Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi ANDREW Law Journal
Syarafina Dyah Amalia
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Reformulation of Minimum Wage Policy and Its Implications Concerning Justice and Workers' Welfare in the Context Indonesian law Kunarti, Siti; Hartini, Sri; Syarafina Dyah Amalia; Pradana, Adhitia; Bahar Elfudllatsani
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 8 Issue 1 (2025) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research addresses the critical necessity of reassessing minimum wage policies with a spotlight on their effects on workers’ justice and welfare. Through the examination of existing policy trends and frameworks for setting wages, the study aims to advocate for a more equitable wage formula that strengthens the government’s role in safeguarding worker interests while ensuring business sustainability. A significant aspect of this investigation is the recent change in wage-setting authority brought about by Government Regulation No. 51 of 2023, which shifts wage-setting power back to a centralized position. Current legal wage policies are not benefiting workers sufficiently, calling for a comprehensive review to design a fair and effective wage framework. The results indicate that with the aim of fairness, the existing minimum wage structure does not guarantee adequate welfare for workers. The study also points out the constrained flexibility of the “alpha” parameter, limiting the wage negotiations between employers and unions to a narrow range of 0.1-0.3. By shedding light on the shortcomings of this policy, this research emphasizes the urgent need for a revised wage formula that genuinely reflects workers’ welfare, representing a shift towards reconciling economic goals with social equity within formal wage policies. An equitable wage should align with the value of the work performed, factoring in difficulty levels, responsibilities, and required skills, while not being below the regional minimum wage.
IMPLEMENTASI E-COURT DALAM MEWUJUDKAN ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG Iqlima Czelda Arrumaysa; Raihan Bajra Bagaskara F.R; Novia Safitri Larassati; Syarafina Dyah Amalia
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.48

Abstract

Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan merupakan salah satu prinsip dan nilai yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan tata kehakiman di Indonesia. Secara eksplisit ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2). Dengan munculnya konvergensi telematika dalam segala bidang kehidupan manusia, mekanisme dan tata cara peradilan juga kemudian bergeser dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan dalam praktik ilmu hukum, dimana salah satunya merupakan sistem e-Court pada cakupan peradilan di Indonesia dimana salah satu kompetensi peradilan di Indonesia adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi e-Court dan penerapan sistem e-Court terhadap Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang berjalan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan baik secara kuantitatif dan kualitatif dengan memanfaatkan variabel-variabel yang disediakan di lokasi penelitian. Dengan memilah dan mengolah data menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, ditemukan bahwa terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam mencapai optimalisasi implementasi e-Court dan penyesuaian dengan prinsip Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dan dengan demikian muncul upaya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menanggapi hal tersebut. Dikatakan demikian, bahwa ditemukannya tingkat kepuasan masyarakat dalam spektrum pelayanan, proses administrasi, tahapan sidang dan informasi yang diberikan diterima dengan baik oleh masyarakat sebagaimana ditemukan di lapangan.
Co-Authors Adhitia Pradana Bahar Elfudllatsani Iqlima Czelda Arrumaysa Novia Safitri Larassati Raihan Bajra Bagaskara F.R Siti Kunarti Sri Hartini