Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Sosial dan Sains Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Parhusip, Naomi Inly
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Force Majeure dan Implikasinya terhadap Perjanjian Kredit Raisya, Ashila; Suhendra, Christabel Daniella; Sastraatmaja, Keisha Nadine; Parhusip, Naomi Inly
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 5 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i5.32187

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar hukum dan implikasi dari force majeure dalam perjanjian kredit, dengan fokus pada dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor keuangan dan perlindungan konsumen. Pandemi yang dikategorikan sebagai force majeure relatif melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 memberikan dasar hukum bagi restrukturisasi kredit tanpa menghapus kewajiban debitur. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan studi kasus Putusan No.347/Pdt/2021/PT SMG, penelitian ini menelusuri efektivitas penerapan force majeure serta sejauh mana lembaga keuangan mematuhi ketentuan OJK dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun restrukturisasi kredit diatur melalui POJK No.11/POJK.03/2020, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama terkait pemahaman konsumen atas haknya dan lemahnya fungsi pengaduan lembaga keuangan. Studi ini menyoroti perlunya sosialisasi regulasi dan penguatan unit perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Implikasi penelitian ini penting bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk merumuskan klausul force majeure yang lebih kontekstual serta SOP pemberian keringanan kredit yang adil dan transparan. Penelitian ini juga merekomendasikan pendekatan selektif dalam pemberian restrukturisasi guna menjaga stabilitas sektor keuangan sambil tetap menghormati hak-hak debitur.
Pertanggungjawaban perdata atas perbuatan melawan hukum dalam kasus perusakan lingkungan hidup di Indonesia Daniella, Christabel; Parhusip, Naomi Inly; Mongkaw, Marchya Gwenervee
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i5.1947

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum lingkungan melalui mekanisme perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan hak gugat organisasi lingkungan dalam Pasal 90–93 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Kajian penelitian berfokus pada pertanggungjawaban perdata atas perbuatan melawan hukum lingkungan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 678/Pdt.G/LH/2023 antara Yayasan PELITA dan PT. Danone Indonesia. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual dengan menganalisis peraturan, putusan pengadilan, serta prinsip-prinsip hukum lingkungan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Penggugat mendalilkan bahwa Danone bertanggung jawab atas pencemaran plastik produk Aqua berdasarkan laporan Sungai Watch tahun 2022 dan menuntut penerapan prinsip Extended Producer Responsibility (EPR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum membuka ruang gugatan bagi organisasi lingkungan, pembuktian hubungan kausal antara aktivitas korporasi dan kerusakan ekologis menjadi hambatan utama. Hakim menilai bahwa tanggung jawab tidak dapat dibebankan pada satu produsen saja, sehingga keseluruhan gugatan ditolak. Penelitian ini menegaskan bahwa penegakan perdata memerlukan penguatan pembuktian ilmiah dan penerapan tegas prinsip tanggung jawab produsen.
Analisis terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali serta Regulasi Terkait Dalam Menghadapi Permasalahan Wisatawan Asing Khaliza, Ashila Raisya; Suhendra, Christabel Daniella; Parhusip, Naomi Inly; Dior, Valence Deanthony
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 2 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Foreign tourism is a strategic sector in the economic development of Bali Province. However, the continuous increase in the number of foreign tourists has also generated various challenges, particularly in relation to cultural preservation, environmental protection, and the lack of respect for local customs and values. This situation requires an active role from the local government through the formulation of regional regulations that are capable of regulating tourist activities in accordance with Balinese cultural principles. This study aims to examine the effectiveness of regional regulations in addressing issues related to foreign tourists in Bali Province, particularly in maintaining a balance between tourism-driven economic interests and the protection of local community interests. This study employs a normative legal research method using qualitative and descriptive analysis. The qualitative analysis is conducted through a statutory approach to the Regional Regulation of Bali Province Number 2 of 2012 concerning Balinese Cultural Tourism. The descriptive approach focuses on explaining the substance of the regulation, including the formulation and implementation of legal norms, as well as the scope of regulatory provisions applicable to foreign tourists. In this context, the regulation not only governs tourism activities but also emphasizes the protection and respect for cultural values and local norms in Bali Province. The findings indicate that, from a normative perspective, the regulation provides an adequate and comprehensive legal framework for the management of foreign tourism; however, its effectiveness continues to face challenges related to implementation, supervision, and law enforcement.
Co-Authors Daniella, Christabel Dior, Valence Deanthony Khaliza, Ashila Raisya Mongkaw, Marchya Gwenervee Raisya, Ashila Sastraatmaja, Keisha Nadine Suhendra, Christabel Daniella