Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia Muhammad Ibnu Adha
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1666

Abstract

Implementasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan isu penting dalam pembangunan hukum yang inklusif. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, eksistensi hukum Islam telah hadir sejak masa kerajaan hingga era reformasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana hukum Islam diakomodasi secara formal dalam sistem hukum nasional serta memahami tantangan dan peluang yang muncul dalam prosesnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis deskriptif kualitatif melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kajian akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam telah diimplementasikan dalam bidang perkawinan, peradilan agama, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah melalui jalur legislasi dan kelembagaan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti pluralitas masyarakat, perbedaan tafsir, dan isu hak asasi manusia. Diperlukan pendekatan kontekstual dan dialogis agar hukum Islam dapat berkontribusi positif dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan majemuk
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan: Analisis terhadap Putusan MK tentang Batas Usia Capres dan Cawapres Padan Batari Siregar; Dika; Muhammad Ibnu Adha; Ach Farhanuddin Kamil; Ade Fartini
Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan Vol 10 No 6 (2025)
Publisher : Konsorsium Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Yasini Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55102/alyasini.v10i6.7034

Abstract

This research discusses the role of the Constitutional Court (MK) in maintaining the balance of power through an analysis of Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 regarding the minimum age requirement for presidential and vice-presidential candidates. The study employs a qualitative approach using the library research method, drawing from legal documents, scholarly literature, and relevant constitutional sources. The findings indicate that the Constitutional Court holds a strategic position as the guardian of the constitution, ensuring the implementation of the checks and balances principle within Indonesia’s constitutional system. However, in the context of this decision, the Court is viewed as having extended its authority beyond the legislative domain. The ruling sparked debates over judicial independence and its implications for democracy. Therefore, the Court must uphold integrity, transparency, and accountability to remain a neutral, authoritative institution devoted to constitutional justice.