Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law, Education and Business Media Hukum Indonesia (MHI) Journal of Accounting Law Communication and Technology
Hendriko, Klaudine Shyne
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Penerapan Perlindungan dan Perjanjian Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Tantangan dan Solusi di Era Digital Martinelli, Imelda; Rhemrev, Evellyn Abigael; Hendriko, Klaudine Shyne; Tarigan, Egieta Christy
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4268

Abstract

Penelitian ini membahas peran hukum perdata dalam konteks perlindungan konsumen, sebuah isu yang semakin relevan seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlindungan konsumen mencakup aspek material dan formal yang esensial untuk memastikan bahwa konsumen dapat memperoleh hak-haknya secara adil dan transparan dalam transaksi perdagangan. Hukum perdata memainkan peran kunci dalam mengatur hubungan antara individu dan entitas dalam transaksi, memastikan bahwa hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian konsumen dipenuhi. Fungsi utama hukum perdata dalam hal ini adalah untuk menjamin keadilan, transparansi, dan memberikan jalur hukum bagi konsumen untuk menuntut hak mereka apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya penyesuaian regulasi untuk menanggapi perubahan dinamis dalam teknologi dan pasar, serta peningkatan kewaspadaan dan implementasi hukum yang lebih ketat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan konsumen dapat diperkuat dan diterapkan secara lebih efektif di Indonesia.
Tantangan dan Prospek Penyelesaian Sengketa Kewenangan di Era Demokrasi Konstitusional Hendriko, Klaudine Shyne; Olivia, Vryacaka Jauzaak
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5971

Abstract

Dalam era demokrasi konstitusional, hubungan antar lembaga negara semakin kompleks seiring dengan berkembangnya sistem pemerintahan yang menjunjung prinsip checks and balances. Kompleksitas ini kerap menimbulkan sengketa kewenangan antar lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penyelesaian sengketa kewenangan, seperti tumpang tindih norma konstitusional, ambiguitas dalam penafsiran kewenangan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga negara. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi prospek penguatan mekanisme penyelesaian sengketa melalui peran Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya sebagai penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai penjaga harmoni ketatanegaraan. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, artikel ini merekomendasikan penguatan kerangka hukum yang lebih jelas, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pembudayaan etika konstitusional sebagai solusi jangka panjang dalam menghadapi sengketa kewenangan di era demokrasi konstitusional.
Perlindungan Hukum atas Hak Kepemilikan Tanah: Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri dan Tinggi Hendriko, Klaudine Shyne; Olivia, Vryacaka Jauzaak; Kambey, Renny Anastasya
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5933

Abstract

Hak kepemilikan tanah merupakan hak fundamental yang dilindungi oleh hukum di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, sengketa kepemilikan tanah sering kali terjadi akibat tumpang tindih sertifikat, pemalsuan dokumen, atau penguasaan tanah tanpa hak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap beberapa putusan pengadilan terkait sengketa tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik tanah dilakukan melalui mekanisme litigasi dan nonlitigasi, di mana pengadilan berperan dalam menegakkan keadilan melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, ditemukan bahwa pengadilan dalam beberapa kasus memberikan putusan yang berbeda terhadap objek sengketa yang sama, yang mencerminkan adanya perbedaan dalam interpretasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan transparansi dalam sistem administrasi pertanahan guna mencegah terjadinya sengketa berulang.
Perlindungan Hukum atas Hak Kepemilikan Tanah: Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri dan Tinggi Hendriko, Klaudine Shyne; Olivia, Vryacaka Jauzaak; Kambey, Renny Anastasya
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5933

Abstract

Hak kepemilikan tanah merupakan hak fundamental yang dilindungi oleh hukum di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, sengketa kepemilikan tanah sering kali terjadi akibat tumpang tindih sertifikat, pemalsuan dokumen, atau penguasaan tanah tanpa hak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap beberapa putusan pengadilan terkait sengketa tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik tanah dilakukan melalui mekanisme litigasi dan nonlitigasi, di mana pengadilan berperan dalam menegakkan keadilan melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, ditemukan bahwa pengadilan dalam beberapa kasus memberikan putusan yang berbeda terhadap objek sengketa yang sama, yang mencerminkan adanya perbedaan dalam interpretasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan transparansi dalam sistem administrasi pertanahan guna mencegah terjadinya sengketa berulang.
Tantangan dan Prospek Penyelesaian Sengketa Kewenangan di Era Demokrasi Konstitusional Hendriko, Klaudine Shyne; Olivia, Vryacaka Jauzaak
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5971

Abstract

Dalam era demokrasi konstitusional, hubungan antar lembaga negara semakin kompleks seiring dengan berkembangnya sistem pemerintahan yang menjunjung prinsip checks and balances. Kompleksitas ini kerap menimbulkan sengketa kewenangan antar lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penyelesaian sengketa kewenangan, seperti tumpang tindih norma konstitusional, ambiguitas dalam penafsiran kewenangan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga negara. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi prospek penguatan mekanisme penyelesaian sengketa melalui peran Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya sebagai penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai penjaga harmoni ketatanegaraan. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, artikel ini merekomendasikan penguatan kerangka hukum yang lebih jelas, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pembudayaan etika konstitusional sebagai solusi jangka panjang dalam menghadapi sengketa kewenangan di era demokrasi konstitusional.
Penerapan Perlindungan dan Perjanjian Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Tantangan dan Solusi di Era Digital Martinelli, Imelda; Rhemrev, Evellyn Abigael; Hendriko, Klaudine Shyne; Tarigan, Egieta Christy
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4268

Abstract

Penelitian ini membahas peran hukum perdata dalam konteks perlindungan konsumen, sebuah isu yang semakin relevan seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlindungan konsumen mencakup aspek material dan formal yang esensial untuk memastikan bahwa konsumen dapat memperoleh hak-haknya secara adil dan transparan dalam transaksi perdagangan. Hukum perdata memainkan peran kunci dalam mengatur hubungan antara individu dan entitas dalam transaksi, memastikan bahwa hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian konsumen dipenuhi. Fungsi utama hukum perdata dalam hal ini adalah untuk menjamin keadilan, transparansi, dan memberikan jalur hukum bagi konsumen untuk menuntut hak mereka apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya penyesuaian regulasi untuk menanggapi perubahan dinamis dalam teknologi dan pasar, serta peningkatan kewaspadaan dan implementasi hukum yang lebih ketat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan konsumen dapat diperkuat dan diterapkan secara lebih efektif di Indonesia.
The Gap in Legal Protection Between Permanent Employees and Contract Workers in Indonesia Hendriko, Klaudine Shyne
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 2 (2026): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20024613

Abstract

 Legal protection for workers represents a form of the state's responsibility in ensuring the fulfillment of citizens’ constitutional rights as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In employment practices in Indonesia, there are permanent employees and contract employees who have different legal statuses and levels of protection. These differences in status create disparities in the implementation of workers’ normative rights, particularly regarding job security, protection against termination of employment, and workers’ welfare. This article aims to analyze the regulation of legal protection for permanent employees and contract employees and to examine the forms of disparities in legal protection between them. The results of the discussion indicate that although legal protection for workers has been regulated in various laws and regulations, in practice contract employees remain in a more vulnerable position compared to permanent employees. Therefore, strengthening supervision and optimizing the implementation of labor regulations are necessary.
Co-Authors Imelda Martinelli, Imelda Kambey, Renny Anastasya Olivia, Vryacaka Jauzaak Rhemrev, Evellyn Abigael Tarigan, Egieta Christy