Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.961
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Amicus Curiae Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin
Trubus Rahardiansah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Analisis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Kasus Penipuan Marketplace di Indonesia Khaerul Bahran; Trubus Rahardiansah
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2 No. 6 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Juni 2025)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v2i6.579

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for consumers who fall victim to fraud in marketplace transactions in Indonesia. The research method used is normative legal research with a juridical analytical approach to the applicable laws and regulations as well as relevant court decisions. The results indicate that although Indonesia has adequate legal frameworks such as the Consumer Protection Law and the Electronic Information and Transactions Law, the implementation of legal protection still faces several challenges, including complex evidentiary processes, unclear regulatory roles of marketplaces, and low digital literacy among consumers. Therefore, regulatory harmonization, strengthening law enforcement capacity, and consumer education are necessary to enhance effective and sustainable legal protection.
Peran dan Kedudukan Danantara Dalam Mengelola Investasi Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF) Muh Farhan Ar Rusyda; Trubus Rahardiansah
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2 No. 6 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Juni 2025)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v2i6.587

Abstract

The development of the investment climate in Indonesia is marked by the establishment of a Sovereign Wealth Fund (SWF) named Daya Anagata Nusantara (Danantara). This study aims to analyze the legal aspects concerning the role and position of Danantara as an SWF entity in Indonesia, while also comparing it with the sovereign wealth funds of Malaysia and Singapore. The research method employed is normative legal research using conceptual and comparative approaches. The findings indicate that Danantara was established based on the mandate of Law Number 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises. As the implementing body, Danantara is tasked with managing SOEs, regulating dividends from investment holdings, operational holdings, and SOEs, and approving the addition or reduction of state capital participation in SOEs sourced from dividend management. The study also compares Danantara with Singapore's Temasek Holdings and Malaysia's Khazanah Nasional Berhad, revealing differences in the establishment and operation of each SWF.
KESENJANGAN REGULASI DAN PRAKTIK DALAM IMPLEMENTASI HUKUM BISNIS DI INDONESIA                PERSPEKTIF ILMU SOSIAL Farhan Setyo Oetomo; Trubus Rahardiansah
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.465

Abstract

Penelitian ini membahas analisis implementasi hukum bisnis di Indonesia melalui perspektif ilmu sosial, dengan menekankan pada kesenjangan antara regulasi yang telah ada dan praktik yang berlangsung di lapangan. Studi ini mengombinasikan metode normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan serta metode empiris berupa wawancara terhadap pelaku usaha dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum bisnis di Indonesia telah dirancang secara komprehensif, efektivitasnya masih menghadapi tantangan besar, khususnya pada aspek penegakan hukum, kesadaran hukum pelaku usaha, serta budaya hukum masyarakat. Banyak pelaku usaha, terutama di sektor UMKM dan informal, masih memandang kepatuhan terhadap hukum sebatas formalitas, sehingga pelanggaran seperti penyimpangan kontrak, penggelapan, dan persaingan usaha tidak sehat masih sering terjadi. Faktor-faktor seperti birokrasi yang rumit, tumpang tindih regulasi, serta lemahnya penegakan hukum menjadi penghambat utama tercapainya tujuan hukum bisnis sebagai alat rekayasa sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistemik dalam bentuk harmonisasi regulasi, digitalisasi layanan hukum, peningkatan edukasi, serta penguatan budaya hukum di kalangan pelaku usaha agar hukum bisnis dapat berfungsi optimal dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.
Analisis Ekonomi terhadap Efektivitas Peningkatan Denda Lalu Lintas dalam Menekan Pelanggaran di Indonesia Li Yafei; Trubus Rahardiansah
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 8 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Agustus)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i8.824

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peningkatan denda lalu lintas dalam menurunkan tingkat pelanggaran di Indonesia dengan menggunakan pendekatan ekonomi perilaku, khususnya Deterrence Theory dan Cost-Benefit Analysis. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis deskriptif dan regresi linear sederhana terhadap data sekunder dari Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan denda lalu lintas berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah pelanggaran dengan rata-rata penurunan sebesar ±17% pada periode awal penerapan. Namun, efek jera cenderung berkurang dalam jangka menengah-panjang apabila tidak disertai penegakan hukum yang konsisten, peningkatan kesadaran hukum, dan dukungan teknologi pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan kebijakan peningkatan denda yang dibarengi dengan strategi penegakan hukum berkelanjutan dan edukasi masyarakat untuk menciptakan keselamatan lalu lintas yang lebih baik.
PEMENUHAN KESEJAHTERAAN DAN KESEHATAN MENTAL ANAK ATAS PERCERAIAN ORANG TUA DI KECAMATAN TAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI: Fulfillment of Children's Welfare and Mental Health Upon Divorce of Parents in South Tambun Subdistrict, Bekasi Regency Riska Saskia; Trubus Rahardiansah
AMICUS CURIAE Vol. 2 No. 3 (2025): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v2i3.24013

Abstract

The fulfillment of children’s welfare rights and mental health after parental divorce is a crucial aspect regulated under Law Number 4 of 1979 on Child Welfare. This study aims to examine the implementation of these rights and explore efforts that can be taken when children’s rights are not fully met. The main problems identified include the extent to which child welfare rights are implemented in accordance with the law, the factors that hinder their fulfillment within families and social environments, and the impact of unfulfilled rights on children’s psychological, social, and developmental conditions. The research employs a socio-legal descriptive method, using both primary and secondary data analyzed qualitatively. Findings show that the fulfillment of children’s rights after divorce has not been fully realized, particularly in spiritual, physical, and social aspects. Parents in Tambun Selatan Subdistrict face challenges due to negligence, economic limitations, low education levels, and lack of awareness. These shortcomings negatively affect children’s psychology, leading to inner conflict, declining academic performance, laziness, deviant behavior, adaptation difficulties, and reduced self-confidence. The study recommends active and comprehensive measures by both parents and government institutions to ensure the fulfillment of children’s welfare and mental health rights after divorce, in line with prevailing legal principles in Indonesia.
Peran Lembaga Hukum Dalam Menjaga Stabilittas Sosial di Era Digital Rikser Alsandro Parera; Trubus Rahardiansah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1950

Abstract

Transformasi digital mengakselerasi sirkulasi informasi, inovasi ekonomi, dan konektivitas sosial, namun sekaligus memunculkan risiko sosial berupa hoaks, kejahatan siber, ujaran kebencian, polarisasi politik, serta kebocoran data yang menggerus kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran lembaga hukum dalam menjaga stabilitas sosial di ruang digital serta mengidentifikasi tantangan kunci dan strategi kolaboratif lintas-aktor. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik, data dihimpun melalui studi literatur regulasi dan laporan resmi serta wawancara mendalam dengan pakar hukum dan praktisi teknologi informasi; analisis tematik digunakan untuk memetakan pola peran, efektivitas, dan kendala. Hasil menunjukkan lembaga hukum berperan strategis melalui pembaruan regulasi (UU ITE, UU PDP), penegakan hukum (penanganan penipuan daring, ujaran kebencian, dan kebocoran data), serta pengarusutamaan literasi digital publik. Tantangan utama meliputi sifat lintas yurisdiksi kejahatan siber, ketimpangan kapasitas forensik digital, fragmentasi koordinasi antar-lembaga, dan rendahnya literasi digital
Co-Authors Farhan Setyo Oetomo Khaerul Bahran Li Yafei Muh Farhan Ar Rusyda Rikser Alsandro Parera Riska Saskia