Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Halimah Azahrah
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Kebun Binatang Bandung dalam Perspektif Hukum dan Tata Kelola Manajerial Dena Destiani; Halimah Azahrah; Listi Sinta Nur Oktaviani; Najla Putri Pramesdianti
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2025): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/s1q5dy03

Abstract

Kebun Binatang Bandung (KBB) merupakan salah satu lembaga konservasi tertua di Indonesia yang memiliki peran penting dalam pelestarian keanekaragaman hayati, edukasi lingkungan, serta sebagai destinasi wisata keluarga. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, KBB menjadi sorotan publik akibat munculnya dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan oleh pihak yayasan pengelola. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola dugaan korupsi yang terjadi, dampaknya terhadap kesejahteraan satwa dan institusi, serta memberikan rekomendasi tata kelola yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi kuat penyalahgunaan dana operasional, manipulasi data pengunjung, serta lemahnya pengawasan internal. Dampak dari kondisi tersebut mencakup kerugian negara, penurunan kesejahteraan satwa, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pengelola. Kesimpulan penelitian ini  bahwa akar permasalahan terletak pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem tata kelola. Oleh karena itu, diperlukan audit independen, peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan, serta reformasi kelembagaan secara menyeluruh guna mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang.
Analisis Pelanggaran Etika Hukum Bisnis dalam Kasus Penyeludupan oleh Maskapai Lokal di Indonesia Hasna Nabila Wahidah; Halimah Azahrah; Khairunnisa Amalina; Meyna Umu Kafka Nafisah
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2025): JULI (Edisi Spesial)
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/2wv2ae29

Abstract

This study examines violations of business ethics and law committed by high-ranking officials within a state-owned enterprise. The core issue lies in the abuse of authority and misuse of state facilities for personal interests, reflecting weak ethical leadership and internal organizational oversight. The inconsistency of such actions with the principles of responsibility and honesty becomes the main focus in the ethical evaluation of this case. The objective of this research is to identify and analyze the forms of ethical and legal violations in a luxury goods smuggling case involving a corporate executive. This study also aims to provide strategic recommendations to prevent similar violations in the future through the reinforcement of ethical business practices and good corporate governance. The research employs a descriptive qualitative approach with a case study design. The unit of analysis focuses on the smuggling act carried out by a corporate official in 2019. Data collection was conducted through documentation studies from credible media sources, official government statements, and academic literature. Thematic analysis was used, involving data reduction, categorization, and in-depth interpretation of the context and impact of the actions. The results reveal violations of honesty, moral responsibility, and transparency. These violations have negatively impacted the organization’s reputation and the integrity of its internal human resources. This study recommends strengthening internal control systems, implementing regular ethics training, and enforcing a comprehensive and firm code of ethics at all levels of the organization. Keywords: Business Ethics and Law, Human Resources, Abuse of Power ABSTRAK Penelitian ini mengkaji pelanggaran etika dan hukum bisnis yang dilakukan oleh pejabat tingkat tinggi di salah satu badan usaha milik negara. Permasalahan utama terletak pada penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, yang mencerminkan lemahnya etika kepemimpinan dan sistem pengawasan internal organisasi. Ketidaksesuaian tindakan dengan prinsip tanggung jawab dan kejujuran menjadi titik fokus dalam evaluasi etis kasus ini. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk pelanggaran etika serta hukum bisnis dalam kasus penyelundupan barang mewah oleh pejabat tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan saran strategis dalam upaya mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang melalui penguatan prinsip etika bisnis dan tata kelola yang baik. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus. Unit analisis berupa tindakan penyelundupan oleh pejabat pada tahun 2019. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dari media terpercaya, pernyataan resmi pemerintah, dan literatur akademik. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik dengan tahapan reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi mendalam terhadap konteks serta dampak tindakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kejujuran, tanggung jawab moral, dan transparansi. Pelanggaran ini berdampak buruk terhadap reputasi organisasi dan integritas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan internal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan internal, pelatihan etika secara rutin, serta implementasi kode etik yang tegas dan menyeluruh untuk seluruh lapisan organisasi.  
Dampak Merger GoTo dan Grab pada Pengemudi dan Pasar: Etika Bisnis dan Anti-Monopoli Rafli Rasyidin; Halimah Azahrah; Saddam Fachri Alfarezi; Dimas Pajah Imanulloh
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2025): JULI (Edisi Spesial)
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/5rhb7r28

