Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.495
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akuntansi dan Pajak Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis AFRE Accounting Financial Review Majalah Ekonomi Share : Journal of Service Learning International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Jurnal Ekonomi MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan EKOBIS ABDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat Pajak dan Manajemen Keuangan Jurnal Ekonomi dan Bisnis Scripta Economica: Journal of Economics, Management, and Accounting Ascendia: Journal of Economic and Business Advancement
Bayuadi
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
HUBUNGAN FUNGSIONAL ANTARA PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DENGAN KINERJA Adi, Bayu
Majalah Ekonomi Vol 13 No 2 (2010): Desember
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1091.182 KB)

Abstract

Diberlakukannya era baru otonomi di Indonesia ditandai dengan keluamya Undang—Undang (UU) No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sampai dikeluarkanya. UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua UU tersebut selain membawa konsekuensi bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan perbaikan kinerja (personel maupun organisasi), mengingat banyaknya pergesekan dalam pelaksanaan otonomi antara penyelenggara pemerintah daerah pada UU No 22 dan 25. Menurut Mardiasmo (2002) pecan aparat daerah inilah keputusan—keputusan penting, seperti penetapan Anggaran, visi, misi, tujuan, dan kebijakan—kebijakan organisasi di buat. Sejalan dengan kewenangan dzn keleluasaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten untuk mengalur rumah tangganya, teruiama dari segi anggaran, maka hal tersebut telah memaksa para aparat daerah, teristimewa para pemimpin dan bawahan di lingkungan Pemda untuk terlibat dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerahnya. Salah satu bentuk perwujudari yang hams diperhatikan dari keterlibatan dalam partisipasi penyusunan anggaran daerah. Mengingat anggaran dalam sektor publik yang di pandang sebagai sebuah instrumen utama kebijakan publik, serta merupakan salah satu elemen dari sistem pengendalian dan dalam hal ini pemerintah menggunakan sistem penganggaran bottom—up. Sementara itu di lain pihak terjadi adanya pergesekan antar pemimpin dalam hal desentralisasi wewenangnya, sedangkan kunci kesuksesan dari sistem bottom—up ini adalah pemimpin mendesentralisasikan wewenangnya dengan mendapatkan dukungan organisasi dari bawahannya.
ANALISIS KINERJA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP KEPATUHAN UNDANG-UNDANG PPN Adi, Bayu
Majalah Ekonomi Vol 23 No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas PGRI Adi Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (487.866 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penjelasan tentang kinerja kepatuhan PPN PT. tiga serangkai Prosentase dari Tahun 2012-2016. Laporan Keuangan Perusahaan kinerja PPh Badan ditunjukanya mentaati aturan perpajakan atau undang—undang perpajakan. Hasil Prosentase Data ini menunjukkan 5 % artinya bahwa untuk menanggung risiko Penyerahan BKP kepada pedagang perantara, DPP adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli menunjukan bahwa banyaknya pembelian barang yang di tanggung oleh Penerbit yang tidak menggunakan PPN. Ini menunjukan bahwa sebaiknya PT Tiga serangkai mempunyai rekanan yang Ber NPWP karena kalau tidak ber NPWP maka perusahaan yang membayarnya. Selanjutnya dari Hasil Prosentase Data ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan PT Tiga Serangkai untuk memenuhi kewajiban Pajaknya masih dalam taraf kewajaram hal ini di tunjukan dari Hasil rata-rata (mean) rasio Perhitungan antara Ber PPN dan tidak ber PPN hasilnya lebih kecil lebih kecil. Data ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk rekanan bisnis lebih kecil dibandingkan dengan yang ber PPN dalam menjalankan kegiatan usahanya.
ANALYSIS OF CONSIDERATIONS IN CSR ASPECT TOWARDS INCENTIVE TAX OF PT MASPION III IN SIDOARJO JAWA TIMUR (An Empirical Study of CSR at PT. Maspion III Sidoarjo) Adi, Bayu; Miradji, Moh Afrizal
International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Vol 3, No 04 (2019): IJEBAR, VOL. 03 ISSUE 04, DECEMBER 2019
Publisher : LPPM ITB AAS INDONESIA (d.h STIE AAS Surakarta)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/ijebar.v3i04.783

