Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

MENCIPTAKAN GENERASI EMAS 2045 MELALUI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BERBASIS PROJECT BASED LEARNING DI MAS AL-KHAIRIYAH Basyarah, Rohan; Tambunan, Alif Hakiim Parulian; Aufa, Muhamad Gagah; Pratama, Muhammad Rizky; Subakdi, Subakdi; Mulyadi, Mulyadi; Halim, Abdul; Manalu, Ronald
Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Vol. 2 No. 11 (2024): Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran
Publisher : Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Budaya korupsi sudah mengakar pada bangsa kita sejak zaman penjajahan. Korupsi dulunya dilakukan oleh individu atau kelompok yang diberikan wewenang untuk mendistribusikan upah bagi para pekerja kita, namun permasalahan ini sampai kini masih sulit untuk diatasi tentunya hal ini berbanding terbalik dengan tujuan negara yaitu mewujudkan Generasi Emas 2045. Melalui pendekatan normatif, kami sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dirasa perlu ikut andil dalam upaya memberantas korupsi, dengan melakukan sosialisasi mengenai pendidikan antikorupsi di MAS Al-Khairiyah terkhusus sejumlah siswa yang beberapa dari mereka memiliki peran penting dalam organisasi sekolah dan dapat memengaruhi teman temannya dalam lingkungan sekolah, dalam hal ini kami berharap sosialisasi seperti ini akan terus dilanjutkan oleh siswa kedepannya. Melalui survei daring dan interaksi secara langsung, kami menemukan masih banyak dari siswa-siswi yang belum terlalu paham mengenai substansi dari korupsi itu sendiri. Dengan pendekatan yang menyenangkan dan bersahabat dirasa substansi yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh siswa-siswi dan membuka pikiran mereka terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh perilaku korupsi.
LEGALITAS DAN DAMPAK PENERBITAN HAK GUNA BANGUNAN (HGB) DI ATAS PERMUKAAN LAUT: PERSPEKTIF HUKUM DAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN DI INDONESIA Fiko Rusdiananto, Gavra; Aufa, Muhamad Gagah; Ramadhani, Prastiti Suryaning; Syfiyah, Shafa
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 1 (2025): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i1.145

Abstract

Pemanfaatan ruang laut untuk pembangunan kian meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan lahan. Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi salah satu instrumen hukum dalam permasalahan ini. Namun, dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), tidak secara eksplisit mengatur pemberian HGB di atas permukaan laut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, penerbitan HGB di wilayah laut berisiko mencemari air laut, mengakibatkan kerusakan ekosistem, dan konflik sosial dengan masyarakat pesisir. Penelitian ini mengkaji legalitas penerbitan HGB di atas permukaan laut serta dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah hukum normatif melalui pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya regulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (PP 18/2021) serta lemahnya pengawasan terhadap proyek reklamasi memperburuk dampak lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas, peningkatan transparansi dalam penerbitan HGB, serta penguatan mekanisme perlindungan lingkungan guna memastikan pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan.
LEGAL ANALYSIS OF ALLEGED HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN THE ENTERTAINMENT INDUSTRY: A CASE STUDY OF THE ORIENTAL CIRCUS IN INDONESIA Aufa, Muhamad Gagah; Ramadhani, Aura Nafisha; Siregar, Andita Resia Raymond
Journal Social Sciences and Humanioran Review Vol. 2 No. 01 (2025): JANUARY
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/jsshr.v2i01.188

Abstract

The case of Oriental Circus Indonesia (OCI) involves allegations of systematic physical violence, exploitation, and modern slavery against performers that have remained legally unresolved for twenty-eight years. This research is paramount due to the absence of systematic academic inquiry into OCI’s human rights violations and the necessity to address systemic failures in protecting vulnerable groups within the entertainment industry. This study employs a library research method using juridical-normative and critical-sociological approaches to analyze secondary legal data and digital evidence. The analysis reveals that the reported practices constitute gross human rights violations and modern slavery, fundamentally breaching the 1945 Constitution, Law Number 39 of 1999, and international conventions such as the Convention on the Rights of the Child. Furthermore, the study concludes that structural barriers and political constraints hinder access to justice, necessitating the formation of an independent Joint Fact Finding Team to ensure legal accountability and comprehensive victim rehabilitation.
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LARANGAN PENGUNGKAPAN RAHASIA DAN LARANGAN KOMPETISI: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 331/Pdt/2025/PT DKI Aufa, Muhamad Gagah; Bilqis, Mody Shabina; Ophelia, Talita Azmi; Hidayat, Khaira Fayyaza Ramadhan; Tyastaputra, Benaya Riskya
Van Java Law Journal Vol 2 No 01 (2025): APRIL
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v2i01.189

Abstract

Dalam kontrak bisnis modern, Perjanjian Kerahasiaan dan Klausul Larangan Kompetisi merupakan perjanjian inominat yang sah berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata, melindungi rahasia dagang serta keunggulan kompetitif melalui asas pacta sunt servanda. Pelanggaran oleh Tergugat Sulfa Sopiani terhadap PT FOOM LAB GLOBAL via Perjanjian No. 0187/NDA/FLG/VII/2023 dikategorikan sebagai wanprestasi (Pasal 1238-1243 KUHPerdata), meliputi tidak melaksanakan prestasi, terlambat, cacat, atau melakukan yang dilarang, seperti bergabung dengan PT MOVI VENTURA PRIMA sebagai pesaing dan mengungkap informasi rahasia. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 331/Pdt/2025/PT DKI (banding dari PN Jakarta Selatan No. 155/Pdt.G/2024/PN.JktSel) menguatkan putusan tingkat pertama, menyatakan Tergugat wanprestasi dan mewajibkan ganti rugi Rp800.000.000 sebagai liquidated damages (penalti konvensi). Turut Tergugat PT MOVI Ventura Prima ditanggung jawab renteng (hoofdelijk aansprakelijkheid) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum/PMH) atas itikad buruk memanfaatkan rahasia dagang, meskipun bukan pihak kontrak. Pendekatan ini mengintegrasikan wanprestasi (kosten, schaden, interesten) dengan PMH melalui doktrin third party inducement, memastikan pemulihan maksimal bagi PT FOOM.