Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS HAMBATAN REGULASI TERHADAP PELAYANAN PUBLIK TERPADU SATU PINTU DI MAGELANG Surya, Bintang Afifah Nailah; Hafez, Muhammad; Permatasari, Dinar Indah; Anggraeni, Ersy Aulia; Safitria, Andinia Noffa
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i1.4576

Abstract

Pelayanan Terpadu Satu pintu merupakan pelayanan oleh Pemerintah Daerah mengenai perizinan dan non perizinan. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah hambatan implementasi regulasi PTSP di Kota Magelang sehingga PTSP di Kota Magelang belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penghambat regulasi terhadap implementasi PTSP di Kota Magelang. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur melalui analisis terhadap berbagai sumber jurnal, literatur ilmiah, dan dokumen terkait hambatan PTSP Kota Magelang. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kurang optimal implementasi regulasi dipengaruhi oleh faktor internal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu merupakan pelayanan oleh Pemerintah Daerah mengenai perizinan dan non perizinan. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah hambatan implementasi regulasi PTSP di Kota Magelang sehingga PTSP di Kota Magelang belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penghambat regulasi terhadap implementasi PTSP di Kota Magelang. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur melalui analisis terhadap berbagai sumber jurnal, literatur ilmiah, dan dokumen terkait hambatan PTSP Kota Magelang. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kurang optimal implementasi regulasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal meliputi kurangnya pegawai dan kurang pahamnya masyarakat akan sistem PTSP Kota Magelang eksternal meliputi kurangnya pegawai dan kurang pahamnya masyarakat akan sistem PTSP Kota Magelang
The Legitimate Portion (Legitime Portie) of Legitimate Children in Inheritance Distribution: A Perspective of Legal Justice Theory in Indonesian Civil Law Puspandari, Rr. Yunita; Indira Swasti Gama Bhakti; Wahyu Prabowo; Hafez, Muhammad; Dwi Anugrahany, Galuh
Jurnal Hukum In Concreto Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Hukum In Concreto Volume 4 Nomor 2 2025
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/inconcreto.v4i2.1853

Abstract

The existence of legitime portie in civil law is determined that the absolute share of a biological child has been determined to be greater than the heirs of groups 2, 3 and 4, if there are adopted children, stepchildren or heirs based on the will, it will be prevented by the existence of legitime portie, but in reality there are cases that occur that are conveyed by advocates, But in reality, there is a case that occurred which was conveyed by an advocate at PBH Peradi related to a biological child who actually did not get an absolute share because the inheritance of both parents was controlled by the stepmother or the father's second wife who was the biological father of the child, this happened because there was no will left before the biological parents died and the property of the father and mother was controlled beforehand by the stepmother or the father's second wife. This research aims to examine how civil law provides protection for the rights of legitimate children as heirs, as well as comparing the implementation of inheritance distribution in the perspective of legal justice theory. The method used is empirical juridical approach with empirical observation through interviews with District Court judges. The results showed that legitime portie is an absolute right protected by law, and any deviation from legal provisions can lead to disputes. The court plays an important role in upholding legal certainty and justice in the distribution of inheritance so that it is necessary to emphasize the importance of applying the principle of justice in the distribution of inheritance to protect the rights of heirs, especially legitimate children, as well as the need for strong legal certainty in the practice of inheritance distribution in society.