Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Teknologi Pendidikan Media Hukum Indonesia (MHI) Forschungsforum Law Journal
Lestari, Widya Tri
Unknown Affiliation
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Sosialisasi Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa SD 03 Pondok Labu Jakarta Selatan dalam Mewujudkan Pemantapan Ketahanan dan Tata Kelola Kepemerintahan Indonesia Kaban, Divany Harbina Emzilena; Adam, Chelsea Kairadinda; Lestari, Widya Tri; Pane, Elisabet Nauli; Widjaya, Marcellino Rizky Indra; Aritonang, Christian Daniel; Santika, Syahirah Rafah; Amanda, Nauva; Deswert, Daniel Justin Jeconica; Sukma, Nadira Fariza
Jurnal Teknologi Pendidikan Vol. 1 No. 2 (2023): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jtp.v1i2.112

Abstract

Pendidikan anti-korupsi memegang peran penting dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia dengan kualitas dan integritas. Artikel ini membahas pelayanan masyarakat dalam bentuk yang dilaksanakan di SDN 03 Pondok Labu, Jakarta Selatan, dan bertujuan untuk menganalisis hasil sosialisasi penerapan pendidikan anti-korupsi bagi siswa sekolah dasar dalam konteks penguatan ketahanan dan tata kelola di Indonesia. Data dikumpulkan melalui tinjauan literatur. Hasil penelitian SDN 03 Pondok Labu, Jakarta Selatan, mengadopsi berbagai strategi pendidikan anti-korupsi, termasuk integrasi materi anti-korupsi dalam kurikulum, pelatihan guru, dan kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan nilai integritas. Hasil pelayanan ini juga menunjukkan bahwa siswa yang ikut program pendidikan anti-korupsi menunjukkan pemahaman yang meningkat tentang pentingnya integritas dalam menjaga tata kelola yang baik. Pelayanan ini memberikan kontribusi penting dalam konteks penguatan ketahanan dan tata kelola Indonesia dengan menunjukkan bahwa pendidikan anti-korupsi bagi siswa sekolah dasar dapat menjadi pondasi yang kuat dalam membentuk generasi yang berkomitmen untuk mencegah korupsi dan mempromosikan tata kelola yang bersih dan transparan. Artikel ini menguraikan temuan tersebut dan implikasinya untuk upaya lebih lanjut dalam memperkuat pendidikan anti-korupsi di tingkat pendidikan dasar.
Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Dalam Membayar Uang Kuliah Tunggal Menggunakan Sistem Student Loan Zachrie, Danindra; Izzati, Inayatu Dzil; Fath, Al; Lestari, Widya Tri
Forschungsforum Law Journal Vol 1 No 03 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v1i03.8982

Abstract

Besarnya rata-rata biaya pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi tidak sebanding dengan besarnya pendapatan yang didapatkan orang tua sebagai pemberi fasilitas pendidikan. Pemerintah sudah berupaya dengan mengeluarkan bantuan pendidikan KIP dan KIP Kuliah bagi masyarakat Indonesia, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum tepat sasaran. Selain itu, Masyarakat golongan menengah menghadapi beban berat dalam membiayai pendidikan anak di perguruan tinggi karena pemerintah cenderung fokus pada masyarakat miskin. Maka dari itu, student loan dapat menjadi solusi bagi warga negara Indonesia yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Penelitian ini membahas mengenai student loan yang dapat diterapkan Indonesia, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan Indonesia dapat mengusung kembali lahirnya KMI 2.0 yang berlandaskan Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU Dikti yang dapat dirumuskan secara matang dan komprehensif. Konsep student loan ini juga diharapkan dapat menjadi jalan keluar bagi masyarakat ekonomi menengah yang mengalami permasalahan.
Analisis Pelanggaran Hak-Hak Debitur dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Kasus Leasing Kendaraan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Lufthi, Al Daffa Naufal; Hutajulu, Dian Anggi Rahayu Kurnianingsih; Novel, Samirah; Lestari, Widya Tri; Ramadhani, Dwi Aryanti
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14286671

