Agatha, Bidari Amelia
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Kebijakan 1 Alamat  Maksimal 3 Kartu Keluarga di Kecamatan Semampir Kota Surabaya Rifki A.M, Muhammad; Agatha, Bidari Amelia; Oni, Tanti; Regar, Ely Kristin Br; Rani, Berliana Mustika
JOSH: Journal of Sharia Vol. 4 No. 02 (2025): Vol. 04 No. 02 Juni 2025
Publisher : Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/josh.v4i02.1892

Abstract

This study looks at how Surabaya’s new policy limiting one house to a maximum of three family cards (Kartu Keluarga or KK) is being carried out in Kecamatan Semampir. The policy was introduced to fix inconsistencies in the population database, where many people were registered at addresses they no longer lived at—or never lived at to begin with. Some houses were found to have dozens of family cards linked to them, which created problems for service delivery and planning. Using a qualitative approach, this research draws on interviews, field observations, and official documents to understand how the policy is being implemented on the ground. While the city has started enforcing limits through a web-based system, the process hasn’t been smooth. In Semampir, the number of family cards flagged for removal is the highest in the city. Challenges include limited outreach, resistance from residents, and gaps in coordination across local government offices. The findings suggest that implementation depends not just on rules, but on how well they’re explained, how much support is available, and whether staff are equipped to follow through. This paper recommends improving communication with residents, strengthening interagency cooperation, and making sure local officials have the tools and training to manage changes in population data.
Perbandingan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Faktor Berbeda: Studi Kasus RSUD Sidoarjo Barat dan RSUD Notopuro Agatha, Bidari Amelia; Manggalou, Singgih
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i3.24270

Abstract

Sebagai pelayan publik, pemerintah seharusnya menawarkan layanan kesehatan berkualitas tinggi kepada warganya. Hal ini penting karena setiap orang memiliki hak dasar untuk mendapatkan layanan kesehatan yang wajib disediakan oleh pemerintah. Untuk mendapatkan aparatur yang profesional, dibutuhkan orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi kerja yang sesuai dengan pekerjaannya. Perencanaan kebutuhan pegawai yang dapat memenuhi tuntutan organisasi merupakan langkah pertama dalam proses ini. Setiap instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus menetapkan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya pasal 56 ayat 1. RSUD Notopuro dan RSUD Sidoarjo Barat memiliki jumlah kebutuhan pegawai ASN yang berbeda hal ini bisa disebabkan oleh 3 faktor yaitu: jumlah kunjungan pasien, layanan kesehatan dan fasilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab faktor yang mempengaruhi kebutuhan pegawai ASN di RSUD Notopuro dan Sidoarjo Barat. Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan pada RSUD Notopuro diketahui jumlah kebutuhan pegawai ASN Sebanyak 2289 dan RSUD Sidoarjo Barat sebanyak 1130, hal tersebut disebabkan oleh 3 faktor yakni : jumlah kunjungan pasien, layanan kesehatan yang diberikan serta fasilitas sarana dan prasarana.