Farhan Setyo Oetomo
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sentralisasi Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan atas Penurunan Peran Pemerintah Daerah dalam Pembaharuan hukum pertambangan Farhan Setyo Oetomo
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2 No. 5 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Mei 2025)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v2i5.340

Abstract

Pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan melalui kebijakan sentralisasi kewenangan oleh pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam berbagai revisi undang-undang pertambangan. Langkah ini bertujuan menyederhanakan perizinan, meningkatkan investasi, dan memperkuat kontrol terhadap praktik pertambangan. Namun, sentralisasi tersebut telah berdampak pada menurunnya peran strategis pemerintah daerah yang sebelumnya memiliki otoritas dalam penerbitan izin, pengawasan, dan pengaturan kebijakan ruang wilayah. Penelitian ini menyoroti ketimpangan yang timbul akibat pelemahan otonomi daerah, khususnya dalam hal kontrol sosial, perlindungan lingkungan, serta pengakomodasian kepentingan lokal dalam kegiatan pertambangan. Metode kajian normatif ini menekankan pentingnya partisipasi daerah dalam reformasi hukum pertambangan untuk menjamin tata kelola yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dominasi pemerintah pusat tanpa sinergi daerah berpotensi memperbesar konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan pembangunan. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pertambangan perlu diarahkan pada model tata kelola yang menyeimbangkan kepentingan nasional dan lokal secara proporsional.
KESENJANGAN REGULASI DAN PRAKTIK DALAM IMPLEMENTASI HUKUM BISNIS DI INDONESIA                PERSPEKTIF ILMU SOSIAL Farhan Setyo Oetomo; Trubus Rahardiansah
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.465

Abstract

Penelitian ini membahas analisis implementasi hukum bisnis di Indonesia melalui perspektif ilmu sosial, dengan menekankan pada kesenjangan antara regulasi yang telah ada dan praktik yang berlangsung di lapangan. Studi ini mengombinasikan metode normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan serta metode empiris berupa wawancara terhadap pelaku usaha dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum bisnis di Indonesia telah dirancang secara komprehensif, efektivitasnya masih menghadapi tantangan besar, khususnya pada aspek penegakan hukum, kesadaran hukum pelaku usaha, serta budaya hukum masyarakat. Banyak pelaku usaha, terutama di sektor UMKM dan informal, masih memandang kepatuhan terhadap hukum sebatas formalitas, sehingga pelanggaran seperti penyimpangan kontrak, penggelapan, dan persaingan usaha tidak sehat masih sering terjadi. Faktor-faktor seperti birokrasi yang rumit, tumpang tindih regulasi, serta lemahnya penegakan hukum menjadi penghambat utama tercapainya tujuan hukum bisnis sebagai alat rekayasa sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistemik dalam bentuk harmonisasi regulasi, digitalisasi layanan hukum, peningkatan edukasi, serta penguatan budaya hukum di kalangan pelaku usaha agar hukum bisnis dapat berfungsi optimal dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.