Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

8.447

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Daulat Hukum Unram Law Review JURNAL CENDEKIA HUKUM Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Veteran Law Review Sarwahita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTISI Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik JURNAL USM LAW REVIEW Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Multicience Jurnal hukum IUS PUBLICUM Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Law Development Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Socius: Social Sciences Research Journal IIJSE Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Media Hukum Indonesia (MHI) Asian Journal of Social and Humanities Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi IPSSJ Pamulang Law Review

Andriyanto Adhi Nugroho

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Author-ID : 1229444

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

ACCESS TO JUSTICE: IN CONSIDERING LOSSES OF GIVING THE RIGHT OF EXPLOITATION (Studies in Mesuji Lampung) Nugroho, Andriyanto Adhi; Winati, Atik; Wahyuningsih, Yuliana Yuli
Veteran Law Review Vol 2, No 2 (2019): November 2019
Publisher : Faculty of Law, Pembangunan Nasional Veteran Jakarta University

Conflict in Mesuji can indeed be categorized as a chronic agrarian conflict. This chronic condition can?t be separated from the complex dynamics of conflict, involving various parties with different interests. Case of indemnification Barat Selatan Makmur Investindo Company with the community in Mesuji is also at the same time a fact that shows that forests do not merely present ecological facts, but a landscape that is socially constructed to fulfill some functions, namely as a region of life, a place to grow the collective identity of a community group, developing the culture of society

ACCESS TO JUSTICE: IN CONSIDERING LOSSES OF GIVING THE RIGHT OF EXPLOITATION (STUDIES IN MESUJI LAMPUNG) Winanti, Atik; Nugroho, Andriyanto Adhi; Wahyuningsih, Yuliana Yuli
Veteran Law Review Vol 2, No 2 (2019): November 2019
Publisher : Faculty of Law, Pembangunan Nasional Veteran Jakarta University

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA OUTSOURCING BERDASARKAN ASAS KEADILAN Suyanto, Heru; Nugroho, Andriyanto Adhi
Jurnal Yuridis Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Outsourcing is delegation of daily management and operations of a business process to outside parties (a provider of outsourcing services). Through delegation, then the management is no longer done by the company, but rather delegated to companies outsourcing services. Protection of workers was intended to guarantee the fundamental rights of workers and guaranteeing equality of opportunity and treatment without any discrimination on the well-being of workers and for the realization of his family by remaining attentive to the developmental progress of the business world and the interests of employers. Laws and regulations related to the protection for workers, namely law No. 13 of 2003 on labor and the implementing regulations of the legislation in the field of employment.

PERTANGGUNGJAWABAN ANGKUTAN BERBASIS ONLINE TERHADAP KEHILANGAN BARANG KONSUMEN DALAM JASA PENGIRIMAN BARANG Lestari, Marcella Agustia; Nugroho, Andriyanto Adhi
Jurnal Yuridis Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Perusahaan angkutan berbasis online dalam layanan jasa pengiriman barang yang berperan sebagai pelaku usaha dalam menjalankan usahanya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang telah dirugikan akibat kehilangan barang yaitu melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen karena melalui jalur ini konsumen dapat menyelesaikan sengketanya dengan waktu yang relatif cepat, biaya hemat, dan kerahasiaan konsumen terjamin. Selain itu apabila jalur non litigasi gagal dilakukan dapat dilakukan upaya penyelesaian melalui litigasi atau melalui pengadilan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG DIRUMAHKAN TERKAIT REMUNERASI DALAM MASA PANDEMI COVID-19 Dhitania Annisa; Andriyanto Adhi Nugroho
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Dengan adanya pandemi Covid-19, banyak perusahaan yang berdampak pada aturan pemerintah serta alasan kesehatan untuk melakukan kegiatan work from home, dan berdampak kepada pekerja yang dirumahkan, kebijakan ini berdampak pada pemberian remunerasi terhadap tenaga kerja. Penelitian ini mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang dirumahkan terkait remunerasi dalam masa pandemi Covid-19.Hal ini melatarbelakangi permasalahan mengenai bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap tenaga kerja yang dirumahkan terkait remunerasi pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta konsekuensi terhadap perusahaan yang tidak memberikan remunerasi pada tenaga kerja yang dirumahkan selama pandemi Covid-19.Dari hasil penelitian menyatakan bahwa berkaitan mengenai perlindungan dan pengupahan pekerja di tempat kerja, pengusaha dapat memberikan penangguhan pembayaran upah apabila pengusaha tidak dapat membayar upah sesuai dengan peraturan upah minimum, melalui persyaratan dimana harus melakukan perundingan dengan pekerja terlebih dahulu. Pengusaha melakukan penangguhan pembayaran upah minimum kepada pekerja dengan mengabaikan kewajiban para pengusaha untuk membayar selisih upah minimum penangguhan.

