p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Artemis Law Journal
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

JURIDICAL REVIEW OF THE MERGER OF COMPENSATION CLAIMS IN TRAFFIC ACCIDENT CASES IN KUPANG CITY AND ITS INHIBITING FACTORS BASED ON ARTICLE 98 OF THE CRIMINAL CODE IN KUPANG CLASS 1A DISTRICT COURT Lulu, Maher Juanrez; Masu, Renny Rebeka; Resopijani, A
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13325

Abstract

This thesis is entitled "Juridical Review of the Merger of Compensation Lawsuits in Traffic Accident Criminal Cases and its Obstacles Based on Article 98 of the Criminal Procedure Code at the Kupang District Court Class 1A". The regulation of the merger of compensation claims is regulated in general through the provisions in articles 98-101 of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. Based on Article 98 of the Criminal Procedure Code, the filing of a compensation claim is submitted no later than before the public prosecutor files a criminal charge. The role of the public prosecutor in the incorporation of compensation itself is to convey the rights of the victim to claim compensation at once in the judicial process and if the victim wants a civil compensation claim then the prosecutor will incorporate it into the criminal charges at once with the highest charge limit. The title of this thesis is directed to examine and research two problem formulations, namely: (1) How is the implementation of the merger of compensation claims in traffic accident cases at the Class 1A District Court, and (2) What are the inhibiting factors in the implementation of the merger of compensation claims in traffic accident cases at the Class 1A Kupang District Court. Based on the two problem formulations, the purpose of writing this thesis is to find out the mechanism of combining compensation claims in traffic accident cases and to find out the inhibiting factors. From the results of the author's research, there are obstacles that cause victims of traffic accidents not to file a merger of compensation claims, including the lack of proper socialization of article 98 of the Criminal Procedure Code, the ignorance of victims regarding the merger of compensation claims, and the lack of explanation from the prosecutor and the court regarding the merger of compensation claims according to article 98 of the Criminal Procedure Code to victims. It is hoped that the merger of lawsuits based on Article 98 of the Criminal Procedure Code, which facilitates victims in obtaining legal certainty effectively and efficiently, can be implemented for the realization of justice based on fast, cheap and low cost justice
Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Nonlitigasi (Studi Di Kepolisian Sektor Kelapa Lima) Rihi, Meriyanti; Masu, Renny Rebeka; Resopijani, A
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13334

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki peran besar dalam menyumbangkan jumlah kasus di dunia saat ini, KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga oleh suami, isteri, maupun anak yang berdampak buruk bagi keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan dalam berkeluarga. Penyelesaian KDRT dapat diselesaikan di luar pengadilan (Nonlitigasi) dengan alternatif penyelesaian perkara pidana (crime clearence) di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai perdamaian dengan cara musyawarah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Mengapa kasus KDRT perlu diselesaikan secara Nonlitigasi? (2) Bagaimanakah penyelesaian kasus KDRT secara Nonlitigasi di Kepolisian Sektor Kelapa Lima? (3) Apakah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan dalam penyelesaian kasus KDRT secara Nonlitigasi di Kepolisian sektor Kelapa Lima Kota Kupang? Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris yang dilaksanakan di kepolisian Sektor kelapa Lima. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan studi kepustakaan/dokumen. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kota Kupang. Hasil pengelolaan data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui: (1) Kasus KDRT perlu diselesaikan secara Nonlitigasi karena para penyidik di Kepolisian Sektor Kelapa Lima Kupang mengarahkan korban dan pelaku untuk bermediasi bersama degan tujuan untuk mengambil keputusan dan perundingan yang menghasilkan penyelesaian akhir untuk mencegah terjadinya kembali kasus secara berulang. (2) Penyelesaian Kasus KDRT yang masuk ke Kepolisian Sektor Kelapa Lima Kota Kupang melalui tahap melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, pelapor, saksi yang mengetahui adanya peristiwa KDRT, melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan gelar perkara, menetapkan perkara tersebut apakah dapat ditingkatkan ke penyidikan atau tidak, memanggil terhadap terlapor atau diduga pelaku dalam kasus KDRT, dan melakukan penjilidan berkas dan pengiriman berkas ke kejaksaan atau pembatalan tuntutan (setuju berdamai). (3) Faktor-faktor pendukung penyelesain secara Nonlitigasi yaitu menjaga citra/nama baik, alasan pelaporan korban yang tidak paten, pemberian solusi dari pihak penyidik sebagai pihak yang netral, bentuk pembinaan, pertimbangan hubungan antara korban dan pelaku, berbelit atau birokrasi panjang, waktu, hubungan sosial (menjaga hubungan persahabatan/ kekeluargaan), dan biaya perkara. Adapun faktor penghambat yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Tinjauan Teoritis Pemberlakuan Aplikasi E-Berpadu Di Pengadilan Negeri Atambua Dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Tanuab, Seppin Leiddy; Masu, Renny Rebeka; Medan, Karolus Kopong
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13646

