Mahyudi, Ilham
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Strategi Kepemimpinan Adaptif dalam Menentukan Prioritas Pemotongan Anggaran Non-Esensial untuk Efisiensi Fiskal di BPKAD Kota Padang sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 Sholehah, Silvia; Syamsir, Syamsir; Mahyudi, Ilham; Salsabilla, Azzahra; Nurfadhilah, Diva; Fayzara, Divany
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.26653

Abstract

Strategi kepemimpinan adaptif dalam pengelolaan anggaran publik masih jarang dikaji secara mendalam, khususnya dalam konteks efisiensi fiskal di tingkat pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana strategi kepemimpinan adaptif diterapkan dalam menentukan prioritas pemotongan anggaran non-esensial di BPKAD Kota Padang serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Padang, studi dokumentasi kebijakan (Inpres No. 1 Tahun 2025 dan Instruksi Wali Kota No. 1 Tahun 2025), serta analisis data melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kepemimpinan adaptif diterapkan melalui responsivitas, kolaborasi, dan inovasi, dengan pemangkasan anggaran non-esensial sebesar 50% tanpa mengganggu layanan publik. Faktor pendukung meliputi kepemimpinan komunikatif, dukungan regulatif, koordinasi teknis, dan transparansi anggaran. Sementara itu, faktor penghambat mencakup keterbatasan dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), resistensi dari beberapa SKPD, dan kompleksitas penyusunan APBD Perubahan. Kesimpulannya, strategi kepemimpinan adaptif mampu mewujudkan efisiensi fiskal yang berdampak pada realokasi anggaran ke sektor prioritas, transformasi birokrasi digital, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi fiskal, yang dapat dijadikan model bagi daerah lain.
Peranan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Pengembangan Karir Aparatur Sipir Negara Pada Pemerintahan Kota Padang Laila Hanum, Faizah; Mahyudi, Ilham; Putri, Melani; Fazilla, Mutia; Rahman, Syinri; Fitri Helmi, Rahmadhona
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung reformasi birokrasi di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Padang dalam pengelolaan pengembangan karir ASN, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan implikasinya terhadap efektivitas organisasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif, berfokus pada analisis kebijakan, program pelatihan, dan sistem evaluasi kinerja ASN. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pejabat struktural serta staf BKD yang terlibat dalam program pengembangan karir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKD Kota Padang telah mengimplementasikan berbagai program pelatihan, seperti Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, IV, dan bimbingan teknis tematik, yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi ASN. Namun, terdapat kesenjangan dalam implementasi program, seperti keterbatasan fasilitas pelatihan, kurangnya dukungan kepemimpinan, dan tantangan dalam menghadapi transformasi digital. Selain itu, hanya sebagian kecil ASN yang memiliki rencana karir terstruktur, dan kompetensi digital ASN masih berada pada tingkat yang rendah. Implikasi dari penelitian ini menyoroti pentingnya pengembangan sistem pengelolaan karir yang berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. BKD perlu meningkatkan kolaborasi, memperluas cakupan pelatihan berbasis teknologi, dan memperkuat sistem evaluasi kinerja untuk mengoptimalkan potensi ASN. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme ASN dan mendukung pencapaian tata kelola pemerintahan yang efektif