Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Sasana
MS Tumanggor
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Sebagai Korban Kekerasan Seksual  Di Indonesia Berbasis Kepentingan Terbaik Bagi Anak Afiah, Nur; MS Tumanggor; Erwin Owan Hermansyah; Edi Saputra Hasibuan
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4428

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensitas rekonstruksi perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur mengenai restitusi dan kompensasi, pelaksanaannya masih bersifat fakultatif karena hakim hanya “dapat” memutuskan, bukan merupakan kewajiban hukum. Ketiadaan norma yang mengikat tersebut berdampak pada lemahnya pemenuhan hak korban, ditambah dengan minimnya perhatian pemerintah dalam memberikan dukungan pemulihan secara medis, psikologis, maupun sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa orientasi kebijakan selama ini lebih menitikberatkan pada pemberatan sanksi pelaku, sementara hak-hak korban masih terabaikan. Rekonstruksi diperlukan melalui penguatan kewajiban restitusi dan kompensasi, skema pembiayaan negara, mekanisme eksekusi putusan, serta layanan rehabilitasi terpadu bagi korban. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi ABK korban kekerasan seksual dapat lebih implementatif, menjamin kepentingan terbaik bagi anak, serta mewujudkan keadilan substantif.
Peran Ojk Dikaitkan Penanggulangan Pinjaman Online Berbasis Teknologi (Fintech) Illegal Silalahi, Anuar; MS Tumanggor; Erwin Owan Hermansyah
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4650

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah sistem perekonomian dari pola transaksi konvensional menuju model layanan keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech). Inovasi ini memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun sekaligus memunculkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait penyelenggaraan fintech peer-to-peer (P2P) lending. Meningkatnya tingkat wanprestasi, kredit macet, penyalahgunaan data pribadi, serta maraknya praktik fintech ilegal menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih kuat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, memiliki mandat untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan secara terintegrasi. Melalui regulasi seperti POJK 77/2016 dan POJK 10/2022, OJK berupaya menciptakan iklim industri fintech yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen. Namun berbagai kasus pelanggaran oleh penyelenggara resmi maupun entitas ilegal menunjukkan bahwa tantangan pengawasan masih signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas OJK dalam menanggulangi fintech ilegal serta menilai implementasi kewenangannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kerangka regulasi, peningkatan perlindungan konsumen, serta pengembangan ekosistem fintech yang aman, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.
Co-Authors Edi Saputra Hasibuan Erwin Owan Hermansyah Nur Afiah, Nur Silalahi, Anuar