Abstract

CSR has developed into part of the company's business strategy, mainly related to the functions of marketing, public relations, and investment-decision making (Subagyo, 2018). PT. Maspion III in CSR activities has developed into a part of the company's business strategy. in the taxation aspect at PT. Maspion III is one of the important factors that is considered by an organization in designing its CSR program to produce CSR programs that can add business value as well as tax favorable. Whereas on the other hand Maspion III spent funds for its CSR program based on Act Number 36 of 2008 which has regulated the treatment of Income Taxes on expenses or costs incurred in the context of Corporate Social Responsibility (CSR). Provisions regarding this matter are regulated in Article 6 paragraph (1) letters I, j, k, l, and m, in which it is stressed that the amount of taxable income for permanent establishment of permanent establishment), which in fact is reduced in Article 1 PP 93 of the year 2010, for the expenditure of Corporate Social Responsibility (CSR) which can be deducted by a certain%. While for PT. Maspion III for its CSR Program exceeds the provisions of 5%. Therefore, to be able to produce CSR programs that can produce business value programs as well as tax favorable, it is better if the taxpayer considers the taxation aspects when designing his CSR program. Keywords: CSR Aspect Considerations, CSR Tax Incentives, CSR draft, Law
THE INFLUENCE OF MOTIVATION AND PROFESSIONAL PERCEPTION OF CAREER IN TAXATION OF FEB STUDENTS OF PGRI ADI BUANA UNIVERSITY OF SURABAYA FOR CAREER IN TAXATION Afrizal, Moh Afrizal Miradji; Adi, Bayu
International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Vol 4, No 4 (2020): IJEBAR, VOL. 4, ISSUE 04, DECEMBER 2020
Publisher : LPPM ITB AAS INDONESIA (d.h STIE AAS Surakarta)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/ijebar.v4i4.1519

