Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Journal of Innovation Research and Knowledge Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Media Hukum Indonesia (MHI) International Journal of Sociology and Law
Made Warka
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Credit Dispute Resolution through Banking Mediation during Covid-19 Pandemic Situation Bondan Seno Aji; Made Warka; Evi Kongres
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 4, No 2 (2021): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i2.1823

Abstract

This study aims to find out credit dispute resolution through banking mediation in pandemic situation. This study use qualitative research method. The result shows that Settlement of bank credit problems that arose as a result of the Covid-19 pandemic, namely through deliberations between the bank (creditor) and the debtor. In POJK No.18 / POJK.07 / 2018 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, it is stipulated that every financial service institution is required to have a work unit and / or function as well as a service and complaint resolution mechanism for consumers. If the dispute resolution at a financial service institution does not reach an agreement, consumers can resolve the dispute through the court or outside the court. Out of court dispute resolution is carried out through arbitration and alternative dispute resolution.
KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENERBITAN SURAT KETERANGAN WARIS DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM Harmawan Hatta Adam; Made Warka; Budiarsih Budiarsih
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Balai Harta Peninggalan merupakan Intansi Negara yang diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Keterangan Waris untuk Golongan Timur Asing, hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 Instructie voor de Gouvernements Landmeters Stbl. 1916 No. 517, dalam aturan tersebut meneyebutkan bahwa Balai Harta Peninggalan berwenang dalam penerbitan surat keterangan waris untuk golongan timur asing, nmaun tidak diatur mengenai apa saja yang diatur dalam surat keterangan waris tersebut, sehingga dalam penerapannya sering kali pembuatannya terkesan suka - suka Balai Harta Peninggalan sebagai yang berwenang dalam penerbitan surat keterangan waris. Terlebih lagi sering kali dalam penerbitan surat keterangan waris untuk golongan timur asing yang beragama islam, Balai Harta Peninggalan tidak menggunakan Kompilasi Hukum Islam dalam penerapan hukumnya, yang mana sebenarnya Balai Harta Peninggalan sering kali tidak berkompeten dalam hukum islam namun Balai Harta Peninggalan menerapkan Hukum Islam sesuai dengan batas kemampuan dan pengetahuannnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Balai Harta Peninggalan memang berwenang dalam penerbitan surat keterangan waris, namun seharusnya ada aturan perundangan yang baru yang mengatur mengenai pelaksaanaan dan peraturan yang mengatur secara detail terkait agama pemohon untuk tunduk dan patuh pada suatu aturan tertentu. Sehingga apabila pemohon surat keterangan waris beragama islam maka harus memakai Kompilasi Hukum Islam.
IMPLEMENTASI PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KORBAN MAIN HAKIM SENDIRI Tayono Tayono; Made Warka; Slamet Suhartono
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 4 No 4 (2019): November
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah menjadi Lembaga perlindungan terhadap saksi dan korban, yang tugas dan wewenangnya memberikan dan menerima permohonan dari korban, baik korban terhadap tindakan main hakim sendiri, korban pelanggaran HAM dan atau saksi korban tindak kejahatan. LPSK menjadi lembaga fungsi dari pemerintah untuk mengungkap kebenaran dan tegaknya keadilan bagi saksi dalam system peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006.
JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH MENURUT KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DALAM SENGKETA PERTANAHAN Adhyakso Wahyu Setyadji; Made Warka; Hufron Hufron
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 5 No 1 (2020): Februari
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sertifikat akan dihasilkan untuk tanah yang terdaftar untuk pertama kali melalui pendaftaran sistem sporadicor, sertifikat ini akan dikeluarkan untuk bukti kepemilikan. Salah satu sertifikat yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan adalah Sertifikat Hak Tanah. Efek dari jenis sertifikat ini kepada pemilik memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Namun implikasi ini diikuti oleh implikasi lain seperti pembatalan dan klaim. Pembatalan terjadi jika ada kesalahan yuridis pada saat sertifikat dibuat, sementara klaim akan terjadi jika ada kerugian sebagai akibat dari kesalahan prosedural dan tindakan melanggar hukum. Salah satu subyek pendaftaran tanah adalah untuk memberikan aturan hukum kepada pemilik hak untuk tanah. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya ditetapkan aturan tentang pendaftaran tanah, salah satunya adalah Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Namun, ternyata masih ada masalah menyangkut kepemilikan sebidang tanah sesuai Bagian ini, bahwa adalah, untuk sebidang tanah yang telah mengambil alih oleh hukum yang berlaku selama bertahun-tahun dan dilengkapi dengan sertifikat. Masih ada pihak yang mengklaim tanah yang menuntut hak atas tanah. Hingga saat ini, Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang seharusnya dapat menjadi solusi untuk masalah ini, tetapi masih ada perbedaan yang timbul.
