Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Literasi Hukum Jurnal Pemberdayaan Pariwisata Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Jurnal Hukum Inconcreto Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Indira Swasti Gama Bhakti
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
RAHASIA DAGANG DALAM USAHA FRANCHISE DI BIDANG KULINER Indira Swasti Gama Bhakti
Literasi Hukum Vol 1, No 1 (2017): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.694 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul "Rahasia Dagang dalam Usaha Franchise di Bidang Kuliner”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana apabila ada usaha waralaba di bidang kuliner yang dalam mewaralabakan usahanya dengan tidak mempunyai rahasia dagang akan resep masakannya. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah metode pendekatan perundang-undangan, dengan pendekatan yuridis normatif. Penganalisaan data dari hasil penelitian ini, menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkanHak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya rahasia dagang, seperti diketahui merupakan kekayaan intelektual yang mempunyai manfaat ekonomi. Oleh karena memiliki manfaat ekonomi maka suatu kekayaan intelektual dapat menjadi aset perusahaan.Unsur rahasia dagang memegang peranan sangat penting terutama dalam waralaba, yaitu biasanya mengenai resep pembuatan seperti dalam waralaba di bidang kuliner. Berdasarkanundang-undang yang berlaku, kepada seseorang atau perusahaan yang menpunyai aset HKI diperbolehkan untuk memberikan hak atas aset HKI yang dimiliki kepada perusahaan lain untuk pemanfaatan sebesar-besarnya sebagai suatu aset HKI berdasarkan lisensi atau waralaba. Waralaba merupakan salah satu bentuk format bisnis dimana pihak pertama yang disebut franchisor memberikan hak kepada pihak kedua yang disebut franchisee untuk mendistibusikan barang/jasa dalam lingkup area geografis dan periode waktu tertentu mempergunakan merek, logo, dan sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh franchisor. Pemberian hak ini dituangkan dalam bentuk perjanjian waralaba (franchise agreement).Rahasia dagang merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh franchisor yang diberikan kepada franchisee akibat ditandatanganinya perjanjian waralaba diantara mereka.
Strategi Pengelolaan Wisata Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang Lintang Citra Christiani; Indira Swasti Gama Bhakti; Rizza Arge Winanta
Jurnal Pemberdayaan Pariwisata Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Pemberdayaan Pariwisata
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STP Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30647/jpp.v4i2.1642

Abstract

Kelurahan Mendut memiliki potensi wisata yang besar dan menjadi bagian dari KSPN. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat dalam pengelolaan wisata. Metode yang digunakan dalam penguatan kapasitas masyarakat yakni contextual teaching and learning (TCL) untuk menghubungkan materi dengan kondisi riil yang ada dalam masyarakat mitra, khususnya untuk sasaran pelaku wisata dan pokdarwis. Pengabdian dilakukan dalam tiga tahapan dan diakhiri dengan evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi, peserta tidak hanya mengetahi tetapi juga memilki kemampuan mengidentifikasi kasus, pemilihan prosedur, dan menyelesaikan masalah terkait pengelolaan wisata. Kegiatan pengabdian menghasilkan solusi dari permasalahan masyarakat mengenai pemahaman KSPN dan pengelolaan wisata yang masih terbatas. Selanjutnya, masyarakat perlu mendapatkan pendampingan dalam merancang dan menerapkan strategi pariwisata kreatif dengan metode partisipatif. Kata Kunci: Pengelolaan wisata, KSPN, Mendut, Magelang
Implementasi Restorative Justice Dalam Pencurian Telepone Seluler diwilayah Kota Magelang Juwita Ayu Astuti; Anggi Kristana Joy Panggabean; Aulia Arinda Milawati; Indira Swasti Gama Bhakti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1544

Abstract

Penerapan restorative justice dalam kasus pencurian telepon seluler di Kota Magelang mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan pemulihan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip-prinsip restorative justice dalam kasus pencurian telepon seluler di Kota Magelang serta mengidentifikasi tantangan dan potensi perbaikannya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis, data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil menunjukkan bahwa mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat mampu memperkuat relasi sosial serta mengurangi beban sistem pemasyarakatan. Namun, kendala seperti minimnya pemahaman masyarakat, keterbatasan mediator, dan belum adanya SOP baku menjadi hambatan serius dalam pelaksanaannya. Implikasinya, penerapan restorative justice perlu diikuti oleh pelatihan mediator, dukungan kelembagaan seperti Rumah Restorative Justice, serta regulasi lokal yang mengikat agar dapat menjadi model penyelesaian perkara yang berkelanjutan dan inklusif
The Legitimate Portion (Legitime Portie) of Legitimate Children in Inheritance Distribution: A Perspective of Legal Justice Theory in Indonesian Civil Law Puspandari, Rr. Yunita; Indira Swasti Gama Bhakti; Wahyu Prabowo; Hafez, Muhammad; Dwi Anugrahany, Galuh
Jurnal Hukum In Concreto Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Hukum In Concreto Volume 4 Nomor 2 2025
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/inconcreto.v4i2.1853