Abstract

Students There are those who want to work As civil servants, there are those who want to be entrepreneurs, all of them need someone who wants to have their own office. As a researcher, I would like to research if students research and want to have a professional career in the taxation field, considering that a career in the taxation profession is generally well-paid for reasons of economic considerations considering that business opportunities in taxation are very wide and promising, including: becoming a tax employee in the environment. The Directorate General of Taxes, becomes a Tax Planner at the Public Accounting Firm (KAP), becomes a Tax Adviser at the Tax Consultant Office, becomes a tax auditor in the company, becomes an employee while in the accounting field who master taxation can establish an independent tax consultant office. Researchers examine professional motivation careers and their perceptions in careers at FEB students of PGRI Adi Buana University Surabaya The result: Accepted (H1) which states that motivation (X1) shows that the interaction between Motivation and Career in the field of Taxation shows a = 0.975 with a significant level with ρ = 0.197> 0.05 H2: There is an influence from the perception of career quality of accounting students for a career in taxation that the perception of career (X2) has a positive effect on a career in taxation in influencing the performance of leaders (y), because the results of hypothesis testing show that the interaction of perceptions A career with a career in taxation shows a positive effect of 92.885 with a significance level or ρ = 0.098> 0.05 H3 is accepted, which states that motivation (X1), career perception (X2) has a positive effect on a career in taxation (y) because of the test results. The hypothesis shows that the interaction between Motivation and Perceptions of a Career Career in the field of Taxation simultaneously shows a positive number of 98.887 with a significance level or ρ = 0.055
PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PERUSAHAAN MELEWATI VARIABEL ANGGARAN MEMADAI, KOMPENSASI, DAN JOB RELEVANT INFORMATION (JRI) DI CV. PUTRA BOROBUDUR SIDOARJO Bayuadi, Bayuadi
Majalah Ekonomi Vol 20 No 1 Juli (2015)
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keakuratan anggaran di harapkan mampu meningkatkan kinerja manajerial di dalam suatu perusahaan, dalam hal ini herman (2007) mengemukakan bahwa karyawan merupakan salah satu pilar utama dalam meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengimplementasikan berbagai strategi bisnisnya yang tentunya di dukung oleh kecukupan anggaran yang di gunakan sehingga mendapatkan Job relevant Information yang memadai sehingga informasi yang di dapat menjadi efektif. Sedangkan dalam hal ini pula Grace (2006) mengemukakan Salah satu Pengguna Anggaran adalah hal yang paling diinginkan oleh karyawan adalah Kompensasi yang merupakan hal kompleks karena di dalamnya melibatkan dasar kelayakan, logika, rasional, kepuasan kerja yang memadai serta dapat dipertanggung jawabkan karena menyangkut faktor emosional dari karyawan yang menggunakan anggaran. Dengan demikian, dalam hal ini Singodimejo dan Nusron dalam Mesra (2008), berpendapat "Pemberian untuk kompensasi yang memadai akan meredam sikap negatif para karyawan (manajer lini tengah), Sehingga Mereka akan dapat melakukan pekerjaan dengan baik serta mentaati segala peraturan yang berlaku, tidak pernah mangkir atau terlambat masuk kerja dan sebagainya. Henny (2008) menyatakan bahwa, Anggaran dengan memasukan kompensasi terhadap organisasional akan mempunyai dampak signifikan terhadap tingkat kepuasan kerja.” Hasibuan Mengemukakan bahwa Kepuasan kerja (job satisfaction) akan mengakibatkan melalui kecukupan anggaran serta akan menimbulkan Job relevan information sedangkan Hasibuan (2007) "Seseorang yang puas dengan pekerjaan secara otomatis akan berkomitmen terhadap pekerjaanya serta bekerja dengan penuh semangat, sedangkan dalam hal ini yayan (2008) mengemukakan bahwa kepuasan dapat diperolehnya dari pekerjaannya dan kepuasan kerja karyawan merupakan kunci pendorong kedisiplinan dan prestasi kerja karyawan dalam mendukung terwujudnya tujuan perusahaan." CV Putra Borobudur Sidoarjo sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi Batu Alam, untuk meningkatkan karyawan yang profesional serta produk yang berkualitas membutuhkan keefektifan Anggaran yang di tunjukan dalam prosentase sehingga dapat meningkatkan kualitas produk serta mendapatkan job relevan Information yang memadai. Penelitian ini menggunakan variable moderating yang di harapkan untuk memperbaiki kinerja perusahaan sehingga produktifitas serta kualitas dari produk akan meningkat.
Pengarauh Spt Pajak, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo) Adi, Bayu
Majalah Ekonomi Vol 17 No 2 (2013): Desember
