kurangnya dukungan keluarga, keterbatasan fasilitas, tingginya potensi konflik antarpenyalahguna, serta rendahnya sinergi antarinstansi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan berbasis bukti, peningkatan kapasitas layanan, dan pemanfaatan standar praktik internasional untuk mencapai efektivitas program rehabilitasi secara optimal dan berkelanjutan.