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CUTI TAHUNAN PEKERJA WAKTU TERTENTU YANG TIDAK TERPENUHI Nadila Devita; Andriyanto Adhi Nugroho
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Di perusahaan yang memproduksi alat rumah tangga berbahan plastik, hak pekerja waktu tertentu atas cuti tahunan tidak terpenuhi. Cuti tahunan tersebut hanya untuk karyawan tetap sedangkan pekerja waktu tertentu tidak mendapatkan hak cuti tahunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum hak cuti tahunan pekerja waktu tertentu dan penyelesaian hukum yang dapat ditempuh pekerja jika cuti tahunannya tidak terpenuhi. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendakatan perundang-undangan (statue approach). Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum atas hak cuti tahunan bagi pekerja waktu tertentu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa pekerja waktu tertentu berhak atas cuti tahunan ketika telah bekerja di suatu perusahaan selama 1 tahun berturut-turut, namun jika cuti tahunan tidak diberikan maka salah satu hak pekerja waktu tertentu tidak terpenuhi dan perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana atau denda serta untuk penyelesaian hukum atas tidak terpenuhinya cuti tahunan, pekerja dapat menyelesaikannya melalui jalur non-litigasi yaitu ada bipartit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase atau melalui litigasi yaitu melalui pengadilan hubungan industrial.

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA SAAT PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN Khalda Fadilah; Andriyanto Adhi Nugroho
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Fenomena kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia begitu pesat hal ini tentu sangat berdampak negatif terhadap ketenagakerjaan dan melemahnya perekonomian negara Indonesia sehingga menimbulkan implikasi nyata yang harus dihadapi banyak perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh di Indonesia secara masal. Pasal 164 dan 165 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kurang lebih menyatakan bahwa suatu perusahaan berhak memutus hubungan kerja terhadap pekerja apabila suatu perusahaan mengalami force majeure atau dalam keadaan memaksa. Pada prinsipnya saat terjadi force majeure maka tanggung jawab atas segala ganti rugi dan tuntutan itu akan hilang dan tidak ada pergantian biaya kerugian apabila terjadi suatu keadaan memaksa (force majeure) atau kejadian yang tidak disengaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum tentang Pemutusan Hubungan Kerja bisakah dikategorikan sebagai alasan force majeure karena kondisi Pandemi Covid-19 yang sudah dikatakan sebagai bencana nasional dan memberikan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja dengan alasan force majeure. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif

PENYULUHAN HUKUM MENGENAI KETENAGAKERJAAN DI RT 07 RW 14 KELURAHAN BAHAGIA KECAMATAN BABELAN KABUPATEN BEKASI Andriyanto Adhi Nugroho; Surahmad
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 3 No 1 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

The devotion to the community aims to provide mentoring and socialization of the rights that are being addressed by Labor based on legislation on Labor. Analysis of the arrangement was done with the instrument of law based on the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945, Act No. 13 year 2003 on employment. Protection against workers is intended to ensure the basic rights of workers and ensure the similarities of opportunities and treatment without discrimination of any kind to realize the welfare of workers and their families while still paying attention to developments Business progress and entrepreneurs' interests. The legislation related to the protection of the workers of Law No. 13 year 2003 on employment and implementing regulations of the law in the field of employment. The devotion to this community is done by several phases, which are divided into three phases, namely (1) the preparatory phase for community service, the preparation phase begins with finding the problem that will be discussed in the devotion to This society. Further followed by the collapse of the title and formulation of the proposal to community devotion. (2) The stage of implementation, this stage begins with the data-keeping through the dedication of the literature by reviewing the relevant library materials with the research study then supplemented by interviews to the informant to complete the data This devotion. (3) Completion stage, at the stage of this research is conducted by analyzing the research data followed up by the preparation of reports and publications of the results of community devotion.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Raka Wicaksono; Andriyanto Adhi Nugroho; Rosalia Dika Agustanti
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 8, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v8i2.4793

