Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUMAN SECURITY OLEH UPT P2TK JAWA TIMUR TERHADAP PMI NON-PROSEDURAL: STUDI KASUS PEMALSUAN PASPOR OLEH PMI ASAL Medan Suhendra, Magna; Alfiana, Rike; Bagas S., Moch. Zharfan
Journal of Administration and International Development Vol 5 No 1 (2025): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Irregular Indonesian Migrant Workers (PMI) are highly vulnerable to human security violations, including exploitation, violence, and document forgery. The case of the deportation of a migrant worker from Medan who forged a passport to work in Malaysia serves as a concrete example of this vulnerability. This study seeks to analyze the role of UPT P2TK East Java in protecting the human security of such migrant workers.This journal employs a descriptive qualitative research method, utilizing primary data through interviews and secondary data from literature, policy documents, and other relevant sources. The findings of the study indicate: (1) the complexity of human security threats that are interrelated and mutually reinforcing, including aspects of personal, food, health, and economic security; (2) UPT P2TK East Java provides holistic protection based on the dimensions of human security, such as offering safe shelters for psychological recovery, fulfilling basic needs including nutritious food, and conducting health examinations; (3) UPT P2TK East Java demonstrates comprehensive protection through an approach aligned with the principles of human security as defined by the Commission on Human Security (CHS), namely a protection strategy based on top-down approaches and cross-sectoral coordination. These findings are expected to contribute to the academic literature on the role of local governments in protecting irregular migrant workers and serve as a valuable reference for stakeholders in formulating more effective local-level approaches.
ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) OLEH UPT P2TK JAWA TIMUR DALAM REPATRIASI JENAZAH PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON-PROSEDURAL PENEMPATAN MALAYSIA Alfiana, Rike; Suhendra, Magna; Syahputra, Moch Zharfan Bagas; Hakim, Moh Fathoni
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 8 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v8i2.722

Abstract

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat secara non-prosedural dihadapkan pada berbagai bentuk kerentanan, seperti perlakuan tidak adil, kekerasan, hingga penipuan oleh oknum yang mengaku sebagai pihak penyalur. Mereka umumnya tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum maupun sosial, baik dari negara asal maupun negara penempatan. Ketika menghadapi kondisi darurat seperti sakit parah atau bahkan meninggal dunia di luar negeri, proses pemulangan jenazah mereka menjadi sangat kompleks. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan Penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa literatur, dokumen kebijakan, dsb. Hasil penelitian menunjukkan alasan UPT P2TK Jatim memberikan perlindungan PMI non-prosedural Penempatan Malaysia didasari pada prinsip-prinsip dan norma Hak Asasi Manusia, yang sejalan dengan prinsip dasar HAM, sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 dan 25 UDHR tentang hak atas pekerjaan yang layak, standar hidup memadai, serta perlindungan sosial. Hal ini mencakup perlindungan dasar kemanusiaan seperti jaminan identitas, hak atas pemulangan, dan penghormatan terhadap martabat jenazah. Dengan demikian, tindakan UPT P2TK Jatim dalam melakukan repatriasi jenazah ini merupakan wujud nyata dari upaya perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi warga negara Indonesia di luar negeri, tanpa memandang status hukumnya.
Perbandingan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era SBY dan Jokowi Dalam Dinamika Regional Asean Robiatul Adawiyah, Iva; Akila Firdaus, Mochammad Naufal; Dewayani, Jofita; Sahda, Nadim Zuama; Alfiana, Rike
Action Research Literate Vol. 9 No. 9 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i9.3026

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perbandingan kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi), dengan fokus pada dinamika regional ASEAN. Perbandingan ini berasal dari analisis pentingnya kerja sama internasional dan regional dalam menghadapi tantangan global, di mana Indonesia berperan proaktif sebagai pemimpin di ASEAN. Metodologi yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang berisi penjelasan dan perbandingan pendekatan diplomasi yang dilakukan pada masa SBY dan Jokowi dalam pendekatan diplomasi dan peran Indonesia di ASEAN dengan mengkaji literatur yang relevan dan beberapa studi kasus. Hasil menunjukkan bahwa SBY menggunakan pendekatan multilateral dengan prinsip "thousand friends zero enemy" dan memprioritaskan hubungan baik dengan negara lain untuk meningkatkan posisi Indonesia di kancah internasional. Sebaliknya, Jokowi mengubah fokus diplomasi Indonesia dari multilateral menjadi bilateral dengan menekankan kerja sama yang berfokus pada kepentingan domestik dan pembangunan ekonomi. Perbedaan ini berdampak pada stabilitas kawasan dan peran Indonesia di ASEAN, dimana pendekatan SBY meningkatkan solidaritas ASEAN, sedangkan pendekatan Jokowi dapat melemahkan posisi Indonesia sebagai pemimpin regional.
Aliansi Dalam Balancing: Analisis Normalisasi Hubungan Qatar Dengan Iran Ditengah Munculnya Pergeseran Aliansi Di Timur Tengah putri, rahma nia; Taufiqulhakim, Rajaa Yusuf; Alfiana, Rike; Aisyah, Siti; Ismail, Zaky
Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/pi.v3i1.12586

Abstract

The need for regional alignments or alliances between large and small states has continued to influence international politics in recent decades. It has also given rise to the Gulf regional crisis which has largely become an increasingly important aspect of contemporary international political relations. The purpose of this article is to interrogate Iran-Qatar relations and the Gulf regional crisis, using the concept of balance of power as an analytical framework, and data from secondary sources. It argues that despite the economic blockade on Qatar, there has been improved relations between Qatar and Iran and more direct communication between officials of the two countries. However, the article concludes that the blockade imposed by the Gulf Cooperation Council (GCC) might further strengthen Iran-Qatar relations in the long run through the foreign policy taken by Qatar to normalise relations with Iran. This paper recommends that Qatar should constantly ensure proper manoeuvring between countries in the Gulf region for Qatar to survive and ensure its national interests are secured