Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penerapan Sakip Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Suparno; Harsoyo; Billy Pradana
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i2.487

Abstract

Mengingat dewasa ini good governance merupakan salah satu topik pembahasan atau isu penting, maka hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kapasitas good governance di instansi pemerintah. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan adanya sistem pengendalian intern dan implementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penerapan SAKIP di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan audio-visual. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari penelitian ini dapat simpulkan bahwa penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum berjalan optimal. Perlu adanya perbaikan di beberapa komponen. Komitmen pimpinan daerah dan pimpinan unit kerja menjadi salah satu faktor terpenting dalam mensukseskan pelaksanaan penerapan SAKIP
Analisa Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Billy Pradana; Alexius Sunaryo; Aris Toening W
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i2.490

Abstract

Untuk mengatasi beberapa masalah diatas, pemerintah pusat melalui Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang kemudian ditetapkan sebagai pedoman dalam menyajikan dan menyediakan informasi yang berjenjang berupa pengelompokan dan penggolongan, pemberian kode dan daftar penamaan yang akan digunakan dalam penyusunan program dan sub-sub program daerah dalam rangka tertibnya perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan. Dengan adanya kebijakan baru ini diharapkan dapat mempermudah pemerintah daerah dalam proses penyelenggaran pemerintahan dalam hal mendukung dan memastikan alur perencanaan pembangunan daerah terlaksana dengan baik dan efisien.