This study aims to determine the legal protection for consumers of Indihome internet services who feel they have been harmed by the services provided by Indihome, then further discuss the liability of PT. Telekomunikasi Indonesia as a provider of Internet services to consumers who have sued the problem. This study uses a normative juridical method with a law approach, a case approach and a conceptual approach, with primary and secondary legal sources. The results of the study show that legal protection for consumers also includes consumer rights as regulated in Article 4 of Law Number 8 of 1999 and Article 45 of Law Number 8 of 1999. There are obstacles to damage or losses experienced by consumers related to the quality of services provided is the responsibility of PT. Telecommunications Indonesia as a business actor. In addition to demanding rights, consumers must also pay attention to their obligations such as reading or following information instructions and procedures for the use or utilization of goods and/or services, for the sake of security and safety which aims to prevent consumers from things that will harm consumers later. The form of responsibility of PT. Telekomunikasi Indonesia that is given to IndiHome consumers, namely providing compensation according to company regulations, providing compensation, resolving disputes regarding the implementation and/or interpretation of subscription contracts, are jointly resolved by PT. Telekomunikasi Indonesia and customers by deliberation

Bantuan Hukum Online Non Litigasi Dalam Rangka Menuju Desa yang Modern dan Berkeadilan Suherman; Andriyanto Adhi Nugroho; Yuliana Yuli; Wahyo Santoso; Human Santoso
Bahasa Indonesia Vol 19 No 01 (2022): Sarwahita : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Edisi Khusus)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/sarwahita.191.19

Abstract Most of the residents of Baros village work in the agricultural and plantation sectors with most of the residents having education up to junior high and high school levels. Thus, they do not understand the law and technology that is currently developing due to their low educational background. Therefore, Baros Village needs socialization about the online legal assistance of nonlitigation in order towards a modern and justice village. The method used is in the form of socialization accompanied by counseling to the community, namely by providing explanations and discussions with the aim of activities that Baros villagers understand the importance of online legal assistance through non-litigation using current technology such as computers, laptops and hand phones. The results of the activities in the socialization turned out to be many Baros villagers who did not understand the existence of online legal assistance to resolve their cases outside the court such as negotiation, mediation, conciliation, and consultation. The village office must provide an internet network, computer or laptop for its citizens to learn technology in order to become a modern village. Abstrak Sebagian besar penduduk desa Baros bekerja di sektor pertanian dan perkebunan dengan sebagian besar warganya mempunyai pendidikan sampai tingkat SMP dan SMA. Sehingga mereka kurang memahami hukum dan teknologi yang berkembang saat ini dikarenakan latar belakang pendidikan yang masih rendah. Oleh karenanya, Desa Baros perlu adanya sosialisasi tentang pentingnya memahami teknologi dan hukum untuk dapat menyelesaikan sengketanya secara online dan melalui alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non litigasi. Metode yang digunakan berupa sosialisasi disertai penyuluhan kepada masyarakat yaitu dengan memberikan penjelasan dan diskusi dengan tujuan kegiatan agar warga desa Baros memahami pentingnya bantuan hukum online melalui non litigasi dengan menggunakan teknologi saat ini seperti computer, laptop dan Hand phone. Hasil kegiatan dalam sosialisasi ternyata banyak warga desa Baros yang tidak memahami adanya bantuan hukum online untuk menyelesaikan perkaranya melalui diluar pengadilan seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, konseltasi. Kantor desa harus menyediakan jaringan internet, computer atau laptop untuk warganya belajar teknologi agar menjadi desa yang modern.

