Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLIKASI PEMEKARAN DAERAH TERHADAP PEMERATAAN DAN EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI BANTEN Afifah, Zahrotul Afifah; Maulana, Darma Ista; Utami, Rita Fitri; Kamajaya, Andika Putra; Riyandra, Kania Putri
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i1.4561

Abstract

Pemekaran wilayah di Provinsi Banten, seperti pembentukan Kota Serang dan KotaTangerang Selatan, adalah bagian dari kebijakan desentralisasi yang bertujuan mempercepatpembangunan dan pemerataan pelayanan publik. Meskipun diharapkan mampu meningkatkankesejahteraan dan efisiensi, studi menunjukkan pemekaran tidak selalu langsung berhasil dan bahkandapat menimbulkan ketimpangan serta perselisihan baru, terutama terkait keuangan daerah danlayanan antarwilayah. Keberhasilan pemekaran sangat bergantung pada kesiapan tata kelolapemerintahan, termasuk ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Meski daerahotonom baru ini menunjukkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kualitaslayanan, penting untuk mengevaluasi dampak nyata pemekaran secara komprehensif agar tujuandesentralisasi tercapai dan tidak hanya menjadi agenda politik atau kepentingan Elit lokal.Kata kunci pemekaran wilayah, desentralisasi, pelayanan publik, pemerataan.
Analisis Asas-Asas Pemungutan Pajak dalam Retribusi Daerah yang Menjadi Alat untuk Pungutan Liar Wulandari, Suci; Herviana, Nazwa Febri; Haikal, Muhammad Wisnu; Kamajaya, Andika Putra
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19040

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan asas-asas pemungutan pajak dalam konteks retribusi daerah ditinjau dari perspektif hukum di Indonesia. Retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi penyimpangan seperti pungutan liar yang merugikan masyarakat dan mencederai prinsip keadilan hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan sangat penting untuk menjamin legalitas dan keadilan dalam penarikan retribusi. Asas-asas ini memberikan dasar normatif agar pemungutan retribusi tidak hanya sesuai hukum, tetapi juga melindungi masyarakat dari praktik sewenang-wenang dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan implementasi asas-asas pemungutan pajak dalam retribusi daerah menjadi langkah krusial dalam mewujudkan tata kelola fiskal daerah yang transparan dan akuntabel.