Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Smart Hukum (JSH) Journal of Law and Security Studies
St Laksanto Utomo
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penyelesaian Hukum Terhadap Sengketa Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Prespektif Hukum Islam Maulana Fahrul Hidayat; Joko Sriwidodo; St Laksanto Utomo
Bhara Justisia Vol 2 No 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/cva2yj70

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk  penyelesaian hukum terhadap sengketa hak waris anak beda agama dan keadilan yang hendak dicapai dalam penyelesaian sengketa hak waris anak beda agama, hal ini dikarenakan dalam kehidupan bermasyarakat fenomena perbedaan agama dalam satu keluarga baik karna praktik perkawinan beda agama atau perpindahan agama masih sering terjadi dan bahkan dianggap suatu hal yang biasa terjadi,  padahal perbedaan agama dalam satu keluarga diyakini sebagai faktor utama timbulnya persengketaan dikemudian hari terutama dibidang kewarisan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah penelitian 1. Apa bentuk penyelesaian hukum terhadap sengketa pembagian harta warisan bagi anak beda agama dalam Putusan Pengadilan Agama? 2. Apakah implementasi penyelesaian hukum terhadap sengketa pembagian harta warisan bagi anak beda agama di Pengadilan Agama menurut prespektif hukum Islam telah mencapai keadilan? Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa terdapat dua bentuk penyelesaian hukum terhadap sengketa hak waris anak beda agama dalam beberapa Putusan Pengadilan agama yaitu penyelesaian dengan upaya perdamaian melalui mediasi diPengadilan menghasilkan kesepakatan bersama dengan tetap melakukan pemberian sebagian harta peninggalan pewaris melalui hadiah, hibah atau wasiat. Dan penyelesaian secara formal melalui tahapan proses persidangan yang hasil akhirnya menghasilkan Putusan Pengadilan Agama dengan pemberian wasiat wajibah kepada anak non-muslim. Selain itu, pelaksanaan pemberian sebagian harta peninggalan pewaris muslim kepada anak yang berbeda agama (non-muslim) tujuan utamanya selaras sebagaimana tujuan dalam ajaran agama Islam yaitu mewujudkan keadilan dan mengusahakan kemaslahatan dan menghilangkan sebesar-besarnya kemudharatan dengan mempertimbangkan ikatan kekeluargaan (nasabiyah) dan hubungan emosional yang sangat dekat antara orang tua dan anak meskipun keduanya saling berbeda agama.
Abuse of Authority and Gratification in Customs Institutions: Juridical-Empirical Analysis of The Directorate General of Customs Officials Case in 2026 Murwoto, Murwoto; MS Tumanggor; ST Laksanto Utomo
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 4 No. 3 (2026): February-May
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v4i3.1840

Abstract

This article examines the criminal liability of officials of the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) of the Republic of Indonesia in the context of the bribery and gratification case uncovered in February 2026. Employing a juridical-empirical (socio-legal) approach, this study analyses the fulfillment of corruption offense elements under Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption, and examines the correlation between administrative discretion and abuse of authority. Data were collected through documentary research of primary legal sources, official releases of the Corruption Eradication Commission (KPK), and peer-reviewed academic literature. The results reveal that the modus operandi involved systematic manipulation of the customs inspection lane system and receipt of monthly bribes amounting to IDR 7 billion to facilitate the importation of counterfeit goods without full physical examination. Legal analysis demonstrates that the abuse of administrative discretion in determining inspection lanes constitutes a corruption offense when accompanied by receipt of gifts or promises. Theoretically, the case validates Klitgaard's (1988) corruption formula: the convergence of authority monopoly, broad discretion, and low accountability. This study further identifies systemic implications for institutional reform of the DJBC, encompassing integrity-based merit systems, transparent audit trails in customs processes, and expanded anti-corruption collaboration mechanisms
Co-Authors Joko Sriwidodo Maulana Fahrul Hidayat MS Tumanggor Murwoto, Murwoto