Abstract

The existence of legitime portie in civil law is determined that the absolute share of a biological child has been determined to be greater than the heirs of groups 2, 3 and 4, if there are adopted children, stepchildren or heirs based on the will, it will be prevented by the existence of legitime portie, but in reality there are cases that occur that are conveyed by advocates, But in reality, there is a case that occurred which was conveyed by an advocate at PBH Peradi related to a biological child who actually did not get an absolute share because the inheritance of both parents was controlled by the stepmother or the father's second wife who was the biological father of the child, this happened because there was no will left before the biological parents died and the property of the father and mother was controlled beforehand by the stepmother or the father's second wife. This research aims to examine how civil law provides protection for the rights of legitimate children as heirs, as well as comparing the implementation of inheritance distribution in the perspective of legal justice theory. The method used is empirical juridical approach with empirical observation through interviews with District Court judges. The results showed that legitime portie is an absolute right protected by law, and any deviation from legal provisions can lead to disputes. The court plays an important role in upholding legal certainty and justice in the distribution of inheritance so that it is necessary to emphasize the importance of applying the principle of justice in the distribution of inheritance to protect the rights of heirs, especially legitimate children, as well as the need for strong legal certainty in the practice of inheritance distribution in society.
Penerapan E-Court Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pradipa Saraswati Annafi’Ah; Devarra Qeentarizha Prayoga; Randi Arfifi; Indira Swasti Gama Bhakti
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 7 (2024): GJMI - JULI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i7.703

Abstract

E-Court merupakan sistem yang digunakan untuk mempermudah pihak-pihak dalam persidangan, mulai dari uang panjar, pembayaran, status perkara hingga pemanggilan persidangan secara elektronik. Meskipun E-Court dapat membantu dalam pemantauan status perkara, penggunaannya masih tergolong baru dan dihadapi banyak kekurangan dalam pengimplementasianya kepada masyarakat. Beberapa hambatan termasuk kurangnya pemahaman dan ketidakinginan menggunakan E-Court dibandingkan sistem konvensional. Walaupun dalam praktiknya mungkin masih terdapat kendala dan bug, perbaikan serta peningkatan yang dilakukan pada E-Court dapat menjadi solusi untuk mempermudah proses persidangan bagi para pihak yang terlibat serta instansi seperti pengadilan negeri. Pendidikan dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat juga dianggap krusial dalam menjalankan fungsi E-Court secara optimal. Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah metode yuridis normatif, yang mengadopsi pendekatan konseptual dan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis secara konseptual landasan teoritis atau konsep-konsep hukum yang mendasari penelitian.
Peran Penegak Hukum Satresnarkoba Polresta Magelang Dalam Kasus Residivis Pelaku Kejahatan Narkoba Martin, Lydyana Trisnaeni; Neva Tri Saharany; Jihan Rupa Puspa Ayu; Dimas Herdian Nugrahimsyah; Agung Widya Setya Pratama; Ania Nasyira; Indira Swasti Gama Bhakti
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i2.4569

Abstract

Magelang Regency, located in Central Java Province, is facing serious problems related to drug abuse. Drugs are an abbreviation of narcotics, psychotropics, and other dangerous addictive substances. In the law enforcement strategy, the Drug Investigation Unit has implemented a law enforcement strategy including investigations and inquiries, this is conducting in-depth investigations of drug networks and perpetrators of abuse. This study uses a normative and empirical approach. The data sources consist of primary and secondary data. There has been an unlawful act which is contained in Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which occurred on the side of the road into the Salaman District area, Magelang Regency on Monday, January 6, 2025 at around 22.30 WIB. The results of the study concluded that the Drug Investigation Unit of the Magelang Police played a crucial role in handling recidivists in drug cases through prevention and law enforcement efforts. The government and law enforcement need to work together to increase the effectiveness of rehabilitation programs for drug abusers to prevent them from becoming recidivists on a large scale.
Co-Authors Agung Widya Setya Pratama Anggi Kristana Joy Panggabean Ania Nasyira Aulia Arinda Milawati Devarra Qeentarizha Prayoga Dimas Herdian Nugrahimsyah Dwi Anugrahany, Galuh Hafez, Muhammad Jihan Rupa Puspa Ayu Juwita Ayu Astuti Lintang Citra Christiani Martin, Lydyana Trisnaeni Neva Tri Saharany Pradipa Saraswati Annafi’Ah Puspandari, Rr. Yunita Randi Arfifi WAHYU PRABOWO Winanta, Rizza Arge