Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law, Education and Business Socius: Social Sciences Research Journal
Olivia, Vryacaka Jauzaak
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Tantangan dan Prospek Penyelesaian Sengketa Kewenangan di Era Demokrasi Konstitusional Hendriko, Klaudine Shyne; Olivia, Vryacaka Jauzaak
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5971

Abstract

Dalam era demokrasi konstitusional, hubungan antar lembaga negara semakin kompleks seiring dengan berkembangnya sistem pemerintahan yang menjunjung prinsip checks and balances. Kompleksitas ini kerap menimbulkan sengketa kewenangan antar lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penyelesaian sengketa kewenangan, seperti tumpang tindih norma konstitusional, ambiguitas dalam penafsiran kewenangan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga negara. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi prospek penguatan mekanisme penyelesaian sengketa melalui peran Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya sebagai penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai penjaga harmoni ketatanegaraan. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, artikel ini merekomendasikan penguatan kerangka hukum yang lebih jelas, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pembudayaan etika konstitusional sebagai solusi jangka panjang dalam menghadapi sengketa kewenangan di era demokrasi konstitusional.
Perlindungan Hukum atas Hak Kepemilikan Tanah: Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri dan Tinggi Hendriko, Klaudine Shyne; Olivia, Vryacaka Jauzaak; Kambey, Renny Anastasya
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5933

Abstract

Hak kepemilikan tanah merupakan hak fundamental yang dilindungi oleh hukum di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, sengketa kepemilikan tanah sering kali terjadi akibat tumpang tindih sertifikat, pemalsuan dokumen, atau penguasaan tanah tanpa hak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap beberapa putusan pengadilan terkait sengketa tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik tanah dilakukan melalui mekanisme litigasi dan nonlitigasi, di mana pengadilan berperan dalam menegakkan keadilan melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, ditemukan bahwa pengadilan dalam beberapa kasus memberikan putusan yang berbeda terhadap objek sengketa yang sama, yang mencerminkan adanya perbedaan dalam interpretasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan transparansi dalam sistem administrasi pertanahan guna mencegah terjadinya sengketa berulang.
Perlindungan Hukum atas Hak Kepemilikan Tanah: Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri dan Tinggi Hendriko, Klaudine Shyne; Olivia, Vryacaka Jauzaak; Kambey, Renny Anastasya
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5933

Abstract

Hak kepemilikan tanah merupakan hak fundamental yang dilindungi oleh hukum di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, sengketa kepemilikan tanah sering kali terjadi akibat tumpang tindih sertifikat, pemalsuan dokumen, atau penguasaan tanah tanpa hak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap beberapa putusan pengadilan terkait sengketa tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik tanah dilakukan melalui mekanisme litigasi dan nonlitigasi, di mana pengadilan berperan dalam menegakkan keadilan melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, ditemukan bahwa pengadilan dalam beberapa kasus memberikan putusan yang berbeda terhadap objek sengketa yang sama, yang mencerminkan adanya perbedaan dalam interpretasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan transparansi dalam sistem administrasi pertanahan guna mencegah terjadinya sengketa berulang.
Tantangan dan Prospek Penyelesaian Sengketa Kewenangan di Era Demokrasi Konstitusional Hendriko, Klaudine Shyne; Olivia, Vryacaka Jauzaak
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5971

Abstract

Dalam era demokrasi konstitusional, hubungan antar lembaga negara semakin kompleks seiring dengan berkembangnya sistem pemerintahan yang menjunjung prinsip checks and balances. Kompleksitas ini kerap menimbulkan sengketa kewenangan antar lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penyelesaian sengketa kewenangan, seperti tumpang tindih norma konstitusional, ambiguitas dalam penafsiran kewenangan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga negara. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi prospek penguatan mekanisme penyelesaian sengketa melalui peran Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya sebagai penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai penjaga harmoni ketatanegaraan. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, artikel ini merekomendasikan penguatan kerangka hukum yang lebih jelas, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pembudayaan etika konstitusional sebagai solusi jangka panjang dalam menghadapi sengketa kewenangan di era demokrasi konstitusional.
Juridical Analysis of the Balance of Legal Protection Between Workers and Employers in the Indonesian Labor Law System Olivia, Vryacaka Jauzaak
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 9 (2026): April 2026
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20020762

Abstract

This study aims to analyze the extent to which labor law in Indonesia is able to create a balance of legal protection between workers and employers, as well as to identify the factors influencing such balance. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that, normatively, Indonesian labor law—particularly Law Number 13 of 2003 on Manpower and Law Number 11 of 2020 on Job Creation—has been designed to establish fair and balanced employment relations. However, in practice, there is a tendency for legal protection to be more heavily oriented toward workers, resulting in limited flexibility and increased compliance burdens for employers. Furthermore, this balance is influenced by several factors, including legal policy orientation, economic conditions, regulatory complexity, effectiveness of law enforcement, and globalization dynamics. Therefore, a more proportional legal policy is needed to achieve an ideal balance in industrial relations.
Co-Authors Hendriko, Klaudine Shyne Kambey, Renny Anastasya