Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum Jurnal Cendekia Ilmiah
Maulana, Darma Ista
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLIKASI PEMEKARAN DAERAH TERHADAP PEMERATAAN DAN EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI BANTEN Afifah, Zahrotul Afifah; Maulana, Darma Ista; Utami, Rita Fitri; Kamajaya, Andika Putra; Riyandra, Kania Putri
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i1.4561

Abstract

Pemekaran wilayah di Provinsi Banten, seperti pembentukan Kota Serang dan KotaTangerang Selatan, adalah bagian dari kebijakan desentralisasi yang bertujuan mempercepatpembangunan dan pemerataan pelayanan publik. Meskipun diharapkan mampu meningkatkankesejahteraan dan efisiensi, studi menunjukkan pemekaran tidak selalu langsung berhasil dan bahkandapat menimbulkan ketimpangan serta perselisihan baru, terutama terkait keuangan daerah danlayanan antarwilayah. Keberhasilan pemekaran sangat bergantung pada kesiapan tata kelolapemerintahan, termasuk ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Meski daerahotonom baru ini menunjukkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kualitaslayanan, penting untuk mengevaluasi dampak nyata pemekaran secara komprehensif agar tujuandesentralisasi tercapai dan tidak hanya menjadi agenda politik atau kepentingan Elit lokal.Kata kunci pemekaran wilayah, desentralisasi, pelayanan publik, pemerataan.
Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Negeri Sleman Terhadap Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Akibat Pembelaan Terpaksa Maulana, Darma Ista; Bhakti, Indira Swasti Gama
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.16101

Abstract

Penelitian ini menganalisis penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Sleman dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang terjadi dalam konteks pembelaan diri sebagai pengujian terhadap fungsi kejaksaan sebagai dominus litis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana kewenangan penghentian penuntutan mencerminkan peran strategis jaksa dalam menilai pertanggungjawaban pidana serta bagaimana asas diferensiasi fungsional memengaruhi ruang diskresi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, serta doktrin mengenai alasan pembenar dan alasan pemaaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penuntutan bukan sekadar tindakan administratif, melainkan wujud kewenangan substantif jaksa dalam menilai unsur pertanggungjawaban pidana. Meskipun perbuatan secara formal memenuhi unsur delik, adanya pembelaan diri dapat menghilangkan sifat melawan hukum atau kesalahan pelaku. Keputusan tersebut menegaskan peran jaksa sebagai penyaring terakhir sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Namun, dalam kerangka diferensiasi fungsional, kewenangan ini tetap bergantung pada hasil penyidikan, sehingga mencerminkan dua sisi: memperkuat independensi jaksa sekaligus menunjukkan batas struktural kewenangan penuntutan dalam sistem peradilan pidana yang terfragmentasi.
Co-Authors Afifah, Zahrotul Afifah Bhakti, Indira Swasti Gama Kamajaya, Andika Putra Riyandra, Kania Putri Utami, Rita Fitri