PENERAPAN KLAUSULA FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN KREDIT DI MASA PANDEMI COVID 19 Bondan Seno Aji; Made Warka; Evi Kongres
Jurnal Akrab Juara Vol 6 No 1 (2020)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan metode pendekatan-pendekatan yang digunakan yakni: Pendekatan perundang-undangan (statue approach), yakni suatu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Kemudian Pendekatan konsep (conceptual approach), yaitu suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Hasil penelitian adalah pada pokoknya pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 dan Kebijakan pemerintah terkait relaksasi pembayaran angsuran kredit ini berlaku kepada debitur selama terbukti terdampak pandemi covid-19. Kredit bermasalah itu bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, disebabkan oleh faktor lain seperti Pandemi COVID-19. Ada dua metode penyelesaian kredit bermasalah, yaitu: 1. Penyelamatan kredit. bermasalah adalah perundingan kembali antara Bank sebagai kreditur dan Debitur, 2. Penyelesaiakan kredit bermasalah adalah penyelesaian melalui lembaga hukum. dalam hal ini adalah Panitia Piutang Negara PUPN dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara DJPLN, Lembaga Peradilan dan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.
PERLINDUNGAN HUKUM TERADAP PASIEN YANG MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS ONLINE Muhammad Asad Awaluddin; Made Warka; Budiarsih Budiarsih
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One part of telemedicine is the existence of a website-based health clinic service then written online clinic, in this online clinic patients can consult with doctors through the internet about the disease problems suffered by patients and even doctors can diagnose the patient's condition without doing anamesis and examination directly physical, but also can buy drugs directly from the online clinic with the advice of doctors who diagnose the patient concerned and the delivery of the drug was carried out by express delivery services. So it is interesting to study how the responsibility of doctors who have provided health services online if the patient receives a loss. The type of research I use is normative juridical, i.e. legal research conducted by examining library materials or secondary data. Normative legal research is carried out on laws and regulations relating to legal protection of patients who obtain online-based health services. This research is a kind of analytical descriptive research, which describes the applicable laws and regulations or positive law related to legal theory and practice of implementing positive law in society.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DALAM PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI BUKAN BENDAHARA Abraham Amda Adam; Made Warka; Budiarsih Budiarsih
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tuntutan masyarakat atas tata kelola pemerintahan yang baik dan tata pemerintahan yang bersih memaksa Aparatur Sipil Negara untuk bekerja secara professional. Tingginya harapan masyarakat atas akuntabuilitas pengelolaan keuangan negara/daerah memaksa penyelenggara negara untuk bekerja lebih baik dengan melakukan reformasi birokrasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dengan melakukan analisa yuridis atas tugas dan fungsi Inspektorat dalam melaksanakan penyelesaian kerugian negara/daerah. Analisa yuridis yang dilakukan yaitu dengan membandingkan kaidah hukum yang berlaku dalam pengaturan kewenangan tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pembinaan dalam rangka memberikan penjaminan penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO. 16/Pdt.G/2011/PN.BJN TENTANG PERALIHAN JUAL BELI YANG DILAKUKAN DENGAN PURA-PURA (SCHIJN HANDELING) Muhammad Masrofin; Made Warka; Budiarsih Budiarsih
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai konflik kepentingan di bidang pertanahan menyebabkan timbulnya sengketa kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah baik antar perorangan maupun badan hukum serta Instansi Pemerintah. Permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 16/Pdt.G/2011/PN.BJN Tentang Peralihan Jual Beli yang Dilakukan dengan Pura-pura (Schijn Handeling) dan analisis yuridis Putusan No. 16/Pdt.G/2011/PN.BJN Tentang Peralihan Jual Beli yang dilakukan dengan pura-pura tersebut. Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mengkaji dan menganalisa substansi peraturan Perundang-undangan atas pokok permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Serta menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan interpretasi gramatikal dan interpretasi analogis. Bahan hukum yang digunakan terdapat tiga macam, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
PEMBATALAN KONTRAK PEMBELIAN DAN JUAL (PPJB) HAK ATAS AKIBAT WANPRESTASI Muhammad Alfirridho; Made Warka
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i2.1791

