Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

5.39

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL HUKUM LAW REFORM Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Jurnal Wawasan Yuridika Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Journal Justiciabelen (JJ) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Riset Ilmu Hukum Jomantara International Journal of Art and Culture JAPI: Jurnal Akses Pengabdian Indonesia Bandung Conference Series: Law Studies Tasyri' Indonesian Journal of Law Research Ekasakti Legal Science Journal Legalis : Journal of Law Review

Dini Dewi Heniarti

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA)

Author-ID : 279672

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK Heniarti, Dini Dewi
Syiar Hukum Vol 8, No 3 (2006): Syiar Madani
Publisher : LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perlindungan anak dalam masyarakat merupakan lambang peradaban suatu bangsa. Oleh karena itu, kita harus memiliki ukuran perlindungan anak atas nama kepentingan nasional.Perlindungan anak merupakan perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum, untuk itu perlu adanya jaminan hukum atas perlindungan tersebut.Dalam masyarakat terdapat kelompok orang yang membutuhkan perlindungan dan perlakuan khusus, seperti tahanan (anak dan dewasa), karena mereka merupakan kelompok yang rentan atas perlakuan yang salah baik mental maupun tubuh.Selanjutnya, opini masyarakat menyatakan bahwa tahanan telah kehilangan juga hak asasi manusia-nya. Pendapat ini merupakan pandangan yang patut disayangkan dan tidak punya justifikasi penal.Oleh karena itu, perlu ada manajemen untuk menjamin para tahanan dari perlakuan sewenang-wenang dan Â perlindungan dari tindakan kriminalAnak yang melakukan kriminal harus diperlakukan secara khusus dan dalam rangka melindungi kesejahteraan anak. Instrumen internasional menyatakan bahwa hukuman sebagai bentuk penghilangan kemerdekaan harus jalan terakhir.

INDONESIA IS COMBATING CORRUPTION: A Struggle between the Extra-Ordinary Measurement and Extraordinary People Heniarti, Dini Dewi
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 24, No 2 (2016): Agama, Politik dan Kebangsaan
Publisher : LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ws.24.2.1002

Currently, the practices of mafia of law in Indonesia is getting more rampant. Law enforcement is very slow, many cases of corruption offenses as crimes extra ordinary crime are addressed will slow grind lower law. Ineffective of law in Indonesia is also dependent on these factors. Primarily extraordinary people. Several law enforcement officials are easily bribed by corrupt actors with the aim to escape punishment, or lighten their sentences. Laws are formulated to deal with corruption seem barren. Factually Indonesia show that is still ranked below Malaysia, Singapore, and Hong Kong, as well as Vietnam and the Philippines. Outcome in the form of impacts and benefits of combating corruption unclear to this day. This paper will to describe that law enforcement combating corruption will be support by extra ordinary measure and extra ordinary people. Especially, Indonesia, a majority Muslim country in fact the largest Muslim country in the world, a large number of Islam is really potential become a leader in the combating corruption.***Praktek mafia hukum di Indonesia saat ini lebih merajalela. Penegakan hukum saat ini sangat lambat, banyak kasus tindak pidana korupsi sebagai kejahatan extra ordinary ditangani lambat laun akan menggiring hukum yang lebih rendah. Tidak efektifnya hukum di Indonesia tergantung juga pada faktor-faktor ini: pejabat penegak hukum yang mudah disuap oleh pelaku korupsi dengan tujuan untuk menghindari hukuman, atau meringankan hukuman mereka; hukum yang diformulasikan untuk menangani korupsi tampaknya mandul. Secara faktual Indonesia masih berada di bawah peringkat Malaysia, Singapura, dan Hong Kong, serta Vietnam dan Filipina dalam hal penanganan korupsi. Tulisan ini akan menjelaskan bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan dengan tindakan luar biasa dan orang luar biasa. Terutama Indonesia, yang mayoritas penduduknya Muslim benar-benar potensial bagi kelahiran pemimpin yang mampu memerangi korupsi.

PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK Dini Dewi Heniarti
Syiar Hukum Volume 8, No 3 (2006) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v8i3.601

Perlindungan anak dalam masyarakat merupakan lambang peradaban suatu bangsa. Oleh karena itu, kita harus memiliki ukuran perlindungan anak atas nama kepentingan nasional.Perlindungan anak merupakan perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum, untuk itu perlu adanya jaminan hukum atas perlindungan tersebut.Dalam masyarakat terdapat kelompok orang yang membutuhkan perlindungan dan perlakuan khusus, seperti tahanan (anak dan dewasa), karena mereka merupakan kelompok yang rentan atas perlakuan yang salah baik mental maupun tubuh.Selanjutnya, opini masyarakat menyatakan bahwa tahanan telah kehilangan juga hak asasi manusia-nya. Pendapat ini merupakan pandangan yang patut disayangkan dan tidak punya justifikasi penal.Oleh karena itu, perlu ada manajemen untuk menjamin para tahanan dari perlakuan sewenang-wenang dan perlindungan dari tindakan kriminalAnak yang melakukan kriminal harus diperlakukan secara khusus dan dalam rangka melindungi kesejahteraan anak. Instrumen internasional menyatakan bahwa hukuman sebagai bentuk penghilangan kemerdekaan harus jalan terakhir.

Indonesia is Combating Corruption: A Struggle between the Extra-Ordinary Measurement and Extraordinary People Dini Dewi Heniarti
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 24, No 2 (2016): Agama, Politik dan Kebangsaan
Publisher : LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ws.24.2.1002

Currently, the practices of the mafia of law in Indonesia is getting more rampant. Law enforcement is very slow, many cases of corruption offenses as crimes extra ordinary crime are addressed will slow grind lower law. The ineffective of law in Indonesia is also dependent on these factors. Primarily extraordinary people. Several law enforcement officials are easily bribed by corrupt actors with the aim to escape punishment or lighten their sentences. Laws are formulated to deal with the corruption that seems barren. Factually Indonesia shows that is still ranked below Malaysia, Singapore, and Hong Kong, as well as Vietnam and the Philippines. The outcome in the form of impacts and benefits of combating corruption unclear to this day. This paper will to describe that law enforcement combating corruption will be supported by extraordinary measures and extraordinary people. Especially, Indonesia, a majority Muslim country in fact the largest Muslim country in the world, a large number of Islam is really potential become a leader in combating corruption.

Potential Mislejk on Authority to Creditors Previously with the Debtor to Apply for the Elimination or Deletion of Mortgage Associated with the Mortgage Law and the Ministerial Regulation on Electronic Mortgage Rights (HT-EL) Erni Rohaini; A. Harits Nu’man; Dini Dewi Heniarti; Neni Ruhaeni
International Journal of Science and Society Vol 4 No 2 (2022): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v4i2.450

The purpose of this study was to analyze the potential of Mislejk on the authority to creditors to abolish mortgage rights. The research method in writing this article is normative juridical. Secondary legal sources are used as the main sources in this study which are then processed to identify the main issues in positioning legal rules or norms as the basis for the author's assessment, taking into account some primary and tertiary legal materials. Based on the analysis, it can be concluded that the provisions of Article 22 paragraph (6) of the Mortgage Law as previously described do not have legal certainty. Thus, legal remedies that can be taken by the Customer in resolving Creditors who are reluctant to write off are as follows: Internal Settlement through the Banking Law mechanism, Settlement through Alternative Dispute Resolution, and Settlement through Courts.

Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan Dikaitan dengan Hak Asasi Manusia Moh. Ari Abdul Salam; Dini Dewi Heniarti
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 1, No. 1, Juli 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. Indonesia is a country based on law which is obliged to respect, uphold and protect human rights guaranteed by the constitution with all the instruments of its state, including the police. The authority of the police that is vulnerable to human rights violations and acts of torture carried out by individual detainees who are in the cell or police officers who are mandated to guard. Now Perkap Number 4 Th 2105 on Nursing Care has provided a legal umbrella for police officers who emphasize to uphold human rights to protect detainees from acts of violence, there are two things namely prevention and protection, meaning that the police can minimize acts of violence that can occur whenever acts of violence with the rules that apply to the police as a prison guard in a detention house. Like the Case of Detainees killed in Subang Police Cells in 2108 perpetrators who were tortured by fellow detainees and left by police officers in which the police as having full authority over their responsibilities as guards prisoners who clearly violated Ham and neglected his duties. This researcher aims to find out the mechanism of Prisoner Care at Pekap No. 4 of 2015 on the Care of Prisoners and also to find out the Polri's Duties as authorities to protect Prisoners protected by Ham. The method used in this research is normative juridical, which is a method that studies and examines primary legal materials and secondary legal materials. By conducting a legal review through a literature study to obtain secondary data relating to legislation. With this research it is expected to be a material consideration regarding the Care of Prisoners in Indonesian criminal law. Abstrak. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum yang berkewajiban untuk menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh konstitusi dengan semua perangkat negara yang dimilikinya, termasuk kepolisian. Wewenang kepolisian yang rentan dengan pelanggaran HAM dan tindakan Penganiayaa yang dilakukan oleh oknum Tahanan yang berada di sel maupun oknum Polri yang diamanatkan untuk menjaga. Kini Perkap Nomor 4 Th 2105 tentang Perawatan Tahanan telah memberikan payung hukum bagi aparat kepolisian yang menekankan agar menjunjung tinggi HAM untuk melindungi Tahanan dari tindakan kekerasan , ada dua hal yaitu pencegahan dan perlindungan , artinya kepolisian dapat meminimalisir tindakan kekerasan yang dapat terjadi kapan saja tindakan kekerasan dengan aturan yang berlaku bagi Polisi sebagai penjaga tahanan di Rumah Tahanan.. Seperti halnya Kasus Tahanan yang tewas di dalam SelPolres Subang Pada Tahun 2108 pelaku yang dianiaya sesama Tahanan dan dibiarkan oleh oknum Polisi yang mana Polri sebagai memiliki wewenang penuh atas tangguang jawab nya sebagai penjaga tahanan yang jelas melanggar Ham dan melakukan kelalalian terhadap tugas nya. Penelitin ini bertujun untuk mengetahui mekanisme Perawatan Tahanan pada Pekap No 4 Th 2015 Tentang Perawatan Tahanan dan juga untuk mengetahui Tugas Polri sebagai berwenang melindungi Tahanan yang di lindungi Ham . Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah yuridis normatif, yaitu metode yang mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Dengan melakukan penelaahan hukum melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan perundang-undangan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai Perawatan Tahanan dalam hukum pidana indonesia.

Brand Dilution: An Analysis of The IKEA Versus IKEMA Dispute Syahroni Syahroni; harits numan; Dini Dewi Heniarti
JOMANTARA Vol 2 No 2 (2022): Vol. 2 No. 2 July 2022
Publisher : Universitas Pasundan

This study is aimed to provide a different analysis related to dispute of trademark or brand of IKEA against Ikema. IKEA in the Judicial Review Verdict of Indonesia Supreme Court of (Peninjauan Kembali Mahkamah Agung), was asserted not having similarity with Ikema. On the other hand, the author views this case is potentially presumed as as a dilution case. Regarding this, the analysis employs theory that proposed by Shuy (2002) to uncover the identical similarity between the two trademarks. Graphemic and Phonetic analysis are used to establish the feature similarity, for analysis of public perception upon the both trademarks, psycholinguistic has been practiced. The result is the both trademarks are similar in terms of dilution. Keywords: dispute, dilution, linguistic analysis

Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Pengeboman Fasilitas Publik Muhammad Firmansyah Baharuddin; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Crime is a crime that threatens human security and security (crimes against peace and security of humanity). To provide a solid legal basis to ensure protection and that there is more legal certainty in criminal crimes, Law No. 5 of 2018 concerning Amendments to Law No. 15 of 2003 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 1 of 2002 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism Becomes Law. The problem in the decision is whether the sentence for imprisonment for 2 years and 6 months that will be applied by the Panel of Judges has been properly carried out? The reason is in the facts found, there are things that should be aggravating the punishment for Nurrohmat. The approach method used in this research is the normative juridical approach. This approach examines and examines the laws and regulations relating to the Crime of Terrorism, the application of law to criminal acts and judges' considerations in criminal acts. The results of the study indicate that sanctions against perpetrators in eradicating criminal acts have been carried out. In terms of handling cases of criminal acts of terrorism that occurred in Indonesia, the Indonesian government is still not firm in processing perpetrators of violations. The sanctions given are expected to be less burdensome for the perpetrators, it is feared that the purpose of the theory of prevention or prevention of punishment is not realized, which according to this theory there are two preventions whose purpose is general prevention, where this prevention warns the public not to commit crimes, while to prevent special actions to give a criminal effect to the perpetrators of the crime so that they do not repeat their actions. Abstrak. Kejahatan terorisme adalah kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia (crimes against peace and security of mankind). Bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka ditetapkan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Permasalahan dalam putusan tersebut adalah apakah keputusan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan yang dijatuhkan Majelis Hakim sudah tepat dilakukan? Pasalnya dalam fakta yang ditemukan, terdapat hal yang seharusnya dapat memberatkan hukuman bagi Nurrohmat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Dimana pendekatan ini, menelaah dan mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme, penerapan hukum terhadap tindak pidana terorisme dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sanksi terhadap pelaku dalam memberantas tindak pidana terorisme telah di terapkan. Dalam hal penanganan kasus Tindak Pidana Terorisme yang terjadi di Indonesia, Pemerintah Indonesia masih kurang tegas dalam memproses pelaku pelanggaran. Sanksi yang diberikan terkadang masih kurang memberatkan pelaku, dikhawatirkan tujuan dari teori pemidanaan deterrence atau teori pencegahan tidak terealisasikan, yang dimana menurut teori ini terdapat dua prevensi yang menjadi tujuan pemidanaan yaitu prevensi umum dimana prevensi ini diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Pertanggung Jawaban Hukum Aparat Kepolisian atas Tindakan Salah Tangkap di Tinjau dari Kuhap dan Peraturan Polri No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Husni Fahri Fani; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Wrong arrest or error in persona is an error against a suspect that occurs at the level of investigation and an error against a person that occurs at the level of prosecution and examination of justice. An error in persona is a dwaling, a misunderstanding or mistake on the part of the defendant against the person to be addressed. The definition of wrongful arrest or in-person error is not contained in the Criminal Procedure Code or other laws and regulations. The error can occur at the time of an arrest, or detention, or prosecution, or during an examination by a judge in court until the case is decided. This understanding is implied in Article 95 of the Criminal Procedure Code which discusses compensation for people who are arrested, detained, prosecuted and tried without any reason based on law or mistakes regarding the person. This research method uses a normative juridical approach, this research is descriptive analytical, the type of research carried out by the author is qualitative research, and emphasizes the process and meaning contained in the phenomenon. The implementation of the investigation process at the Sukabumi Police has not been said to have complied with the predetermined procedure, because in its application there are still interrogations or asking for information from the suspect by making the suspect feel afraid and not free to provide information. In the Criminal Procedure Code which adheres to the accusator principle, where the suspect is seen as a subject who has the right to give information freely in submitting a defense to the investigator or judge and the testimony of the suspect or witness to the investigator is given without pressure from anyone or in any form. Abstrak. Salah tangkap atau eror in persona adalah kekeliruan terhadap tersangka yang terjadi pada tingkat pemeriksaan penyidikan maupun kekeliruan terhadap orangnya yang terjadi pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan keadilan. Eror in persona adalah suatu dwaling, suatu salah paham atau kekeliruan dari pihak terdakwa terhadap orang yang akan dituju. Pengertian mengenai salah tangkap atau eror in persona tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, atau penahanan, atau penuntutan, atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkaranya diputus. Pengertian ini tersirat dalam Pasal 95 KUHAP yang membahas tentang ganti rugi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut. Pelaksanaan proses penyidikan di Polres Sukabumi belum bisa dibilang sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, karena dalam penerapanya masih terdapat introgasi atau meminta keterangan tersangka dengan cara membuat tersangka merasa takut dan tidak leluasa memberikan keterangan. Dalam KUHAP yang menganut asas akusator, dimana tersangka dipandang sebagai subjek yang berhak memberikan keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaan kepada penyidik atau hakim dan keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun atau dalam bentuk apapun.

Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insurbordinasi Dihubungkan dengan Displin Militer Indra Ramadhan; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The purpose of this criminal act of insubordination is an act of threatening violence by a subordinate aimed at his superior or commander. This real action can be in the form of an act and can also be with an expression or gesture, as has been regulated in Articles 105-109 of the KUHPM. In performing their duties and functions, a TNI soldier is subject to the Military Criminal Code and the Indonesian Military Disciplinary Code, while civilians are subject to the Criminal Code. Military Criminal Law is a criminal law that applies to the military, but also applies to those who are not military but are equated with the military or are subject to military criminal law. in general and the law of Military Court Procedures in particular. Abstrak. Maksud dari tindak pidana insubordinasi ini adalah tindakan mengancam dengan kekerasan yang dilakukan oleh seorang bawahan yang ditujukan kepada atasan atau komandannya. Tindakan nyata ini dapat berbentuk perbuatan dan dapat juga dengan suatu mimik atau isyarat, seperti halnya yang sudah diatur dalam Pasal 105-109 KUHPM. Dalam melakukan tugas dan fungsinya, seorang Prajurit TNI tunduk di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer Indonesia, sedangkan warga sipil tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum Pidana Militer merupakan hukum pidana yang berlaku untuk kalangan militer, tetapi berlaku juga bagi mereka yang bukan militer namun dipersamakan dengan militer atau ditundukkan pada hukum pidana militer Kegunacan theories penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu hukum acara pidana pada umumnya dan hukum Acara Peradilan Militer pada khususnya.

Co-Authors A. Harits Nu'man Ahmad Faizal Adha Anurag Hazarika Arinto Nurcahyono Ath Thaariq Syah Putra Chepi Ali Firman Chepi Ali Firman Zakaria Deisya Devita Mayshanda Dey Ravena Dey Ravena Dhody Ananta Rivandi W Dinda Sefiana Dito Permana Edi Setiadi Efik Yusdiansyah Efik Yusdiansyah Eka Djoneri Elfrida Ratnawati Erni Rohaini Faishal Rakhman Felly Faradina Fernando, Dennis Fernando, Zico Junius Firman Zakaria, Chepi Ali Hasya Fazni Pratiwi Heru Rustaman Hery Widijanto Husni Fahri Fani Ifeanyi M. NWOKEOCHA Indra Ramadhan Jihan Fariha Suryana Kusumah, Fardana Luthfia Qurrota Aina M. Fahreza Arifin Moh. Ari Abdul Salam Muhammad Arbi Alghiyats Muhammad Firmansyah Baharuddin Muhammad Ilman Abidin Muhammad Mahendra Maskhur Sinaga Najieh, Muhammad Fauzan Nandang Sambas Neni Ruhaeni Neni Sri Imaniyati Nining Nining Oksidelfa Yanto Putri Ilma Sofiyullah Rahmat Raihan Fadhlullah R Ramdania, Dini Rizki Fujiyama Anindia Putri Ronaa Nabila Azzahra Sindi Mulia Sitarini Satianti Soewarno Slamet Sarwo Edy, Slamet Sarwo Soge, Albertus D Sri Ratna Suminar Suci Setiawati Syahroni Syahroni Syireen Humaira Warisni, Rinrin Yudha Wino Prihandoko Zainur Arifin Syah Zakaria, Chepi Ali Firman Zulhendrawan

Title

Found 42 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 42 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 42 Documents
Search