Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Prospek Masa Depan Dual Banking System Dalam Konteks Globalisasi Ekonomi Syariah Samsudin, Agus Rojak; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Rusyana, Ayi Yunus
Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 6 No. 1 (2024): Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah Institut Manajemen Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/ecoiqtishodi.v6i1.4476

Abstract

The primary challenge facing the global banking system is how conventional and Islamic banking systems can operate simultaneously and synergistically within the context of Islamic economic globalization. This study aims to analyze the future prospects of the Dual Banking System, which integrates conventional and Islamic banking, in supporting global economic stability and growth. The methodology employs a qualitative approach with descriptive analysis, incorporating literature review and secondary data analysis from research reports of international institutions focused on the Islamic finance industry. The findings indicate that the Dual Banking System has significant potential to enhance financial inclusion and offer ethical and stable investment alternatives. However, substantial challenges, such as non-uniform regulations and disparate business cultures, remain to be addressed. The implications of this research suggest that with more comprehensive regulatory support and improved financial literacy, the Dual Banking System can become a crucial pillar in fostering a more inclusive and sustainable global economy
ANALISIS PRINSIP SYARIAH DALAM TRANSAKSI PINJAMAN RENOVASI RUMAH DI KSU DESA KOTA INDONESIA KABUPATEN INDRAMAYU Dinillah, Hamidah Mudafia; Aminulloh, Ali; Samsudin, Agus Rojak
Journal of Islamic Studies Vol 2 No 2 (2024): Journal of Islamic Studies (September)
Publisher : Journal of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61341/jis/v2i2.075

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip syariah dalam transaksi pinjaman renovasi rumah di KSU Desa Kota Indonesia, Kabupaten Indramayu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan prinsip syariah dalam transaksi pinjaman renovasi rumah di KSU Desa Kota Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling, melibatkan pengurus KSU, Unit Simpan Pinjam, pengelola toko material, dan anggota yang telah mengambil pinjaman renovasi rumah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengajuan pinjaman renovasi rumah di KSU Desa Kota Indonesia dimulai dengan pengisian formulir oleh anggota. Admin merekap semua permohonan sebelum diajukan kepada penasehat untuk disetujui. Proses ini melibatkan toko material untuk mengajukan daftar barang renovasi yang diperlukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi pinjaman renovasi rumah di KSU Desa Kota Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, karena terdapat penambahan harga barang material untuk biaya pengiriman yang dapat melanggar unsur ketidakpastian (gharar).
ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN JASA JAHIT PAKAIAN DI UNIT GARMENT MA’HAD AL-ZAYTUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Fauzia, Jelita Nur; Aminulloh, Ali; Samsudin, Agus Rojak
Journal of Islamic Studies Vol 2 No 2 (2024): Journal of Islamic Studies (September)
Publisher : Journal of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61341/jis/v2i2.078

Abstract

Penelitian ini membahas analisis sistem pembayaran jasa jahit pakaian di Unit Garment Ma’had Al-Zaytun dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Tujuannya adalah mengetahui sistem pembayaran tersebut dan kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dengan sampel diambil secara purposive sampling yang melibatkan pengurus dan pelanggan unit garment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran jasa jahit di Unit Garment Ma’had Al-Zaytun dilakukan setelah pelanggan menerima kwitansi dan membayar sesuai harga tertera. Pembayaran dapat dilakukan dengan tunai ke kas YPI, potong tabungan untuk santri, atau melalui titipan kepada petugas garment. Sebelumnya, pembayaran jasa jahit juga bisa dilakukan melalui toko. namun sudah tidak di berlakukan lagi karena kurangnya efektivitas pada sistem pembayaran ini. Sistem ini juga sudah sesuai dengan Akad Ijarah dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, yaitu menjalankan rukun Ijarah (Aqid, Ma’uqud Alaih, Shigat Akad, dan Ujrah) serta memenuhi prinsip tolong-menolong, kerelaan, dan keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah.
AKAD TRANSAKSI PEMBUATAN JAS ALMAMATER SANTRI DI GARMENT MAHAD AL-ZAYTUN MENURUT PANDANGAN IMAM SYAFI’I Jannah, Ana Sofana; Samsudin, Agus Rojak; Maulana, Rizal
Journal of Islamic Studies Vol 2 No 3 (2024): Journal of Islamic Studies (November)
Publisher : Journal of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61341/jis/v2i3.084

Abstract

Penelitian ini membaha pembuatan Jas Almamater Santri Di Garment Mahad Al- Zaytun berdasarkan Akad Istishna menurut pandangan Imam Syafi’i. Pokok masalah yang pertama yaitu, praktik pembuatan jas almamater di garment Mahad Al-Zaytun. Pokok masalah yang kedua yaitu, kesesuaian antara praktik pembuatan jas almamater di garment Mahad Al-Zaytun dengan konsep akad Istishna menurut Imam Syafi’i. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik pembuatan jas almamater di Garment Mahad Al Zaytun dan mengevaluasi kesesuaian antara praktik pembuatan jas almamater di Garment Mahad Al- zaytun dengan konsep akad Istishna menurut Imam Syafi’i. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad Istishna diterapkan efektif dalam pembuatan jas almamater di Mahad Al-Zaytun, sesuai prinsip Imam Syafi'i tentang kejelasan spesifikasi, harga, dan waktu penyerahan. Proses dimulai dengan diskusi antara Majelis Perwakilan Kelas dan pihak garment untuk menentukan desain, bahan, dan ukuran. Setelah desain disetujui, proposal diajukan kepada Kepala Madrasah dan Syaykh Al-Zaytun. Setelah persetujuan, pihak kesiswaan berkoordinasi dengan garment untuk produksi dan pengadaan bahan, diikuti pemeriksaan akhir sebelum penyerahan jas. Meskipun ijab dan qabul telah terjadi, ketiadaan kontrak tertulis dapat menimbulkan risiko perselisihan, sehingga dokumentasi yang jelas diperlukan.
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN HARGA DALAM PEMBAYARAN JASA DI LAUNDRY MA’HAD AL-ZAYTUN Nurjanah, Nurjanah; Samsudin, Agus Rojak; Aminulloh, Ali
Journal of Islamic Studies Vol 2 No 5 (2025): Journal of Islamic Studies (Maret 2025)
Publisher : Journal of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61341/jis/v2i5.108

