Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law, Education and Business
Muhario, Muhario
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Wilayah Hukum Polda Jambi Muhario, Muhario; Gani, Ruslan Abdul; Halim, Abdul
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5541

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal drilling yang dilakukan Polda Jambi dan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Illegal Drilling di Kabupaten Batanghari. Metode penelitian adalah penelitian yuridis empiris. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengeboran minyak ilegal di Kabupaten Batanghari adalah faktor ekonomi, ketidaktahuan masyarakat, minimnya lapangan kerja yang tersedia dan faktor penegakan hukum yang kurang maksimal dari pihak aparatur penegak hukum sendiri maupun pihak Pemerintah Kabupaten Batanghari. Penegakan hukum di Kabupaten Batanghari terhadap kegiatan penambangan minyak secara tradisional yaitu berupa himbauan terhadap masyarakat pekerja penambang minyak, usulan aturan khusus ke pemerintah Kabupaten Batanghari terkait penambangan minyak, turun langsung untuk menertibkan daerah pengeboran minyak. Tinjauan hukum pidana Islam pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penambang minyak illegal di Kabupaten Batanghari dalam Al-Qur’an diqiyaskan dengan menyebar kerusakan yang dilarang oleh Allah SWT dan dijatuhkan hukuman Ta’zir oleh ulil amri yaitu pemerintah. Pada penertiban kegiatan penambangan minyak illegal di Kabupaten Batanghari diharapkan kepada masyarakat, aparatur penegak hukum dan pihak pemerintah Kabupaten Batanghari untuk saling berkomitmen dalam mengupayakan agar kegiatan penambangan minyak tersebut minim resiko dan menjadi kegiatan yang legal baik secara hukum ataupun secara agama, sehingga konidisi ekonomi masyarakat tetapstabil dan lingkungan terjaga.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Wilayah Hukum Polda Jambi Muhario, Muhario; Gani, Ruslan Abdul; Halim, Abdul
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5541

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal drilling yang dilakukan Polda Jambi dan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Illegal Drilling di Kabupaten Batanghari. Metode penelitian adalah penelitian yuridis empiris. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengeboran minyak ilegal di Kabupaten Batanghari adalah faktor ekonomi, ketidaktahuan masyarakat, minimnya lapangan kerja yang tersedia dan faktor penegakan hukum yang kurang maksimal dari pihak aparatur penegak hukum sendiri maupun pihak Pemerintah Kabupaten Batanghari. Penegakan hukum di Kabupaten Batanghari terhadap kegiatan penambangan minyak secara tradisional yaitu berupa himbauan terhadap masyarakat pekerja penambang minyak, usulan aturan khusus ke pemerintah Kabupaten Batanghari terkait penambangan minyak, turun langsung untuk menertibkan daerah pengeboran minyak. Tinjauan hukum pidana Islam pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penambang minyak illegal di Kabupaten Batanghari dalam Al-Qur’an diqiyaskan dengan menyebar kerusakan yang dilarang oleh Allah SWT dan dijatuhkan hukuman Ta’zir oleh ulil amri yaitu pemerintah. Pada penertiban kegiatan penambangan minyak illegal di Kabupaten Batanghari diharapkan kepada masyarakat, aparatur penegak hukum dan pihak pemerintah Kabupaten Batanghari untuk saling berkomitmen dalam mengupayakan agar kegiatan penambangan minyak tersebut minim resiko dan menjadi kegiatan yang legal baik secara hukum ataupun secara agama, sehingga konidisi ekonomi masyarakat tetapstabil dan lingkungan terjaga.
Co-Authors A Halim Ruslan Abdul Gani