Co-Authors Achmad Hanif Avicenna Setiady ADINDA ZAHRA ANDRIYANI Adira Mutiara Jasmine Agustanti, Rosalia Dika Akbar, Masyhur Al Fitriyani Alvito, Haykal Rizki Anatasia Lamminar Andriyan Rahardi Angelia Carla Angga Sandhika Raharjo Anindya, Salma Elsa Anisah, Aura Artanti Zahra Adisa Aryaputri, Aqila Shafiqa Atik Winanti Azalia, Zatira Rahma Azareel Sulistiyanto Jusuf Azizah A Bayu Suryadi Manggala Chairunnisa Yumna Risti Christiansen, Nicholas Daniel Dara Puspita Riyawan DARRYL ANNE LANITA SIMANUNGKALIT Devy Fitri Syahrani Dhitania Annisa Diah Ayu Wulandari, Diah Ayu Diani Sadiawati Dieka Qaulam Nabilla Diva Salsabila Ferdiansyah Djie, Bryan Storm Feryan Dorinda S, Gabriel Eliska Vioni Faizal Erick Lingga Wisnu FANDY GULTOM Farbadi, Mayla Putri Farizh Maulana Yusuf Fasya, Azkia An Nida Feby, Amanda Ferdiansyah, Reza Fernanda, Silvia Feryan Djie, Bryan Storm Fitria Syahwa Fawdhisa Gabriella Angelina Permatasari Ghina Rhoudotul Gracy, Clony Christy Guna Gerhat Sinaga Gunawan, Rafy Akmal Hasna Nurul Zahida Hendra Parulian Hermawati, Mutiara Heru Suyanto Hilyah Az Zahra Human Santoso Hutabarat, Josefid Keitharo Indriani Rieda Astuti Insani, Gema Mutiara Irene Liansah Ivana, Gabriella Jihan Shaumy Julia Elfany Shavira K, Kefianto Karina Hasiyanni Manurung Khalda Fadilah Kinanti Puput Septiana Kusuma, Nanda Putri Ananda Lambok Suprianto Lamminar, Anatasia Lestari, Marcella Agustia Logan Al Ghozi Maharani, Nurrachma Mahendra, Rayhan Syahbana Manggala, Bayu Suryadi Manogu Sitompul, Theodore Daniel Sebastian Marpaung, Velani Christina Marsya Arviela Maharani Matondang, Togar Ibrahim Maylinda, Prisca Dwi Muhammad Athaya Primananda muhammad fikri Muhammad Rifqi Murti, Terra Whisnu Mustafid Milanto Achmad Muthia Sakti Nadila Devita Nafisa Verlee Ameeralia Najwa Latisha Natalia, Imelda Hera Natasya Fhadyah Azzahra Negara, Revolusi Shandi Nicholas Pratama Budi Eryono Nirwana, Rena Putri Nirwasita Zada Paramesti Noviani, Laila Nurchasanah Nurfajriana, Syifa Nuriskia, Centia Sabrina Nurrachma Maharani Nurrachman, Azzahra Ongkowiguno, Cheryl Michaeli Parlagutan, Dodi Pramudita Antasia Priyambodo, Muhammad Bagus Pujia Khoirunisa Rachim, Muhammad Hafidz Rafidah, Annisa Rahma Rafli, Muhammad Raihan Fadhilah Putra Raka Wicaksono Ramadhan, Niko Rafael Ramadhandiko, Difqa Alvi Rebecca Purba Respati, Adnasohn Aqilla Rifa Nasya Shafwa Rofi Ayyasy Roulina, Cahaya Grace Sadiqa, Hafsa Syahrain Safina Nabila Fikrie Sandiah, Rara Siti Seraf, Yudea Maruli Setyarini, Astri Dewi Sheila, Eirene Eva Marta Shiddiq Gymnastiar, Abdur Rahman Silvia Rosiana Siregar, Tiara Rebecca Kezia SITI NUR AMALIAH Sitorus, Yosua Audric Matthew Subakdi Suci, Indah Meisyana Suherman Sulthoni Ajie Sahidin Surahmad Suyanto, Heru Suzeeta, Nala Syandhira Swanasti Djatu Dianti Syahrani, Devy Fitri Syifa Nurfajriana Tambunan, Yesaya Geraldo Tantri Nur Aditya S Tazkia Asshiva Maryam Thoriq Umam Farisy Tigor Akhmad Fahrezi Utami, Safira Maharani Putri Wahyo Santoso Winati, Atik Yearta Kurnia Zalifah Yuliana Yuli Yuliana Yuli Wahyuningsih Yuliana, Adelia Zahra Auliana Noor Alfatah Zainab Cahya Rosuli Zalfa, Nabila

Title

Found 66 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 66 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 66 Documents
Search