Abstract

Mahkamah Agung mulai menggunakan Teknologi Informasi melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang dibuat dalam bentuk aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) dalam rangka pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan Negeri Atambua ditunjuk melakukan uji coba aplikasi ini sejak Juni 2022. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis teori kepastian hukum pada penggunaan aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Atambua sebagai wujud asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan (2) menganalisis teori Task-Technology Fit dalam kaitannya dengan kendala dalam implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada pemberlakuan aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Atambua. Penulis menggunakan pendekatan konseptual yang berkaitan dengan konsep peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, konsep mengenai kepastian hukum, dan konsep mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan. Selain itu penelitian juga menggunakan pendekatan isu (case approach) untuk menemukan kendala-kendala dalam aplikasi e-Berpadu dalam implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan untuk menjamin kepastian hukum bagi pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) kepastian hukum masih terhambat karena aturan hukum acara pidana belum mengatur dengan baik dan terperinci mengenai konsep peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan khususnya pada tahap pra ajudikasi, (2) terdapat kendala dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang berasal dari aplikasi itu sendiri dalam kaitannya dengan teori Task Technology Fit, yaitu: masih terdapat error pada aplikasi, fitur pada aplikasi e-Berpadu versi 2.0.0 belum menjangkau prosedur persidangan-persidangan pidana secara online, fitur download putusan atau pengajuan upaya hukum, fitur pengiriman berkas perkara yang belum berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi dan ke Mahkamah Agung; serta fitur-fitur yang disediakan belum menyentuh kegiatan pra adjudikasi yang tidak melibatkan pengadilan.
Penegakan Hukum Terhadap Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Undana Kupang Sogen, Elisabeth Sanctris; Masu, Renny Rebeka; Resopijani, A
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.15274

Abstract

This research was conducted in the Nusa Cendana University Kupang campus. The background to this research is that campuses are a place to study but there are also perpetrators of sexual violence. The problems studied are: (1) How is law enforcement regarding the prevention and handling of sexual violence in the Undana Kupang Campus environment, (2) What are the procedures for handling sexual violence in the Undana Kupang campus environment. This research is a descriptive analysis research using a normative juridical approach method that analyzes and examines Nusa Cendana University Chancellor's Regulation No. 8 of 2022. The research results show that: (1) Law enforcement regarding the prevention and handling of sexual violence in the Undana Kupang Campus environment has been implemented through Undana Chancellor's Regulation No. 8 of 2022 and has been implemented in Undana, from this Chancellor's Regulation a special Task Force has been formed to handle the problem of sexual violence in Undana. (2) Procedures for handling sexual violence within the Undana Kupang Campus have been carried out properly by the Task Force. This shows that it is important for Undana Higher Education to require Chancellor's Regulation No. 8 of 2022 is included in general courses and create a guidebook on preventing and handling sexual violence for all parties within the Undana campus.