<![CDATA[ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pergeseran sistem pembuktian pidana ke arah digitalisasi, di mana bukti elektronik memainkan peran penting dalam mengungkap tindak pidana. Meskipun telah diakui secara normatif dalam UU ITE dan RUU KUHAP, penerapan bukti elektronik masih menghadapi tantangan prosedural, khususnya terkait keabsahan dan integritasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi integrasi digital forensik sebagai syarat formil keabsahan bukti elektronik dalam pembaharuan hukum acara pidana. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, yang mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan standar operasional prosedur digital forensik menyebabkan inkonsistensi penilaian alat bukti di pengadilan, mengancam kepastian hukum, dan membuka peluang pelanggaran hak terdakwa. Oleh karena itu, reformasi hukum acara pidana harus diarahkan pada penguatan regulasi teknis digital forensik sebagai bagian integral sistem pembuktian pidana di era digital. ABSTRACTThe development of information and communication technology has encouraged a shift in the criminal evidence system towards digitalization, where electronic evidence plays an important role in uncovering criminal acts. Although it has been normatively recognized in the ITE Law and the KUHAP Bill, the application of electronic evidence still faces procedural challenges, especially regarding its validity and integrity. This research aims to analyze the urgency of digital forensic integration as a formal requirement for the validity of electronic evidence in the reform of criminal procedure law. The method used is a normative juridical approach with descriptive-analytical specifications, which examines secondary data in the form of laws and regulations, legal literature, and case studies. The results showed that the absence of standard operating procedures for digital forensics led to inconsistencies in the assessment of evidence in court, threatened legal certainty, and opened up opportunities for violations of defendants' rights. Therefore, criminal procedure law reform should be directed at strengthening the technical regulation of digital forensics as an integral part of the criminal evidence system in the digital era.]]>