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak bergulirnya otonomi daerah sampai dengan sekarang 2013 Anggaran (RASK) banyak di teliti agar anggaran tersebut menjadi efektif, efisien serta dalam rangka meningkatkan tranparasi dan Akuntabilitas sehingga menjadi dinas yang berwibawa, jujur dan bertanggung jawab. sehingga standar analisis belanja, tolak ukur kinerja serta standar biaya dapat mencapai anggaran kinerja yang riil. Sedangkan dalam hal lain Menurut putranto (1999) untuk keefektifanya pajak bisa dijadikan sebagai pengingat pembiayaan ukuran yang biasanya di pakai sektor swasta bisa juga di gunakan di sektor Pemerintah daerah sebagai ukuran pembelian berdasarkan ukuran dari Faktur/ Spt pajak, sehingga rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dilaksanakan oleh tim anggaran eksekutif bersama-sama unit organisasi perangkat daerah (unit kerja) berjalan dengan baik dan terkontrol. Dari hal yang tersebut di atas penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan Pengisian SPT pajak dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dengan tujuan agar mencapai kondisi anggaran yang riil. Hasil analisis dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, dengan di perkuat oleh SPT Pajak dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating.
HUBUNGAN FUNGSIONAL ANTARA PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DENGAN KINERJA Adi, Bayu
Majalah Ekonomi Vol 13 No 2 (2010): Desember
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diberlakukannya era baru otonomi di Indonesia ditandai dengan keluamya Undang—Undang (UU) No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sampai dikeluarkanya. UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua UU tersebut selain membawa konsekuensi bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan perbaikan kinerja (personel maupun organisasi), mengingat banyaknya pergesekan dalam pelaksanaan otonomi antara penyelenggara pemerintah daerah pada UU No 22 dan 25. Menurut Mardiasmo (2002) pecan aparat daerah inilah keputusan—keputusan penting, seperti penetapan Anggaran, visi, misi, tujuan, dan kebijakan—kebijakan organisasi di buat. Sejalan dengan kewenangan dzn keleluasaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten untuk mengalur rumah tangganya, teruiama dari segi anggaran, maka hal tersebut telah memaksa para aparat daerah, teristimewa para pemimpin dan bawahan di lingkungan Pemda untuk terlibat dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerahnya. Salah satu bentuk perwujudari yang hams diperhatikan dari keterlibatan dalam partisipasi penyusunan anggaran daerah. Mengingat anggaran dalam sektor publik yang di pandang sebagai sebuah instrumen utama kebijakan publik, serta merupakan salah satu elemen dari sistem pengendalian dan dalam hal ini pemerintah menggunakan sistem penganggaran bottom—up. Sementara itu di lain pihak terjadi adanya pergesekan antar pemimpin dalam hal desentralisasi wewenangnya, sedangkan kunci kesuksesan dari sistem bottom—up ini adalah pemimpin mendesentralisasikan wewenangnya dengan mendapatkan dukungan organisasi dari bawahannya.
ANALISIS KINERJA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP KEPATUHAN UNDANG-UNDANG PPN Adi, Bayu
Majalah Ekonomi Vol 23 No 2 (2018): Desember
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penjelasan tentang kinerja kepatuhan PPN PT. tiga serangkai Prosentase dari Tahun 2012-2016. Laporan Keuangan Perusahaan kinerja PPh Badan ditunjukanya mentaati aturan perpajakan atau undang—undang perpajakan. Hasil Prosentase Data ini menunjukkan 5 % artinya bahwa untuk menanggung risiko Penyerahan BKP kepada pedagang perantara, DPP adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli menunjukan bahwa banyaknya pembelian barang yang di tanggung oleh Penerbit yang tidak menggunakan PPN. Ini menunjukan bahwa sebaiknya PT Tiga serangkai mempunyai rekanan yang Ber NPWP karena kalau tidak ber NPWP maka perusahaan yang membayarnya. Selanjutnya dari Hasil Prosentase Data ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan PT Tiga Serangkai untuk memenuhi kewajiban Pajaknya masih dalam taraf kewajaram hal ini di tunjukan dari Hasil rata-rata (mean) rasio Perhitungan antara Ber PPN dan tidak ber PPN hasilnya lebih kecil lebih kecil. Data ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk rekanan bisnis lebih kecil dibandingkan dengan yang ber PPN dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Pengaruh Partisipasi Penyusunan Pajak Penghasilan Badan Yang Terutang Terhadap Kinerja Bagian PPh Badan Dengan Koreksi Fiskal Sebagai Penentu Kebijakan Bayu Adi; Moh Afrizal Miradji
Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol 20, No 02 (2020): Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol. 20 No. 2, Januari 2020
Publisher : ITB AAS INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.281 KB) | DOI: 10.29040/jap.v20i2.732

