Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Normatif atas Kekosongan Regulasi Teknis dan Lemahnya Budaya Hukum Pejabat Administratif Ratrisari, Elizabeth Prima; Rajagukguk, Jemimah Puteri; Manalu, Veronica Enjelina
Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Vol 4 No 2 (2025): April
Publisher : LPPJPHKI Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/mude.v4i2.8275

Abstract

The enforcement of decisions by the Administrative Court (PTUN) is essential for upholding the rule of law and protecting citizens from harmful administrative acts. However, its effectiveness is hindered by low compliance, lack of clear execution mechanisms, weak sanctions, and limited oversight. This study uses a normative legal approach and qualitative methods to analyze these challenges and identify solutions. Findings highlight the absence of technical regulations and a weak legal culture among officials as key issues. To improve enforcement, this study recommends clearer execution rules, expanded PTUN authority, stronger institutional oversight, and active presidential involvement through performance evaluations. Strengthening these aspects will enhance legal certainty and public trust in administrative justice.
Perlindungan Hukum Sita Revindikasi (Revindicatoir beslag) Terhadap Benda Tidak Bergerak Kristanto, Akila Kieyenatama; Elisa Paka, Aldryan Perez; Ginting, Haganta Orvin; Wijaya, Jason Marvin; Anthony, Jason Matthew; Rajagukguk, Jemimah Puteri; Indraputra Silalahi, Jordan Baros; Indraputra Silalahi, Thomas Rifera; Manalu, Veronica Enjelina; Ginting, Yuni Priskila; Silalahi, Jordan
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1694

Abstract

Revindicatoir beslag, yang secara tradisional hanya diterapkan pada benda bergerak, menjadi isu penting ketika pengadilan mendapati permohonan sita atas benda tidak bergerak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui studi dokumen dari putusan pengadilan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan prinsip keadilan dan perlindungan hak milik individu, meskipun terdapat ketentuan hukum yang membatasi objek sita. Hal ini merupakan suatu hal yang penting bagi praktik hukum di Indonesia, mendorong revisi ketentuan hukum yang ada, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka. Pembahasan jurnal ini akan mengarah pada perlindungan yang lebih baik terhadap hak milik atas benda tidak bergerak, meskipun tantangan dalam implementasi dan pemahaman hukum masih perlu diatasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perdata di Indonesia dan memperkuat perlindungan hak milik individu.