Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosial dan Teknologi Journal of Social Research
Aisya, Alyaziza
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Administrative Responsibility of Notaries in Making Franchise Agreement Deeds That Have Not Been Registered with the Ministry of Trade Aisya, Alyaziza; Sudirman, M.; Djaja, Benny
Journal of Social Research Vol. 4 No. 7 (2025): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v4i7.2619

Abstract

Franchise agreements are modern business contracts that carry legal implications based on the principle of freedom of contract in the Civil Code, as well as administrative provisions such as registration with the Ministry of Trade, regulated under Minister of Trade Regulation No. 71 of 2019 on Franchise Implementation. Notaries play a critical role in formalizing these agreements through authentic deeds. However, issues arise when franchise agreements are made without a Franchise Registration Certificate (STPW). While notaries can still create deeds based on the parties' will, they are obligated to provide a legal explanation regarding the administrative status and associated risks. This research employs a normative legal methodology using both legislative and conceptual approaches, with qualitative analysis of legal documents and regulations. The study aims to highlight the significance of franchise agreement registration and the notary’s role in ensuring legal clarity. The findings suggest that notaries should be proactive in informing parties about the legal risks involved when a franchise agreement lacks an STPW, thereby enhancing legal protection for all parties. This research provides recommendations for both notaries and the government to strengthen the understanding of administrative obligations in franchise agreements and ensure better legal safeguards.
Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh) Aisya, Alyaziza; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 4 No. 12 (2024): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v4i12.31774

Abstract

Penelitian ini mengkaji pembagian harta bersama dan warisan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Plh. Walaupun hukum Islam pada umumnya memberikan porsi warisan yang lebih besar kepada anak laki-laki, pengadilan dalam perkara ini memutuskan pembagian yang setara dengan mempertimbangkan peran ahli waris perempuan serta prinsip keadilan. Studi ini menggunakan pendekatan normatif dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset yang diperoleh bersama oleh suami dan istri selama pernikahan disebut sebagai harta bersama, yang secara hukum dianggap sebagai milik bersama. Ketika salah satu pasangan meninggal, separuh dari harta tersebut menjadi hak pasangan yang masih hidup, sementara separuh lainnya dibagikan kepada ahli waris sesuai aturan yang berlaku, di mana anak laki-laki umumnya menerima dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Namun, dalam praktiknya, pembagian harta sering kali mempertimbangkan aspek keadilan, khususnya terkait kesetaraan gender. Dalam Putusan Pengadilan Agama Pelaihari, hakim memutuskan pembagian warisan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan. Sengketa dalam kasus ini terkait warisan berupa saham yang dikuasai salah satu ahli waris. Majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan dengan mengacu pada prinsip hukum Islam, teori hukum, yurisprudensi, dan teori hudud yang menekankan pentingnya keadilan proporsional. Bukti menunjukkan bahwa anak perempuan memberikan kontribusi besar terhadap pengelolaan dan pengembangan aset warisan, sehingga pembagian setara dianggap lebih adil.
Co-Authors Djaja, Benny Sudirman, M. Sudirman, Maman