Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains
Anang Sophan Tornado
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Melalui Implementasi Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023: Optimizing the Role of the Prosecutor's Office in Enhancing Legal Awareness in Hulu Sungai Utara Regency through the Implementation of Attorney General's Instruction No. 5 of 2023 Ali Zainal Abidin; Anang Sophan Tornado
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 6: Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7788

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakagi dengan dikeluarkannya Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Kemudian mengenai bagaimana bentuk pelaksanaan dan optimaliasinya dalam meningkatkan kesadaran hukum di wilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara dipilih sebagai titik fokus penelitian. Penelitian ditulis dengan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara telah melakukan langkah-langkah kongkrit diantaranya dengan melakukan edukasi melalui kegiatan sosisalisasi dan penyuluhan, pengawasan pengelolaan dana desa melalui optimalisasi program aplikasi Jaga Desa, hingga optimalisasi peran wadah badamai dalam penyelesaian perkara cepat. Beberapa kendala utama meningkatkan kesadaran hukum yakni masih kurangnya kualitas sumber daya manusia, kendala teknis seperti lemahnya jaringan internet dan lemahnya server aplikasi Jaga Desa, tidak adanya instrumen hukum yang mengatur perihal hak dan kewajiban pelaksana, kejelasan honorium, hingga tidak adanya instrumen hukum yang menegaskan untuk diwajibkannya penggunaan aplikasi sehingga menjadi tidak merata dan tidak optimal. Oleh sebab itu maka diperlukan adanya perbaikan baik pada instrumen hukum, teknis, hingga edukasi berkelanjutan untuk mendorong mewujudkan manusia hukum yang sadar dan taat pada tata aturan bernegara.
Keabsahan Putusan Elektronik Dan Mekanisme Pengawasannya Dalam Sistem E-Court: Legal Validity of Electronic Court Decisions and Oversight Mechanisms within the E-Court System Haya Shofiyya; Anang Sophan Tornado
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 6: Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7872

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum mengedepankan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009. Seiring dengan kemajuan teknologi digital, sistem peradilan Indonesia mengalami transformasi melalui penerapan e-Court dan e-Litigation untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan peradilan. Namun, implementasi putusan elektronik masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait perbedaan isi antara salinan putusan elektronik dengan fisik yang berpotensi menimbulkan sengketa baru dan merusak legitimasi peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan putusan elektronik serta mekanisme pengawasannya dalam sistem e-Court. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan kekaburan norma dalam PERMA No. 7 Tahun 2022 yang belum mengatur secara rinci mekanisme verifikasi dan pengawasan atas keakuratan isi putusan. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang lebih terbuka dan terintegrasi guna menjamin legitimasi dan akurasi putusan elektronik dalam sistem peradilan modern.
Kepastian Hukum Pada Kasus Perjudian Online Dalam Penggunaan Pasal 303 KUHP Dengan 27 Ayat 2 UU ITE: Legal Certainty In Online Gambling Cases In The Use Of Article 303 KUHP With 27 Paragraph 2 UU ITE Muhammad Akbar Nasyir; Anang Sophan Tornado
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 7: Juli 2025 - In Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.7972

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum dalam penanganan kasus perjudian online yang menggunakan Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Maraknya praktik perjudian berbasis internet menimbulkan urgensi terhadap penerapan asas lex specialis derogat legi generali, di mana aturan hukum yang bersifat khusus harus mengesampingkan aturan umum ketika keduanya mengatur perbuatan yang sama. Berdasarkan sejumlah putusan pengadilan, masih ditemukan ketidakkonsistenan dalam penerapan pasal terhadap pelaku perjudian online. Padahal, Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara eksplisit mengatur distribusi informasi bermuatan perjudian dalam sistem elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tiga metode: pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 303 KUHP terhadap pelaku perjudian online mencerminkan pengabaian terhadap asas hukum yang semestinya dijadikan pedoman. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan pemahaman dan keberanian penegak hukum dalam mengedepankan aturan lex specialis demi menciptakan kepastian hukum di era digital.
Co-Authors Ali Zainal Abidin Haya Shofiyya Muhammad Akbar Nasyir