Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum
Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah

IMPLIKASI PEMEKARAN DAERAH TERHADAP PEMERATAAN DAN EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI BANTEN

Afifah, Zahrotul Afifah (Unknown)
Maulana, Darma Ista (Unknown)
Utami, Rita Fitri (Unknown)
Kamajaya, Andika Putra (Unknown)
Riyandra, Kania Putri (Unknown)



Article Info

Publish Date
31 May 2025

Abstract

Pemekaran wilayah di Provinsi Banten, seperti pembentukan Kota Serang dan KotaTangerang Selatan, adalah bagian dari kebijakan desentralisasi yang bertujuan mempercepatpembangunan dan pemerataan pelayanan publik. Meskipun diharapkan mampu meningkatkankesejahteraan dan efisiensi, studi menunjukkan pemekaran tidak selalu langsung berhasil dan bahkandapat menimbulkan ketimpangan serta perselisihan baru, terutama terkait keuangan daerah danlayanan antarwilayah. Keberhasilan pemekaran sangat bergantung pada kesiapan tata kelolapemerintahan, termasuk ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Meski daerahotonom baru ini menunjukkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kualitaslayanan, penting untuk mengevaluasi dampak nyata pemekaran secara komprehensif agar tujuandesentralisasi tercapai dan tidak hanya menjadi agenda politik atau kepentingan Elit lokal.Kata kunci pemekaran wilayah, desentralisasi, pelayanan publik, pemerataan.

Copyrights © 2025






Journal Info

Abbrev

lontarmerah

Publisher

Subject

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Description

Lontar Merah merupakan Media Riset Akademik Hukum dalam bentuk Jurnal Ilmiah yang mencakup bidang Ilmu Hukum yang meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasonal, Hukum Acara, Hukum Islam, Hukum Adat, Filsafat Hukum, serta bidang Ilmu Hukum ...