Abstract

In a contractual agreement, problems often arise due to default or unlawful acts by one party that result in losses to the other party. As in the case that will be discussed in this article, the occurrence of unlawful acts caused by creditors that cause major losses. Leasing or known as Sewa Guna Usaha (SGU) is one method that is often used in Indonesia in the need for funding sources to obtain an asset such as in this case, namely a vehicle. This study aims to analyze case studies of violations of debtor rights in this installment agreement, and what form of responsibility the defendant is for his unlawful acts. The method used in this study uses a normative legal approach, namely analyzing and reviewing the legal issues being raised. In order to anticipate and protect legal interests, a contract must be prepared with clear clauses and is easy to understand. That way, if an action occurs that causes the agreement not to be completed or a loss, the party who is violated has the right to sue the violating party to court by fulfilling the elements of an unlawful act or default.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Jasa Pengiriman Barang Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Hutajulu, Dian Anggi Rahayu Kurnianingsih; Novel, Samirah; Lestari, Widya Tri; Tarina, Dwi Desi Yayi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 6.C (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jasa pengiriman barang adalah badan usaha yang menyediakan layanan pengelolaan pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, atau udara. Dalam praktiknya, konsumen seringkali dirugikan dengan kelalaian dari pihak jasa pengiriman barang. Maka dari itu artikel ini mempunyai tujuan menganalisis perlindungan hukum konsumen dalam menggunakan jasa pengiriman barang dengan jenis penelitian Yuridis Normatif: Penelitian berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan keputusan pengadilan terkait pelanggaran hak konsumen dalam jasa pengiriman barang. Kasus dalam Putusan Nomor 402/PDT/2017/PT.DKI menunjukkan pentingnya perlindungan hak-hak konsumen dalam layanan pengiriman barang. Kasus ini juga menyoroti kelemahan dalam mekanisme penyelesaian sengketa melalui litigasi. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jasa pengiriman barang di Indonesia sebenarnya telah diatur melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan aturan dari Kementerian Perdagangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pelaksanaan perlindungan ini seringkali memiliki kendala sehingga diperlukan pengawasan serta penegakan hukum yang lebih kuat guna memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi secara efektif dalam transaksi pengiriman barang.
Analisis Hukum terhadap Netralitas Presiden dalam Pemilu sebagai Wujud Kepatuhan terhadap Prinsip Demokrasi Rahayu, Dian Anggi; Santika, Syahira Rafah; Lestari, Widya Tri; Marsal, Irsyaf
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15649911

Abstract

General elections are the main pillar of democracy that guarantees the political participation of every citizen, including the President. However, in the context of the 2024 elections, President Joko Widodo's statement claiming the right to campaign and take sides has caused public polemics. This is considered contrary to the principle of neutrality stipulated in Law Number 7 of 2017 and has the potential to disrupt election integrity, especially when the President uses state facilities in campaign activities. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach to analyze the effectiveness of the application of the principle of Presidential neutrality and the role of election supervisory institutions. The results of the study show that individual integrity determines the effectiveness of neutrality in elections. When the President does not show a neutral attitude, public trust in democracy and electoral institutions decreases. Therefore, supervision by Bawaslu, KPU, and DKPP, as well as the enforcement of the code of ethics are important in ensuring the neutrality of public officials in order to maintain justice, honesty, and legitimacy in the electoral democratic process.
Optimalisasi Peran Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kebijakan Ekspor Pasir Laut Dengan Prinsip Perlindungan Lingkungan Rahayu, Dian Anggi; Ramadhani, Prastiti Suryaning; Novel, Samirah; Lestari, Widya Tri
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Government Regulation No. 26 Year 2023 on the Management of Sedimentation Results in the Sea has raised concerns due to its potential harm to marine ecosystems and possible conflict with environmental protection principles under Law No. 32 of 2009. Using a normative juridical method, this study finds that Corporate Social Responsibility (CSR) plays a vital role in mitigating environmental and social impacts, particularly through rehabilitation and coastal community programs. However, CSR implementation remains weak due to insufficient regulatory clarity. The study recommends strengthening CSR regulations with derivative norms ensuring transparency, independent evaluation, and public involvement. It also urges a comprehensive review of Government Regulation No. 26 Year 2023 to align with environmental principles such as AMDAL, public participation, and the precautionary principle. Corporations are encouraged to embed CSR into their sustainability strategies to ensure real contributions to environmental conservation and community welfare.
Co-Authors Adam, Chelsea Kairadinda Amanda, Nauva Aritonang, Christian Daniel Deswert, Daniel Justin Jeconica Dwi Desi Yayi Tarina Fath, Al Hutajulu, Dian Anggi Rahayu Kurnianingsih Izzati, Inayatu Dzil Kaban, Divany Harbina Emzilena Lufthi, Al Daffa Naufal Marsal, Irsyaf Novel, Samirah Pane, Elisabet Nauli Rahayu, Dian Anggi Ramadhani, Dwi Aryanti Ramadhani, Prastiti Suryaning Santika, Syahira Rafah Santika, Syahirah Rafah Sukma, Nadira Fariza Widjaya, Marcellino Rizky Indra Zachrie, Danindra