Abstract

According to Hidayat (2013) in terms of financial statements, there are many contradictions within the company and the many interests that exist within the company in preparing financial statements to prepare their taxes to be compiled as Corporate Tax Income Tax reports (Article 25 Income Tax) many conflicts in preparing corporate tax reports, starting from income tax article 21 to income tax article 25 of the profit / loss statement, so that the tax return can be reported as a corporate taxpayer, then in this case before reporting and avoiding tax errors, a fiscal correction is needed to carry out tax preparation. According to Agustina (2007) states that in the preparation of taxes it is necessary to have coordination from various parties who use interests in the use of company finances due to future policy determinants.From this research it is found that in the process of preparing corporate tax many companies do not correct fiscal financial reports, many accounts are not included in the tax calculation, so that if used can reduce the tax burden.In addition, companies can be used to gain investor trust and fairness entities.From expenditures and reports can show the fiscal can show the performance of Corporate Income Tax goes well.The second proof that in the tax preparation process using fiscal correction shows the fairness of a tax obligation.In this case the fiscal financial statements and if corrected fiscal will cause good corporate income tax performance.This shows that there are no tax arrears in a corporate entity because the company complies with company regulations.
Analisis Pemilihan Portofolio Optimal pada Kombinasi Indeks Bisnis-27 Menggunakan Single Index Model Rina Fariana; Bayu Adi
Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis Vol 5, No 1 (2018): Juni
Publisher : Trunojoyo University of Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/jsmb.v5i1.6613

Abstract

Investment is an important thing for everyone as an alternative in the storage of funds and to gain profit. Investors are faced with two things in making investments, namely risk and return. Diversification is one way to minimize risk by forming a portfolio of stocks. This study aims to determine and analyze optimal portfolio selection using single index model.The type of research used in this research is descriptive research with quantitative approach. The object of this research is using the company collected in BISNIS-27 index, with the research period from 2011 to 2015. The data collection method used is purposive sampling, where the company to be analyzed is only companies listed in BISNIS-27 stock index consistently during nine (9) periods from February 1, 2011 to July 31, 2015, and stocks are not suspended during the period February 1, 2011 to July 31, 2015. Data required in the analysis of data is historical price of stocks and IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan). Analyzer using microsoft excel.
Co-Authors Abiansyah Abiansyah Ade Rafli Rizaldy Adheriana Wida Adheriana Wida Saputri Aisyah Amos Firdo Sihotang Ananda Cahya Adi Putra Angga Rizal Prayuda Anggi Maharani Aristha Purwanthari sawitri Aristha Purwanthari Sawitri As’adur Rofik Ayunda Frischa Ayunda Frischa Nadira Chika Aulia Christina Menuk Sri Handayani Diantri Nur Anggraini Dwi Helena Yuliastari Ella Djamila Syah Ella Djamilah Syah Erina Yuniar Rohmanah Evita Purnaningrum Fachrudy Asj'ari Fadensyah Muhammad Daffa Effendi Fadilah Puspita Sari Fauziyah Fauziyah Ferry Hariawan Fitri Novita Putri Kirana Galang Trian Saputra Gunita Gunita Gunita I Gusti Made Suwandana I Made Bagus Dwiarta Icha Nurul Laili Fitriah Jea Nur Fitriana Lizaristi Berliana Putri M. Abbiyul Ilman Hakiki M. Rizki Rizal Maulana Martha Suhardiyah Miftachul Masrofin Fifmansyah Mochammad Munir Rachman Mohamad Afrizal Miradji Mohammad Afrizal Miradji Mohammad Hisya Muhammad Arfian Bayu Nugroho Muhammad Rizky Rizal Maulana Nabila Mar’atus Nabila Mar’Atus Sholichah Nabila Natcjwa Nashrudin Latif Ni Wayan Ekawati Nisha Afriliyanti Nofan Aldiansyah Nurdina Nurdina Nurul Fitrianingtyas Putri Ayu Putri Mariana Putri Mariana Ratu Aimartasia Rayhan Kanza Albani Rina Fariana Riyanto, Agung Rizky Mohammad Faiz Safinatun Najah Sheli Rachmawati Sigit Prihanti Utomo Sigit Prihanto Utomo Silvia Nur Pratama Putri Siti Istikhoroh Siti Samsiyah Subakir Suhariyanto Suhariyanto Suharyanto Sukandani, Yuni Sutama Wisnu Dyatmika Tania Eka Sabrina Teguh Purwanto Tri Aji Pratomo Tri Aji Pratomo Tri Ariprabowo Tri Ariprabowo Untung Lasiyono Wahyu Musthika Adi Nur Endahsari Widhayani Puri S Widiar Onny Kurniawan Yafi Almaya Istarokha Yanus Sumitro