Abstract

Kontrak jual beli kepemilikan hak atas tanah seringkali menemui kendala dalam perjalanannya. Permasalahan ini seringkali disebabkan oleh kegagalan salah satu pihak dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. Hal ini berlaku pula terhadap pengakhiran suatu kontrak, terutama jika kontrak itu dibuat dan dibuat di depan notaris atau pejabat pembuat akta tanah, mempunyai perlindungan hukum terhadap pembatalan kontrak penjualan dan peralihan kepemilikan hak atas tanah. Dimana perjanjian atau kewajiban tersebut berdasarkan pada hukum perdata sebagai perlindungan hukum yang memberikan kepastian dalam prosesnya. Selain itu, pihak yang tidak mengikuti proses musyawarah mufakat akan dikenakan sanksi sesuai kesepakatan para pihak. Pihak-pihak yang memiliki perlindungan hukum yang memadai kemungkinan akan menghadapi situasi yang sama seperti sebelumnya jika perjanjian tersebut tidak berlaku lagi. Setelah pemutusan kontrak, pihak yang dirugikan berhak mendapatkan kembali hak milik. Pembahasan ini menjadi perhatian khusus penulis sebagai bagian dari penelitiannya. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang menganalisis tentang perlindungan hukum terkait dengan pembatalan akad jual beli. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwasannya adanya pembatalan suatu akad jual beli yang telah dilakukan dapat mempunyai akibat hukum, dan akad yang telah dibuat sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi. Kontrak diakhiri dan para pihak tidak lagi terikat sejauh yang disyaratkan oleh undang-undang dan ketentuan mengenai aturan yang sah.
TINDAKAN PEMUTUSAN AKSES INTERNET OLEH PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS Adi Prasetyo; Made Warka
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14733

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji, dari perspektif negara hukum yang demokratis, pemblokiran akses internet oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan kerusuhan. Metode penelitian ini bersifat normatif karena menggunakan teknik penulisan deskriptif-analitik, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, serta pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, baik dari segi prosedural maupun substantif, tindakan pemutusan akses internet oleh pemerintah di Papua merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, karena masih terdapat prinsip-prinsip negara hukum demokrasi yang belum terpenuhi dalam tindakan tersebut. menghentikan akses internet dalam situasi darurat. Jika negara dinyatakan dalam keadaan darurat, diharapkan pemerintah menetapkan mekanisme atau kebijakan pembatasan atau pemutusan akses internet sesuai dengan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dalam melindungi hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Sehingga keputusan dapat diambil sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis dan pemerintahan yang sehat. Kata kunci: Pemutusan Internert; Negara Hukum; Perlindungan Hukum.
Co-Authors Abraham Amda Adam Adhyakso Wahyu Setyadji Adi Prasetyo Andry Rudiman Anna Martina Anggitasari Bondan Seno Aji Budiarsih Budiarsih Evi Kongres Fionna Farelita Happy Trizna Wijaya Harmawan Hatta Adam Hufron Hufron Krisnadi Nasution M. Tantowi Nur Ansori Moh. Zeinuddin Muhammad Alfirridho Muhammad Asad Awaluddin Muhammad Masrofin Nururrohim, Tri Septiyo Sjaifurrachman Sjaifurrachman Slamet Suhartono Tayono Tayono