Abstract

Pembulatan harga dalam sebuah transaksi sering terjadi namun dapat berpotensi melanggar prinsip-prinsip ekonomi syariah jika tidak dilakukan dengan tepat. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pembulatan harga di Laundry Ma’had Al-Zaytun ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Menggunakan metode kualitatif dengan penelitian lapangan (field research). Adapun pengambilan data melalui observasi lapangan, wawancara kepada konsumen dan pihak laundry, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, pembulatan harga dalam pembayaran jasa di Laundry Ma’had Al-Zaytun hanya terjadi pada transaksi tunaidan pembulatannya dapat ke atas maupun ke bawah tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada konsumen. Kedua, pembulatan harga di Laundry Ma’had Al-Zaytun sudah memenuhi seluruh prinsip syariah tetapi belum memenuhi salah satu prinsip harga dalam islam yaitu prinsip transparansi. Maka, pembulatan harga dalam pembayaran jasa di Laundry Ma’had Al-Zaytun dapat dikatakan tidak sah menurut Hukum Ekonomi Syariah apabila tidak diberitahukan kepada konsumen terlebih dahulu. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman implementasi prinsip ekonomi syariah dalam konteks bisnis di lingkungan pesantren.
SAVINGS INVESTMENTS IN SHARIA BANKS IN THE PERSPECTIVE OF SHARIAH ECONOMIC LAW (CASE STUDY AT “BANK SYARIAH BUKOPIN”) Samsudin, Agus Rojak; Athoillah, Mohamad Anton
Journal of Economicate Studies Vol. 1 No. 2 (2017): Journal of Economicate Studies
Publisher : Islamicate Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.774 KB) | DOI: 10.32506/joes.v1i2.175

Abstract

There are three motives a person to save funds through savings in the Conventional Bank: security, plans and investment. Implementation of interest system in Conventional banks is a very fundamental constraint for a Muslim to invest his funds in the bank. Because in the view of the scholars of the flower system is identical with the usury (riba) that is forbidden in Islam. It turns out long before the birth of money storage system in conventional bank interest, in classical fiqh literature known the concept and theory of al wadiah and mudharabah which is substantially no differences from the savings and investment savings offered by conventional banks. This paper discusses the theory, concepts and implementation of al wadiah as non-interest investment savings applied in sharia bank in the perspective of shariah economic law, by looking at case examples of the saving products of Bank Syariah Bukopin (BSB). It was found that all investment contracts in savings products offered by BSB were in accordance with the principles of shariah; as outlined in the Qur'an and Sunnah as the basis of Shariah, as well as Law Number 21 Year 2008 and Law no. 10 year 1998, Bank Indonesia Regulation (Peraturan Bank Indonesia [PBI]), Compilation of Islamic Economic Law (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah [KHES]) and Fatwa of National Sharia Board (Dewan Syariah Indonesia [DSN]) Indonesian Council of Ulama (Majelis Ulama Indonesia [MUI])
Analisis Akad Pinjaman Sosial di Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Kota Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Awala Mahromia; Aminulloh, Ali; Prawoto, Imam; Samsudin, Agus Rojak
Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak (JBEP)
Publisher : Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/jbep.v2i4.1932

Abstract

Social loans are an important tool for developing local economies, especially in remote areas such as rural areas. The Indonesian Village City Savings and Loan Cooperative (KSU) is one of the business entities that provides loan capital to its members. The purpose of this study is to determine the mechanism of social loan agreements in the Multipurpose Cooperative (KSU) of the Indonesian Village City and to determine the perspective of Islamic Economic Law on loan agreements in the Multipurpose Cooperative (KSU) of the Indonesian Village City. This research method uses a descriptive research type with a qualitative approach. Data collection was carried out through observation and interviews with the Management and members of the Savings and Loan Cooperative (KSU) of the Indonesian City Village. The results of the study show that first, the loan application procedure involves several steps such as becoming a member, filling out forms, completing documents and the approval stage. The maximum loan provision is 80% of the savings balance with a loan tenor of 12 months and 18 months. The payment system is made in installments through salary deductions and is subject to a 5% interest. For borrowing members who are late, there are no sanctions or fines but there is a time dispensation. Second, the loan application and management mechanism at the Multipurpose Cooperative has met sharia principles through transparent and structured governance, such as deductions from salary installments and a guarantee policy provided in the form of the amount of member savings balances. However, social loans at the Multipurpose Cooperative contain an element of benefit (profit) of 5%, which according to some scholars can be classified as usury because of the addition of value to the principal loan, even though the benefit is returned to members through the Business Result Remainder (SHU).