Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Optimalisasi Peran Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kebijakan Ekspor Pasir Laut Dengan Prinsip Perlindungan Lingkungan Rahayu, Dian Anggi; Ramadhani, Prastiti Suryaning; Novel, Samirah; Lestari, Widya Tri
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Government Regulation No. 26 Year 2023 on the Management of Sedimentation Results in the Sea has raised concerns due to its potential harm to marine ecosystems and possible conflict with environmental protection principles under Law No. 32 of 2009. Using a normative juridical method, this study finds that Corporate Social Responsibility (CSR) plays a vital role in mitigating environmental and social impacts, particularly through rehabilitation and coastal community programs. However, CSR implementation remains weak due to insufficient regulatory clarity. The study recommends strengthening CSR regulations with derivative norms ensuring transparency, independent evaluation, and public involvement. It also urges a comprehensive review of Government Regulation No. 26 Year 2023 to align with environmental principles such as AMDAL, public participation, and the precautionary principle. Corporations are encouraged to embed CSR into their sustainability strategies to ensure real contributions to environmental conservation and community welfare.
LEGALITAS DAN DAMPAK PENERBITAN HAK GUNA BANGUNAN (HGB) DI ATAS PERMUKAAN LAUT: PERSPEKTIF HUKUM DAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN DI INDONESIA Fiko Rusdiananto, Gavra; Aufa, Muhamad Gagah; Ramadhani, Prastiti Suryaning; Syfiyah, Shafa
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 1 (2025): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i1.145

Abstract

Pemanfaatan ruang laut untuk pembangunan kian meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan lahan. Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi salah satu instrumen hukum dalam permasalahan ini. Namun, dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), tidak secara eksplisit mengatur pemberian HGB di atas permukaan laut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, penerbitan HGB di wilayah laut berisiko mencemari air laut, mengakibatkan kerusakan ekosistem, dan konflik sosial dengan masyarakat pesisir. Penelitian ini mengkaji legalitas penerbitan HGB di atas permukaan laut serta dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah hukum normatif melalui pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya regulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (PP 18/2021) serta lemahnya pengawasan terhadap proyek reklamasi memperburuk dampak lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas, peningkatan transparansi dalam penerbitan HGB, serta penguatan mekanisme perlindungan lingkungan guna memastikan pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan.