Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan PUSKAPSI Law Review
Dewi Mayaningsih
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Sistem Pengawasan Profesi Notaris di Indonesia dan Belanda: Studi Komparatif atas Mekanisme Akuntabilitas dan Etika Jabatan Fahmi Ihsan Margolang; Dewi Mayaningsih
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 2 No. 3 (2025): Agustus : Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v2i3.838

Abstract

This study examines the comparative supervision systems of notarial professions in Indonesia and the Netherlands using a normative and comparative legal approach. In Indonesia, notary supervision is centralized under the Ministry of Law and Human Rights through supervisory councils, yet remains weak in terms of independence and transparency. In contrast, the Netherlands adopts a decentralized and independent model through institutions such as the KNB, the Notarial Disciplinary Board, and the BFT, which ensure accountability and public oversight. The findings reveal that the Dutch system is more effective in enforcing professional ethics and preventing conflicts of interest through mandatory reporting and peer evaluations. The study suggests reforming Indonesia’s supervisory framework by strengthening institutional independence, enhancing the role of professional associations, and ensuring greater transparency. This research aims to contribute to the development of a more accountable and integrity-based notarial supervision system in civil law jurisdictions.
Perlindungan Hak Cipta Terhadap Webtoons dari Praktik Scanlation dihubungkan dengan UU No. 28 Tahun 2014 Narayana Khamil; Dewi Mayaningsih; Ikhwan Aulia Fatahillah
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60019

Abstract

Perkembangan industri kreatif, khususnya subsektor penerbitan komik digital (Webtoons), menghadapi ancaman serius di era digital berupa maraknya praktik scanlation, yakni pemindaian, penerjemahan, dan penyebaran komik secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap komik digital (Webtoons) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengidentifikasi kendala penegakannya, serta merumuskan upaya hukum strategis untuk mengatasi tindakan scanlation. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yang menganalisis data kualitatif dari sumber primer serta sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Webtoons sah dilindungi secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, sebagai karya seni dan karya tulis. Terdapat beberapa kendala dalam penegakannya yang dibagi menjadi kendala yuridis, teknis dan sosiologis. Guna menanggulanginya, pemegang hak cipta dapat menempuh upaya preventif serta upaya represif. Sebagai rekomendasi, diperlukan penguatan sinergi lintas institusi antara pemerintah dan platform digital, serta edukasi kesadaran hukum yang masif kepada masyarakat guna memutus rantai ekosistem pembajakan tersebut.
Co-Authors Fahmi Ihsan Margolang Ikhwan Aulia Fatahillah Narayana Khamil