Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin dalam Hukum positif dan Hukum Islam Cut Faizal Salsabilah Ni Ajeng Amalyh; Dian Ayu Wahyu Nurhidayati; Yunita Nurul Arifah; Irma Firnanda; Wikha Rahmaleni; Yohana Dea Aulidya Sitorus; Tasya Fatah Putri Irawan; Gamaliel Yudo Widiyanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1088

Abstract

Perkawinan merupakan dasar utama untuk membentuk keluarga yang sah dan harmonis. Namun demikian, keberadaan anak luar kawin masih menjadi persoalan yang kompleks, terutama berkaitan dengan status hukum dan pemenuhan hak-hak dasarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pengakuan serta pengesahan anak luar kawin, sekaligus menganalisis konsep pengakuan anak di luar kawin dalam perspektif peraturan perundang-undangan dan ajaran islam, baik sebelum maupun sesudah proses pengesahan. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan studi pustaka literatur dan analisis deskriptif. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa proses pengesahan anak luar kawin dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-haknya, namun masih terdapat keterbatasan dari perspektif hukum Islam. Perbedaan status sebelum dan sesudah pengesahan cukup signifikan, karena pengesahan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan mengurangi stigma atau diskriminasi sosial terhadap anak luar kawin. Implikasinya, legalisasi anak perlu dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku agar hak-hak anak dapat dijamin secara adil dan menyeluruh.
Analisis Praktik Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Ranah Peradilan: Studi Lapangan Di Pengadilan Negeri Temanggung Cut Faizal Salsabilah Ni Ajeng Amalyh
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3262

Abstract

Penelitian ini membahas praktik pinjam pakai dalam ranah peradilan dengan studiĀ  lapangan di Pengadilan Negeri Temanggung yang menekankan pada aspek kepastian hukum. Secara normatif, pasal 44 ayat (2) KUHAP memberikan batasan penggunaan barang bukti oleh siapa pun selama proses persidangan berlangsung karena barang bukti harus tetap utuh dalam penyimpanan pihak berwenang sebagai penunjang proses pembuktian. Namun, dalam praktik ditemukan adanya kebutuhan masyarakat akan penggunaan kembali barang bukti terutama apabila barang tersebut memiliki urgensi vital bagi pemiliknya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menerbitkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Edisi II Tahun2007 untuk menjawab dilema tersebut. Pedoman ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan perizinan pinjam pakai dengan syarat yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan bersumber pada peraturan, literatur ilmiah, wawancara dan partisipasi langsung dalam pembuatan penetapan. Hasilnya menunjukkan bahwa pedoman teknis dapat menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat yang tetap menjamin kepastian hukum