Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Edukasi Pemanfaatan Sumber Daya Listrik Energi Terbarukan pada Masyarakat Desa Wahyuddin; Kartika; Rohana; Roid, Fahrian; Al Farizi, Reza
Mejuajua: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): Agustus 2023
Publisher : Yayasan Penelitian dan Inovasi Sumatera (YPIS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52622/mejuajuajabdimas.v3i1.87

Abstract

Saat ini pengembangan sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik sangat menonjol. Hal ini dilakukan untuk mengatasi berkurangnya ketersediaan sumber energi fosil. Selain itu, pembakaran sumber energi fosil berdampak pada pencemaran lingkungan dan produksi emisi gas. Berdasarkan ketersediaan sumber energi dan dampak lingkungan yang kecil, PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu) dan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) memiliki potensi energi yang besar untuk dieksplorasi. Kepulauan yang ada di Aceh telah dikembangkan sebagai destinasi pariwisata yang berpotensi besar mendatangkan devisa daerah. Peningkatan jumlah penduduk di daerah yang ada di Aceh tentu akan berdampak kepada peningkatan kebutuhan akan energi listrik. Sedangkan konsumsi listrik di suatu wilayah tersebut hanya dipasok dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Untuk menjaga kelestarian daerah tersebut terhadap dampak lingkungan akibat penggunaan listrik berbasis fosil, perlu dikembangkan alternatif energi terbarukan. Pengabdian ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang potensi dan manfaat energi terbarukan berbasis PLTB dan PLTS di daerah yang pasokan listriknya hanya dari PLTD yang ada di Aceh. Pengabdian ini menggunakan metode pembelajaran dan pelatihan sebagai media untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang potensi dan manfaat serta pengembangan dan pemanfaatan PLTB dan PLTS yang optimal. Hasil dari kegiatan ini didapatkan tingkat pemahaman peserta yang awalnya hanya ada 50,6 menjadi 89,4 diberikan edukasi tentang pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber daya listrik.
ANALISIS DENDA KETERLAMBATAN KPR SYARIAH PERSPEKTIF QAWĀʿID FIQHIYYAH Fathayadimyati, Irfan Hakim; Al Farizi, Reza; Rohiyati; Samsudin, Agus Rojak
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 03 (2026): Volume 11 No. 03, September 2026 Release
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i03.58868

Abstract

This study aims to analyze the application of late payment penalties in Islamic Home Financing (Kredit Pemilikan Rumah or KPR) from the perspective of Qawāʿid Fiqhiyyah (Islamic legal maxims). The research employs a qualitative approach using a library research method. Data were collected through the examination of the Fatwa of the National Sharia Council–Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI), statutory regulations, books, and scholarly articles related to Islamic home financing, the concept of ta'zir (disciplinary sanctions), and Islamic legal maxims. The data were analyzed using content analysis to identify, classify, and interpret relevant information based on applicable fiqh principles. The findings indicate that the imposition of late payment penalties (ta'zir) is permissible in Islamic home financing, provided that the penalties are imposed only on financially capable customers who intentionally delay payment, are not recognized as bank income, and are allocated to social welfare purposes in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000. From the perspective of Qawāʿid Fiqhiyyah, the implementation of such penalties is consistent with the legal maxims al-ḍarar yuzāl (harm must be eliminated), al-umūr bi maqāṣidihā (matters are judged by their objectives), al-masyaqqah tajlib al-taysīr (hardship begets facilitation), and al-ghunmu bi al-ghurmi (gain is accompanied by liability), as they aim to uphold public welfare, justice, and a balance of rights and obligations between the contracting parties. Therefore, the implementation of late payment penalties in Islamic home financing is considered consistent with the principles of Islamic Economic Law when applied fairly, proportionately, and in accordance with Sharia principles.