Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan
Raihani Khairunissa Barni
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perbandingan Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik di Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia dengan Thailand Uswatun Nur Auliya; Raihani Khairunissa Barni; Ayu Maulani; M. Raka Harsyarudin; M. Ibnu Muhadzib Zaki Nurachman; Mawar; Muhammadaree Waeno
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 2 No. 3 (2025): Agustus : Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v2i3.924

Abstract

Sampah plastik menjadi masalah krusial di dunia mengingat jumlahnya terus bertambah hingga mencapai 14 juta ton setiap tahunnya. Sampah plastik yang tidak terurai menimbulkan masalah lingkungan, sehingga diperlukan penanganan yang signifikan dalam mengatasi masalah sampah tersebut. Di negara-negara berkembang , masalah sampah plastik masih menjadi tantangan, seperti di Thailand yang tercatat pada tahun 2024 sebagai salah satu negara dengan produksi sampah plastik tertinggi hingga mencapai 45kg/kapita/tahun, sedangkan Indonesia sebesar 15kg/kapita/tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan kebijakan pengelolaan sampah plastik di Indonesia dan Thailand, guna mengidentifikasi program-program yang dilaksanakan kedua negara tersebut untuk mengurangi volume sampah plastik. Metode penelitian ini menggunakan library research yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami kebijakan pengelolaan sampah plastik di Indonesia dan Thailand. Penelitian ini relevan untuk dilakukan mengingat masih terbatasnya studi banding yang secara khusus membahas kebijakan pengelolaan sampah plastik di negara-negara berkembang, khususnya antara Indonesia dan Thailand. Padahal, kedua negara tersebut menghadapi tantangan yang cukup berat terkait dengan meningkatnya volume sampah plastik setiap tahunnya. Minimnya penelitian sejenis menjadi alasan utama pemilihan topik ini, guna mengisi research gap yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara memiliki kebijakan nasional sebagai langkah penanggulangan permasalahan sampah plastik, di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dengan prinsip 3R, sedangkan Thailand dengan Peta Jalan Pengelolaan Sampah Plastik 2018-2030. Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini mampu memberikan sumbangan akademis berupa pemetaan kebijakan dan evaluasi implementasi program yang telah dilakukan di masing-masing negara, sebagai dasar penyusunan strategi pengelolaan sampah plastik yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Analisis Manajemen Kinerja dalam Penataan Tenaga Non-ASN oleh Kementerian PANRB Uswatun Nur Auliya; Raihani Khairunissa Barni; Ayu Maulani; Luninda Hamidah Pasya; Muhammad Khoirul Anwar
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 6 (2025): Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i6.1351

Abstract

Bureaucratic reform is an essential step in realizing a clean, accountable, professional, and transparent government. The 2020–2024 Bureaucratic Reform Road Map has emphasized the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform’s (Kementerian PANRB) efforts to establish a healthy bureaucracy through the strengthening of the merit system, performance management, and service digitalization. As providers of public services, Civil Servants (ASN) play a crucial role in ensuring professional public service delivery; therefore, an organized performance management system is required to achieve optimal bureaucratic reform. However, in practice, the performance management implemented by the Ministry still faces challenges, particularly concerning non-ASN personnel. This study aims to analyze the implementation of performance management in the process of structuring non-ASN personnel by the Ministry of PANRB as part of the national bureaucratic reform agenda. The research employs a qualitative approach with descriptive analysis based on literature review, legislation, and secondary data from official sources. The findings indicate that the policy of structuring non-ASN personnel, grounded in the principles of the merit system and performance management, has brought significant changes to human resource governance within government institutions. Nevertheless, its implementation still encounters challenges such as limited budget allocation, lack of integrated performance data, and uncertainty regarding the employment status and welfare of non-ASN employees. The digitalization efforts through the e-Kinerja system and national personnel data collection serve as strategic steps to enhance transparency and accountability in performance assessment. Thus, comprehensive performance management is expected to promote professionalism among public servants, improve organizational effectiveness, and realize an adaptive and integrity-based bureaucracy.
Co-Authors Ayu Maulani Luninda Hamidah Pasya M. Ibnu Muhadzib Zaki Nurachman M. Raka Harsyarudin Mawar Muhammad Khoirul Anwar Muhammadaree Waeno Uswatun Nur Auliya