Abstract

Merger GoTo dan Grab di pasar transportasi online Indonesia berpotensi menguasai 91% pangsa pasar, memicu kekhawatiran akan monopoli. Hal ini dapat mengurangi kompetisi, menurunkan insentif pengemudi, menaikkan harga layanan, dan menghambat startup lokal. Secara etis, merger ini melanggar prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial (Crane & Matten, 2016; Keraf, 2006) serta mengabaikan kepentingan pengemudi sebagai pemangku kepentingan kunci (Freeman, 1984). Protes pengemudi pada Mei 2025 mencerminkan kekhawatiran atas pendapatan dan kondisi kerja akibat kontrol algoritmik. Secara hukum, merger ini bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999, namun KPPU menghadapi tantangan regulasi di pasar digital yang dinamis. Dampak lain termasuk ketergantungan teknologi asing dan melemahnya kedaulatan digital Indonesia. Studi ini merekomendasikan: (1) penguatan regulasi anti-monopoli, (2) perlindungan kesejahteraan pengemudi, (3) penegakan etika bisnis, (4) pemberdayaan startup lokal, dan (5) edukasi publik. Langkah ini diharapkan menciptakan keseimbangan antara efisiensi pasar, inovasi, dan keadilan sosial.
Pengaruh Penerapan Etika Bisnis dan Regulasi Hukum Ketenagakerjaan : Dampak Terhadap Kepuasan Kerja dan Citra Perusahaan Resti; Halimah Azahrah; Arsyla Az-Zahra; Marshanda Muara Putri
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2025): JULI (Edisi Spesial)
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/6kws8r03

Abstract

The unilateral termination of employment (PHK) by local fashion company Erigo has sparked widespread public attention, particularly on social media. This case raises questions about the extent to which companies uphold business ethics and comply with labor laws. This study aims to understand termination practices from ethical and legal perspectives, and to analyze their impact on employee job satisfaction and corporate image. This qualitative case study focuses on the social phenomenon surrounding the Erigo PHK issue as seen on social media and online news. Data collection methods include document analysis and non-participant observation of posts by former employees and public reactions on platforms such as Twitter, Instagram, and news sites. A purposive sampling technique was used, involving key informants indirectly related to the case. In-depth interview participants were limited due to the study’s emphasis on public data. Thematic analysis and Miles & Huberman's interactive model were used for data analysis. Findings reveal that the termination process lacked transparency, ethical communication, and full legal compliance. This led to decreased job security among employees and a reputational crisis in digital public spaces. The study recommends integrating ethics, law, and open communication into human resource management, especially in employment crisis situations.
Perlindungan Konsumen Terhadap Overclaim Produk Skincare di Era Digital: Tinjauan Etika Bisnis dan Hukum Positif Rasmia Agustine Rahmawanty; Halimah Azahrah; Yolanda Maharani; Aldi Misbahul Maad
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2025): JULI (Edisi Spesial)
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/2cry9898

Abstract

The rapid growth of the skincare industry in Indonesia has contributed to the increasing prevalence of overclaim practices, namely exaggerated claims about product benefits that lack scientific justification. The rise of digital media has further amplified this issue, as promotional content can now spread rapidly and on a massive scale. This study aims to examine the consumer protection mechanisms against overclaims in skincare products through a normative approach that combines the analysis of positive law with the principles of business ethics. Employing a qualitative method based on literature review, the findings reveal that overclaim practices not only violate existing consumer protection regulations but also neglect the moral obligations of businesses to uphold transparency and honesty. The study highlights the need to strengthen regulations on digital advertising, clarify the legal responsibilities of influencers, and promote continuous education to foster ethical business conduct and critical consumer awareness.
Co-Authors Aldi Misbahul Maad Arsyla Az-Zahra Dena Destiani Dimas Pajah Imanulloh Hasna Nabila Wahidah Khairunnisa Amalina Listi Sinta Nur Oktaviani Marshanda Muara Putri Meyna Umu Kafka Nafisah Najla Putri Pramesdianti Rafli Rasyidin Rasmia Agustine Rahmawanty Resti Saddam Fachri Alfarezi Yolanda Maharani