Muharram HAM, Mahar
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analysis of The Implementation For Good Governance on The Development of Local Government in Makassar City Muharram HAM, Mahar
Kybernology : Journal of Government Studies Vol 4, No 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjgs.v4i1.14478

Abstract

The aim of this research is to analyze the Implementation of Good Governance to see the development and growth of the Makassar city regional government. This type of research uses qualitative research. The results of this research show that the development and growth of local government in the city of Makassar is based on the results of research and discussions. The implementation of the principles of Good Governance in the Makassar City Government has gone quite well, but is not yet optimal. The conclusion in this journal is that the principle of transparency, weakness of information management, government transparency, has not been well developed. Furthermore, the implementation of the principle of responsiveness of the authorities tends to be slow with the waiting time for dispute resolution being perceived to be long. The principle of public accountability really hopes that the form of accountability reports needs to be published through the media. And the author's suggestion is: In an effort to optimize the implementation of the principle of participation in the city government, it is necessary to carry out regular and programmed public debate activities every week down to the village level, and form advocacy institutions at the sub-district level. In an effort to optimize the implementation of transparency principles, city governments need to develop a government transparency management information system through e-government. And in an effort to optimize the implementation of the principle of responsiveness, it is necessary to form a Community Dispute Resolution Team.
Evaluasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Menjadi Lahan Pertanian Di Kabupaten Enrekang Muharram HAM, Mahar; HB, Erlina; Zainuddin, Abd Haris; Daud, Anna Maria
Kybernology : Journal of Government Studies Vol 4, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjgs.v4i2.16766

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Alih fungsi Lahan Menjadi Lahan Pertanian di Kabupaten Enrekang dengan mengacu pada indikator Evaluasi Kebijakan yaitu Input, Proses, Output, dan (Dampak). Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara Deskriftif tentang Evaluasi Kebijakan Alih fungsi Lahan Menjadi Lahan Pertanian di Kabupaten Enrekang. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diambil dari dokumen, catatan, laporan, dan arsip resmi yang dapat didukung dengan keutuhan data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari indikator yang di ambil penulis untuk mengukur evaluasi Keijakan yang di lakukan alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian di kabupaten enrekang yaitu : 1) Adanya perluasan lahan untuk di alihkan ke pertanian bawang dengan di dukung oleh fungsi dinas pertanian kabupaten Enrekang untuk meningkatkan stabilitas pangan, tidak ada hubungan secara langsung, dan di perkuat oleh UUD perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tahun 2019 untuk meningkatkan stabilitas pangan, dan tidak ada hubungan secara langsung mengenai komunikasi dan pierizinan lahan yang di fungsikan menjadi pertanian bawang karena kepemilikan lahan tersebut. 2) Tingginya permintaan terhadap lahan pertanian, sehingga terjadi persaingan pemanfaatan antar sektor pertanian dan non pertanian. Dinas Pertanian kabupaten Enrekang berfungsi untuk mengeluarkan surat izin pertanian, izin alih fungsi, izin usaha pertanian, pembukaan lahan dan izin lainnya terkait pertanian untuk peningkatan (PAD) daerah, Kemudian di perkuat oleh UUD tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertaniaan berkelanjutan, dan peraturan daerah (PD Enrekang No 1, 2014). 3) Masyarakat sampai saat ini memilih untuk melakukan perluasan lahan pertanian karena pertanianm menjadi pertanian yang sangat menguntungkan bagi penduduk sekitar dengan tujuan untuk kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan tanpa adanya aturan dan himbauan pemerintah yang melarang dan mengendalikan perluasan lahan di kabupaten Enrekang. 4)Dampak negatif yang di timbulkan akibat dari alih fungsi lahan yang di lakukan masyarakat untuk pertanian di kabupaten Enrekang yaitu angka terjadinya bencana longsor dan banjir semakin meningkat di akibatkan resapan air semakin menipis karena perluasan lahan tersebut.
Analysis of The Implementation For Good Governance on The Development of Local Government in Makassar City Muharram HAM, Mahar
Kybernology : Journal of Government Studies Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjgs.v4i1.14478

Abstract

The aim of this research is to analyze the Implementation of Good Governance to see the development and growth of the Makassar city regional government. This type of research uses qualitative research. The results of this research show that the development and growth of local government in the city of Makassar is based on the results of research and discussions. The implementation of the principles of Good Governance in the Makassar City Government has gone quite well, but is not yet optimal. The conclusion in this journal is that the principle of transparency, weakness of information management, government transparency, has not been well developed. Furthermore, the implementation of the principle of responsiveness of the authorities tends to be slow with the waiting time for dispute resolution being perceived to be long. The principle of public accountability really hopes that the form of accountability reports needs to be published through the media. And the author's suggestion is: In an effort to optimize the implementation of the principle of participation in the city government, it is necessary to carry out regular and programmed public debate activities every week down to the village level, and form advocacy institutions at the sub-district level. In an effort to optimize the implementation of transparency principles, city governments need to develop a government transparency management information system through e-government. And in an effort to optimize the implementation of the principle of responsiveness, it is necessary to form a Community Dispute Resolution Team.
Evaluasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Menjadi Lahan Pertanian Di Kabupaten Enrekang Muharram HAM, Mahar; HB, Erlina; Zainuddin, Abd Haris; Daud, Anna Maria
Kybernology : Journal of Government Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjgs.v4i2.16766

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Alih fungsi Lahan Menjadi Lahan Pertanian di Kabupaten Enrekang dengan mengacu pada indikator Evaluasi Kebijakan yaitu Input, Proses, Output, dan (Dampak). Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara Deskriftif tentang Evaluasi Kebijakan Alih fungsi Lahan Menjadi Lahan Pertanian di Kabupaten Enrekang. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diambil dari dokumen, catatan, laporan, dan arsip resmi yang dapat didukung dengan keutuhan data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari indikator yang di ambil penulis untuk mengukur evaluasi Keijakan yang di lakukan alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian di kabupaten enrekang yaitu : 1) Adanya perluasan lahan untuk di alihkan ke pertanian bawang dengan di dukung oleh fungsi dinas pertanian kabupaten Enrekang untuk meningkatkan stabilitas pangan, tidak ada hubungan secara langsung, dan di perkuat oleh UUD perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tahun 2019 untuk meningkatkan stabilitas pangan, dan tidak ada hubungan secara langsung mengenai komunikasi dan pierizinan lahan yang di fungsikan menjadi pertanian bawang karena kepemilikan lahan tersebut. 2) Tingginya permintaan terhadap lahan pertanian, sehingga terjadi persaingan pemanfaatan antar sektor pertanian dan non pertanian. Dinas Pertanian kabupaten Enrekang berfungsi untuk mengeluarkan surat izin pertanian, izin alih fungsi, izin usaha pertanian, pembukaan lahan dan izin lainnya terkait pertanian untuk peningkatan (PAD) daerah, Kemudian di perkuat oleh UUD tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertaniaan berkelanjutan, dan peraturan daerah (PD Enrekang No 1, 2014). 3) Masyarakat sampai saat ini memilih untuk melakukan perluasan lahan pertanian karena pertanianm menjadi pertanian yang sangat menguntungkan bagi penduduk sekitar dengan tujuan untuk kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan tanpa adanya aturan dan himbauan pemerintah yang melarang dan mengendalikan perluasan lahan di kabupaten Enrekang. 4)Dampak negatif yang di timbulkan akibat dari alih fungsi lahan yang di lakukan masyarakat untuk pertanian di kabupaten Enrekang yaitu angka terjadinya bencana longsor dan banjir semakin meningkat di akibatkan resapan air semakin menipis karena perluasan lahan tersebut.